Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. (FOTO:JG Photo/ Yudhi Sukma Wijaya)

Jakarta - Pemerintah menyatakan tunjangan pendapatan para pejabat negara akan dirapikan menjadi satu tunjangan kinerja.

Hal ini akan diberlakukan untuk pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan saat ini prinsip tunjangan yang diterima oleh para pejabat negara beragam dan sebagian dalam bentuk honorarium yang jumlahnya relatif kecil.

Namun apabila ditotal, jumlahnya menjadi sangat besar, sehingga perlu penertiban secara administrasi. “Tunjangan dan honorarium banyak, tapi nilainya kecil-kecil, ke depan akan ditata,” tutur Menkeu dikantornya, Jakarta, Jumat (22/2).

Terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan gaji pejabat negara, Menkeu mengatakan, sudah melakukan kajian untuk renumerasi. Kajian gaji dan tunjangan kinerja pejabat negara, kata Menkeu, sudah memasuki tahun ketiga.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, soal kenaikkan gaji pejabat, Kemenkeu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk memperbaiki kajian. Dia juga mengklaim kemajuan kajian ini sudah cukup baik.

“Kami melihat yang akan dibawakan solusinya adalah untuk pejabat negara di eksekutif, legislatif, pengawasan dan yudikatif dan Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota dan akan dilakukan reviuw,” jelas dia.

Menkeu mengaku sudah mempertimbangkan pengaruh remunerasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun hal itu perlu dimatangkan kembali meski kajian tersebut diklaim telah siap pada 2011 lalu.

“Akhir 2011 kita sudah siap, tapi harus lebih dimatangkan. Proses ini sudah lebih siap dan siap untuk mempresentasikan ini kepada pimpinan,” tukas dia.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan kenaikan gaji pejabat daerah kemungkinan akan lebih ke restrukturisasi saja. Dari yang saat ini gaji kecil dan tunjangan besar, kemudian diubah menjadi gaji besar namun tanpa tunjangan atau tunjangannya diperkecil.

Selain itu, Pemda juga dihimbau untuk melakukan efisiensi dalam hal belanja pegawai. Dia mencontohkan hal yang membuat belanja pegawai membengkak adalah pemekaran daerah, karena berdampak pada penambahan jumlah pegawai.

“Yang bikin belanja pegawai mahal itu sebenarnya karena jumlah pegawainya. Kan jumlah gaji pegawai memang kecil, mengikuti standar PNS,” katanya.

Menurut Bambang, keinginan naik gaji harus disertai dengan upaya efisiensi. Selain itu, dia juga ingin supaya pegawai pemda mencontoh pegawai Kemkeu yang melakukan reformasi dengan memberlakukan remunerasi dengan mengurangi tunjangan dan honor.

"Itu yang pertama (reformasi). Yang kedua antikorupsinya harus keras,” tegasnya.

Investor Daily

Penulis: WYU/WBP

Sumber:Investor Daily