Ratusan  buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek-Serang berunjuk rasa didepan Istana Merdeka. FOTO: AFP PHOTO / Bay ISMOYO
Kekecewaan ini terjadi karena ada daerah yang mendapatkan upah minimum di bawah Rp1 juta.

Penetapan surat keputusan penetapan upah minimum 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat ternyata tak sepenuhnya disambut gembira kalangan pekerja.
 
Meski terjadi kenaikan, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Roy Jinto mengaku kecewa. Menurut Roy, masih ada daerah yang menetapkan upah minimum di bawah KHL.

“Selain itu masih ada upah minimum di bawah Rp1 juta,” ujarnya.

Menurut Roy, seharusnya penetapan upah minimum itu bisa setara atau lebih besar dari KHL. “Tapi kami akan tetap menerima karena itu sudah menjadi rekomendasi dari masing-masing bupati dan walikota. Jika sudah menjadi produk hukum, kita terima meski ada yang belum maksimal,” kata Roy.

Untuk mengantisipasi ketidakmampuan perusahaan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mempersilahkan pengusaha yang keberatan dengan penetapan upah tersebut untuk mengajukan surat permohonan penangguhan.

“Silahkan ajukan ke dewan pengupahan provinsi, nanti ada prosesnya lagi. Paling lambat 10 hari sebelum masa berlakunya tanggal 1 Januari 2013,” terang Heryawan.
-

Penulis: