Menteri Keuangan Agus Martowardojo. FOTO :Rosa Panggabean/ANTARA
"Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sangat baik, sehingga kondusif untuk pelaksanaan redenominasi"

Jakarta -
Program penyederhanaan nominal mata uang rupiah atau redenominasi harus didukung kuat oleh pemerintah, parlemen, pelaku bisnis, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, harus tersedia landasan hukum dan kampanye publik yang efektif.

"Ada kasus-kasus redenominasi yang gagal, seperti di Rusia, Brasil, Argentina, dan Zimbabwe. Kegagalan tersebut terjadi karena waktu implementasi yang kurang tepat. Saat itu, kondisi ekonomi mereka memburuk dan makroekonomi tidak sehat," papar Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam sambutannya di Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah: Redenominasi Bukan Sanering di Jakarta, Rabu (23/1).

Sebab itu, kata dia, pelaksanaan redenominasi harus dilakukan  sangat hati-hati. Masyarakat harus benar-benar dipastikan mengetahui bahwa redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai uang seperti yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan Soekarno.

Apalagi, kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, ditambah jumlah penduduk yang sangat banyak membuat proses sosialisasi cukup rumit. Sebab itu, pemerintah menyusun rentang waktu sekitar 6-12 tahun hingga uang rupiah lama digantikan oleh rupiah baru. Selama waktu transisi berjalan, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang rupiah lama dan rupiah baru yang sama-sama beredar.

"Jadi seharusnya konsultasi publik dan sosialisasi dilakukan secara masif. Soal kapan mulai berjalannya, harus dibuat Undang-Undangnya terlebih dahulu bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tegas Agus.

Agus mengungkapkan, redenominasi dapat menjadi suatu cara untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap kredibilitas mata uang rupiah. Dengan demikian, bisa terjadi suatu kesetaraan dengan mata uang negara lain.

"Saat ini kondisi ekonomi Indonesia sangat baik, sehingga kondusif untuk pelaksanaan redenominasi," pungkas Agus.

Penulis: /WEB