Istri nelayan merapikan tumpukan ikan tangkapan, di Branta Pesisir, Pamekasan, Madura, Jatim, Rabu (13/4).

”Alangkah bijaksana bila dibuat peraturan baru yang merevisi klausul yang menjadi kontroversi ini".



Jakarta - Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa menilai, izin melakukan alih muatan ikan di tengah laut untuk kemudian diangkut langsung ke luar negeri bertentangan dengan semangat hilirisasi.

 

”Sekarang ini kita tengah giat-giatnya memaksimalkan nilai tambah dari setiap komoditas yang keluar dari rahim bumi pertiwi," katanya di Jakarta, Selasa (19/2).

 

Ekspor komoditas dibolehkan apabila ada kelebihan produksi atau kita sendiri belum mampu mengolahnya. Bila ada kebijakan yang bertentangan dengan semangat ini, maka kebijakan itu harus ditentang.

 

Pernyataan tersebut menanggapi keberatan sejumlah kalangan atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

 

Peraturan itu diprotes karena mengizinkan kapal pukat cincin berbobot mati 1.000 ton untuk menangkap ikan di perairan Indonesia lebih dari 100 mil hingga laut lepas kemudian melakukan alih muatan ikan di tengah laut untuk diangkut langsung ke luar negeri.

 

Kebijakan itu dinilai tidak berpihak pada kebangkitan industri perikanan dalam negeri. Apalagi, industri pengolahan dalam negeri saat ini masih sangat membutuhkan bahkan kekurangan pasokan bahan baku ikan.

 

”Alangkah bijaksana bila dibuat peraturan baru yang merevisi klausul yang menjadi kontroversi ini," katanya.

 

Dalam aturan revisi, diusulkan ada klausul yang mewajibkan pemegang izin kapal pukat berbobot mati 1.000 ton tersebut untuk memiliki pabrik pengolahan ikan sendiri atau bermitra dengan pabrik-pabrik pengolahan ikan yang sudah ada.

 

”Sehingga yang diekspor adalah produk olahan ikan. Ini sejalan dengan semangat hilirisasi," pungkasnya.

Investor Daily

Penulis: INA / TK

Sumber:Investor Daily