Ilustrasi--pekerja yang memproduksi sepatu Adidas.
Adidas Group sangat peduli dengan pemecatan buruh di PT Panarub Dwikarya Benoa

Produsen sepatu merek internasional, Adidas, secara tegas menyatakan tidak akan mengizinkan PT Panarub Dwikarya Benoa untuk memproduksi sepatu mereka di Indonesia, selama perusahaan ini tidak juga menyelesaikan konflik dengan para buruhnya.

Hal tersebut antara lain disampaikan oleh Silvia Raccagni, salah seorang Manajer Komunikasi Adidas Group di Jerman, melalui suratnya yang membalas pertanyaan dari Beritasatu.com. Dia pun menyatakan bahwa secara resmi, Adidas sudah merilis sejumlah pernyataan dan menegaskan posisi mereka dalam masalah ini.

"Untuk diketahui, Adidas Group telah merilis sejumlah pernyataan lengkap terkait masalah pemecatan (PHK) buruh di PT Panarub Dwikarya Benoa, dalam beberapa bulan terakhir. (Salah satu) Yang terakhir adalah pada 24 Oktober lalu," kata Silvia, mewakili perusahaannya, hari ini.

Dalam pernyataan resmi Adidas yang ditunjukkan oleh Silvia pula, diketahui bahwa perusahaan ternama itu menegaskan concern mereka terhadap persoalan yang menimpa para buruh. "Saat ini kami tidak memiliki kontrak tambahan (sub-kontrak) dengan PT Panarub Dwikarya, sampai kita melihat ada resolusi akhir dari masalah ini. Dan kita tidak akan memberikan izin apa pun untuk melakukan produksi di pabrik ini," ungkap salah satu bagian pernyataan Adidas.

Seperti diketahui, pada Agustus lalu, sebanyak 1.300 buruh PT Panarub Dwikarya, perusahaan yang juga memproduksi sepatu Adidas, Mizuno dan Specs untuk diekspor, menerima PHK sepihak dari perusahaannya, dengan alasan para buruh telah melakukan aksi unjuk rasa tanpa izin dari tanggal 12-19 Juli 2012, sehingga perusahaan menganggap para buruh telah membolos kerja.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan pabrik itu sendiri adalah untuk menuntut kenaikan Tunjangan Hari Raya (THR) yang dinilai tidak sesuai dengan kinerja buruh selama ini. Pasalnya, sebulan sebelumnya, pihak perusahaan mengbah sistem kerja buruh, di mana yang biasanya dikerjakan oleh tiga orang harus dikerjakan oleh satu orang.

Para buruh pun dituntut menghasilkan 150 pasang sepatu setiap jamnya. Hal itu menyulitkan, karena buruh menjadi sulit memiliki waktu untuk makan atau shalat, atau bahkan untuk beristirahat sebentar saja. Hingga saat ini, perusahaan belum juga membayarkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) sejak bulan Januari hingga Maret 2012, dengan nilai Rp606.150 per orang.

Menanggapi hal tersebut, pihak Adidas yang dinilai oleh aktivis buruh dan juga LBH Jakarta memiliki peran penting, karena turut menikmati keuntungan materi dari apa yang telah dikerjakan para buruh ini, mengaku telah berkali-kali menghubungi pihak pabrik untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cara duduk bersama.

"Tiga bulan telah berlalu, dan sebagian besar dari para buruh yang di-PHK masih berada dalam nasib yang tidak jelas dan belum dibayarkan upahnya. Kami telah berulang kali menghubungi pihak manajemen pabrik dan juga serikat buruh, untuk sepakat dalam mencapai penyelesaian dari kasus ini, dan bahkan menyarankan mereka untuk membawa ini ke jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," kata pihak Adidas.

Melihat perkembangan yang sangat kecil, pada awal September 2012, Adidas pun mengaku telah mengirimkan surat kepada pihak manajemen pabrik, serikat buruh, dan juga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), untuk mendesak seluruh pihak mengambil langkah yang konkrit.

"Kami sempat mengetahui bahwa salah satu pejabat dari Kemenakertrans dan anggota Komisi IX DPR/RI yang datang mengunjungi pabrik. Tapi, selain intervensi dari pihak pejabat setempat, kami belum melihat pihak manapun menentukan sikap mereka dan memutuskan untuk melakukan meditasi secara formal," tegas pihak Adidas lagi.

Pihak Adidas juga menyayangkan bahwa permasalahan ini kemudian berkembang menjadi masalah yang semakin pelik, apalagi dengan terjadinya bentrokan antara pihak keamanan pabrik dengan buruh sehingga menimbulkan korban luka.

"Kami juga berusaha memperjuangkan intervensi di dalam kasus, di mana salah satu pekerja wanita di sana ditangkap dan bahkan sempat dipenjara terkait dengan dugaan mengirimkan ancaman bom kepada pabrik. Kami sangat tidak bisa memaklumi adanya ancaman atau kekerasan, dan meminta semua pihak untuk tetap tenang dan mematuhi aturan hukum yang berlaku," lanjut pihak Adidas lewat pernyataan resminya.

Melihat tidak adanya perubahan yang signifikan atas perkembangan penyelesaian kasus ini dengan jalur dialog, pihak Adidas pun mengaku secara inisiatif telah mencoba menghubungi Indonesia Mediation Center (IMC) atau Pusat Mediasi Nasional (PMN) untuk membantu penyelesaian masalah ini.

"Mereka (PMN) telah meminta kedua belah pihak untuk mengatur mediasi secepatnya. Dan menurutnya (salah satu mediator), kedua belah pihak telah setuju untuk menemui mediator secara independen. Kita berharap upaya terakhir yang kita usahakan ini dapat menemukan resolusi. Dan kita akan tetap memonitor ini dari dekat," tegas pihak Adidas.

[URL of original statement]:

http://www.adidas-group.com/en/sustainability/News/2012/Update_PDB_Indonesia_Oct_2012.aspx

 


Penulis: /FEB