Agus Martowardojo Menteri Keuangan

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah bisa berasal dari dua sumber, yakni ada yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ada juga yang berasal dari APBD.

Kepala Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemnkeu Rofyanto Kurniawan menjelaskan, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai pemasukan dari dua pos, yakni gaji pokok dan tunjangan. Pada pos tunjangan, katanya, belanja pegawai daerah tidak selalu membebani APBN.

"Kalau pegawai negeri ada yang gaji pokok, ada yang tunjangan. Kalau yang tunjangan ada yang sebagian di cover dari anggaran daerah juga, jadi tidak selalu terkorelasi dengan APBN," kata Rofyanto di Kantornya, Jakarta, Selasa (26/2).

Terkait rencana kenaikkan gaji pejabat daerah, Rofyanto berpendapat perlu dilakukan harmonisasi tunjangan dan gaji. Dengan demikian, apabila tunjangan dihilangkan, namun daerah dinilai masih berhak memberikan tunjangan tambahan dengan APBD.

"Kalau daerah mau menambah anggaran daerah ya silakan saja," katanya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyatakan tunjangan pendapatan para pejabat negara akan dirapihkan menjadi satu tunjangan kinerja. Satu bentuk tunjangan ini akan diberlakukan untuk pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Agus menjelaskan saat ini prinsip tunjangan yang diterima oleh para pejabat negara beragam dan sebagian dalam bentuk honorarium yang jumlahnya kecil-kecil. Namun tunjangan dan honorarium tersebut apabila dijumlahkan jumlahnya dinilai menjadi sangat besar, sehingga perlu upaya penertiban secara administrasi.

“Karena tunjangan dan honorarium banyak dengan nilai kecil-kecil, sehingga secara total bisa besar sekali. Ini yang mau ditata dan berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah,” tutur Menkeu dikantornya, Jakarta, Jumat (22/2).

Menkeu juga mengakui pihaknya sudah melakukan kajian untuk penyesuaian renumerasi pejabat negara. Kajian terkait gaji dan tunjangan kinerja pejabat negara, katanya, sudah memasuki tahun ketiga.

Dalam proses kenaikkan gaji pejabat, katanya, Kemenkeu bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) untuk memperbaiki kajiannya. Dia juga mengklaim kemajuan kajian ini sudah cukup baik. (wyu)

Investor Daily

Penulis: WYU

Sumber:Investor Daily