Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Indonesia (UI) melakukan aksi di depan Istana Negara Jakarta, Selasa (21/5). Aksi tersebut untuk memperingati 15 tahun reformasi serta menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

Perubahan politik di Indonesia yang berjalan selama 15 tahun sejak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru tahun 1998 lalu tidak serta-merta berkorelasi dengan terjadinya pula perubahan dalam kondisi kehidupan rakyatnya. Reformasi memang menghasilkan rezim demokratis, keterbukaan, dan kebebasan politik. Tetapi, faktanya pemerintah dan elite politik di masa ini gagal menjadikan ruang politik tersebut untuk mendorong perubahan nyata dan substantif bagi rakyat.

Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah agenda reformasi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan langsung rakyat, seperti terkait pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia, banyak yang gagal diperjuangkan dan diimplementasikan.

Perjalanan 15 tahun reformasi belum meletakkan secara sungguh-sungguh bahwa rakyatlah sebagai pemangku kedaulatan tertinggi dalam sistem politik demokrasi. Reformasi sejauh ini masih belum bergerak dari capaian-capaian yang bersifat prosedural dan institusional. Berbagai persoalan seolah tak berhenti menggelinding untuk menahan laju demokrasi yang tengah dibangun.

Apakah bangsa ini mampu menggenjot demokrasi yang terkesan “dilencengkan” oleh buruknya etika berpolitik para politisi? Apakah demokrasi yang selalu didengung-dengungkan ini sudah diterapkan dengan benar? Akankah reformasi yang digulirkan justru membuka luka baru dalam berdemokrasi? Ataukah, demokrasi ini sedang menggali kuburnya sendiri?

Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menyatakan kendati hal itu penting, kenyataannya berbagai capaian tidak berfungsi baik. Dalam kenyataannya, praktik politik yang berlangsung selama ini, bukan rakyat, akan tetapi elite politik yang lebih berdaulat.

Dikatakan, saat ini masih banyak persoalan berkaitan dengan agenda-agenda reformasi yang terbengkalai dan harus segera dituntaskan. Mulai dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, kekerasan keagamaan yang marak di sejumlah daerah, korupsi dan suap yang melibatkan banyak pejabat, elite birokrasi, dan politik, eksploitasi sumber daya alam yang menyingkirkan hak rakyat, masifnya kekerasan oleh aparat keamanan, dan lain sebagainya.

Berbagai persoalan itu adalah pekerjaan rumah yang menuntut segera ditangani dan diselesaikan. “Ironisnya, di tengah menumpuknya persoalan-persoalan itu, reformasi justru banyak dihiasi oleh pemandangan pertarungan politik kekuasaan antarelite politik. Ruang dan instrumen demokrasi bukan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi perebutan syahwat kekuasaan dan jabatan dalam struktur kekuasaan negara, ataupun keuntungan yang bersifat materi,” tegasnya.

Deviasi Partai Politik
Dia berpendapat, kegagalan perjalanan 15 tahun reformasi dalam mewujudkan perubahan yang nyata dan substansial bagi rakyat sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari deviasi partai politik (parpol). Dalam konteks ini, partai politiklah yang sesungguhnya sebagai entitas politik yang bertanggung jawab atas terhambatnya perubahan rakyat, mengingat parpol sejatinya merupakan instrumen politik yang memiliki posisi dan peran penting dalam demokrasi. Parpol adalah pilar dan sekaligus basis demokrasi. Demokrasi yang berlangsung baik sangat bergantung pada sejauh mana sistem kepartaian berfungsi dengan baik di dalamnya.

Partai-partai politik, kata Poengky, faktanya tidak menunjukkan peran-peran yang dibutuhkan oleh rakyat. Parpol selama ini cenderung banyak berkutat dengan urusan pertarungan politik kekuasaan dan jabatan, daripada memerankan diri sebagai instrumen agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat. Fungsi-fungsi sebagai alat penekan atau pengawasan pemerintah melalui anggotanya di parlemen juga tidak maksimal. Sementara itu, para pemimpin pemerintahan yang berasal dari parpol gagal di dalam membangun politik yang otentik, yakni politik yang memajukan dan membahagiakan rakyat.

Poengky melanjutkan, kegagalan parpol untuk berperan dengan baik terjadi karena berbagai deviasi atau penyimpangan fungsi dan tujuan partai. Hal itu banyak ditunjukkan oleh praktik politik elite dan anggota parpol khususnya yang menduduki jabatan-jabatan politis baik di dalam partai atau struktur kenegaraan. “Partai politik pada kenyataannya cenderung menjadi alat politik kekuasaan semata, sekaligus instrumen eksploitasi berbagai sumber daya,” katanya.

Ketiadaan ideologi yang jelas adalah faktor terbesar mengapa terjadi deviasi fungsi dan peran partai-partai politik di Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang penting yang berfungsi menjadi basis dari tujuan dan perjuangan politik suatu partai. Problem ideologi ini dalam realitasnya membuat parpol menjadi rentan terhadap penetrasi berbagai kepentingan privat yang menungganginya.

Tujuan dan perjuangan politiknya menjadi tidak jelas. Tidak ada kerangka kerja programatik untuk ditawarkan kepada rakyat. Ketidakjelasan kaderisasi dan proses perekrutan kandidat calon wakil rakyat yang lebih memperhatikan modal ekonomi, bukan karena pertimbangan kapasitas, komitmen atas demokrasi, hak asasi, dan perjuangan mewujudkan agenda kerakyatan.

Deviasi fungsi-fungsi partai politik ini melahirkan berbagai persoalan. Dalam politik misalnya, politik berubah hanya menjadi arena terbatas bagi elite politik dan bersamaan dengan itu meminggirkan rakyat. Dengan demikian, politik hanya menjadi arena bagi yang memiliki modal ekonomi. Politik yang sejatinya arena mewujudkan kehidupan dan kebaikan bersama menjadi terdistorsi. Politik menjadi arena perebutan kekuasaan dan jabatan di DPR atau kabinet. Rakyat tidak lagi dianggap penting, kecuali sebagai target perolehan suara untuk kepentingan memenangi pemilu atau pilkada.

Implikasinya bisa dilihat dengan munculnya regulasi-regulasi yang bermasalah. Banyak undang-undang (UU) yang dihasilkan parlemen menabrak konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi, dan hak asasi. Fakta ini bisa dilihat dari banyaknya UU yang diuji dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap inkonstitusional.

Kemunculan berbagai regulasi politik yang bermasalah ini tidak dilepaskan dari masuknya logika politik transaksional dalam pembahasan regulasi di parlemen. UU yang dihasilkan sarat dengan kepentingan. Persoalan ini pernah diungkap Mahfud MD, mantan ketua MK. Menurutnya, selain persoalan profesionalisme dari para pembuat undang-undang, juga ada dugaan tukar-menukar kepentingan politik dalam pembuatan UU. Padahal, sebagai representasi rakyat, mereka harus mengagregasi dan mengartikulasi kepentingan rakyat dalam kebijakan, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Banyak UU, selain yang secara normatif tidak hanya inkonstitusional, melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, tetapi secara praktik akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Beberapa regulasi di sektor keamanan bermasalah. Misalnya UU Penanganan Konflik Sosial, RUU Kamnas, RUU Ormas, dan lain-lain.

Sementara itu, banyak kasus korupsi dan suap yang melibatkan orang-orang parpol juga adalah cerminan dari deviasi parpol. Persoalan ini kenyataannya tidak hanya terjadi di pusat, melainkan juga di daerah. Banyak orang-orang parpol, khususnya yang menduduki jabatan publik, diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi dan suap yang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa di antaranya kini telah mendekam di penjara.

Persoalan serupa, lanjut Poengky, juga terjadi dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, di mana dalam dalam sejumlah kasus elite politik sering kali menggunakan isu ini untuk mengambil keuntungan secara politis, terutama menjelang pilkada atau pemilu.

Pada masa reformasi, isu intoleransi keagamaan muncul sebagai persoalan serius di Indonesia. Tidak hanya mengancam hak asasi, tetapi juga mengancam fundamen pendirian negara Indonesia yang dibangun di atas keberagaman masyarakatnya. Hampir setiap tahun terjadi puluhan kasus kekerasan keagamaan terhadap minoritas, baik dalam kasus sengketa aliran dan faham keagamaan atau sengketa pendirian rumah ibadah.

Dalam konteks ini, otoritas negara, terutama aparat keamanan yang bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, gagal menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Kegagalan ini membuat aksi-aksi serupa rentan terjadi.

Kendati demikian, tegasnya, fakta merebaknya berbagai kasus-kasus intoleransi keagamaan di Indonesia sesungguhnya bukan semata-semata disebabkan semata oleh maraknya kemunculan ormas keagamaan intoleran. “Sebagai fakta sosial, intoleransi adalah gejala sosiologis yang bisa muncul dan terjadi di mana pun. Dalam kenyatannya, kekerasan yang dilatari oleh intoleransi keagamaan tidak terjadi di ruang kosong,” katanya.

Poengky mengemukakan, parpol harus keluar dari arus lingkaran kekuasaan yang korup dan harus kembali kepada fungsi dan tujuan politik yang sesungguhnya, yakni untuk membahagiakan dan menyejahterakan rakyat. Untuk tujuan itu, reformasi parpol menjadi hal yang fundamental dilakukan. Tanpa reformasi parpol, perubahan tidak akan pernah menyentuh langsung kepada rakyat.

Bunuh Diri
Senada dengannya, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat mengatakan kebebasan demokrasi di Indonesia menuju bunuh diri bila tidak disertai penegakan hukum, pemerataan pendidikan, dan ekonomi.

"Demokrasi Indonesia saat ini tidak dikawal penegakan hukum yang kuat, serta pemerataan pendidikan dan ekonomi. Akibatnya, demokrasi kita menjadi keluar dari bayangan saat reformasi bergulir," katanya.

Komaruddin mengatakan, reformasi 1998 merupakan tonggak sejarah yang mengubah sistem demokrasi. Dia mengibaratkan demokrasi sebagai kendaraan yang saat Orde Baru dilaju sangat cepat dan berhenti tiba-tiba ketika reformasi. "Akibatnya, komponen-komponen kendaraan itu menjadi goyah dan saat ini perlu waktu untuk bisa melaju cepat kembali," ujarnya.

Menurut Komaruddin, reformasi telah membentuk desentralisasi yang akhirnya justru menimbulkan penguasa-penguasa baru di daerah. Akibatnya demokrasi dan politik nasional menjadi tidak stabil. "Padahal, pembangunan ekonomi dan dunia usaha memerlukan stabilitas politik dan kebijakan. Pemerintah dan DPR merupakan wakil dari partai politik yang kualitasnya jauh menurun dibandingkan saat Orde Baru," tuturnya.

Komaruddin mengatakan, politisi saat ini lebih mengejar popularitas, berbeda dengan politisi dulu yang bergelut langsung di lapangan. Politik menjadi industri untuk meraih publikasi melalui media dan lembaga survei.
"Akibatnya, terjadi deparpolisasi. Respek dan kepercayaan terhadap partai politik menjadi menurun. Orang-orang yang berkualitas pun enggan terjun ke politik," katanya.

Orang-orang berkualitas itu, kata Komaruddin, ibarat penyanyi berkualitas yang tidak memiliki band, tidak mendapat panggung dan kesempatan untuk tampil. Sementara partai politik ibarat band yang tidak memiliki penyanyi yang berkualitas, sehingga tidak disukai masyarakat.

Munculkan Luka Baru
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan mestinya Indonesia belajar banyak dari sejarah bangsa, di mana Orde Lama menghabiskan waktu 20 tahun, kemudian lahir Orde Baru yang niatnya mau mengoreksi Orde Lama. Dengan segala pendekatan yang dilakukan dan menghabiskan waktu hingga 30 tahun, Orde Baru kemudian menghasilkan Orde Reformasi.

Kelahiran, Orde Reformasi yang harus dibayar dengan darah dan air mata, dengan mimpi yang luar biasa dan cita-cita yang begitu luhur, yakni ingin membawa ke rumah pengharapan yang lebih baik, justru ketika sudah masuk ke alam reformasi, langkahnya semakin jauh dan perkembangannya dirasa semakin menyakitkan.

Bagi rakyat reformasi itu justru menimbulkan luka baru. Luka karena ketidakadilan, luka karena hukum yang tidak ditegakkan dari masa orde baru dan lama. Korupsi elite yang luar biasa, perilaku yang lebih boros masih perlu direfleksikan dengan sangat mendalam.

"Bagaimana kita perlu mengobati luka dalam, yang diciptakan elite-elite politik. Benahi bangsa, ya benahi parpol. Dan benahi parpol harus ada keinginan dari pimpinan parpol. Kebebasan memang terjadi, tapi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Ada ekspresi politik yang begitu bebas hingga kemudian menjadi politik yang tidak bermartabat, poltiik yang tidak diartikan untuk memperbaiki kondisi bangsa ini makin baik. Politik makin dibawa ke jurang makin suram. 15 tahun ini kita gagal lakukan konsolidasi organisasi," tuturnya.

Seharusnya, kata Sebastian, demokrasi lebih ke arah yang substansial, lebih mendorong pengelolaan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan efektif, dan demokrasi yang menekankan tindakan pemberantasan praktik korupsi, di mana sudah dikritik sejak Orde Lama dan Orde Baru. Tapi, menurut Sebastian, masa reformasi justru melahirkan korupsi yang lebih dahsyat.

"Jadi kalau menurut saya kalau mau memperbaiki negara dan bangsa harus lakukan darurat parpol, karena semua ranah kekuasaan ditentukan oleh parpol. Yang bermasalah hari ini adalah parpol. Pertanyaannya apakah parpol punya pemikiran yang sama untuk membenahi bangsa ini? Sebab kalau punya komitmen dan pikiran yang sama mereka seharusnya duduk bersama dan menentukan kita mau ke mana," ucapnya.

Yang terjadi sekarang ini, lanjut Sebastian, justru bagaimana masing-masing parpol memenuhi kepentingannya dan untuk mencapainya mereka berjalan menjauh satu sama lain.

Sementara itu, Romo Franz Magnis Suseno mengatakan tidak banyak gunanya memikirkan reformasi apakah sudah berhasil atau tidak. Hal yang penting adalah menyelamatkan demokrasi sekarang. "15 tahun yang lalu, itu sudah lewat. Kita sekarang punya demokrasi yang sangat goyang. Dia harus dimantapkan. Kita harus mengatasi masalah-masalah yang kita punya. Masalah itu adalah sektarianisme dan intoleransi yang makin bertambah. Keadilan sosial tetap masih belum tercapai, terutama tentu saja korupsi. Kalau tidak ditindak lebih keras lagi, kita bisa gagal. Rupa-rupanya hukum korupsi kurang cukup, memiskinkan orang itu masih belum terlaksana," terangnya.

Peneliti senior dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi mengatakan selama 15 tahun reformasi, proses pelembagaan dalam kompetisi politik serta proses pertarungan sudah mulai baik. Pertarungan kekuasaan yang biasanya bisa menjadi perang saudara di negara lain, di Indonesia situasinya sudah lebih baik.

"Bayangkan Indonesia sudah 900 kali pilkada. Yang sangat menyedihkan adalah pelembagaan ini ditunggangi oleh petualang politik, dipakai oleh penguasa. Proses ini tidak ada rohnya, tidak mengandung peradaban yang bisa menjadi akar daripada demokrasi ke depan. Di mana sebabnya? Pertarungan kekuasaan justru didominasi oleh politik uang. Uang jadi faktor yang menentukan pemenang," tuturnya.

Menurut Kristiadi, perlu adanya keterbukaan dari mana asal dana dan bagaimana pertanggungjawab penggunaan dana yang masuk ke parpol. Kemudian, diperlukan sanksi yang sangat keras terhadap yang melanggar supaya ke depan variabel yang dominan bukan lagi poltitik uang. "Penguasa dan legislator kan tidak akan menyerahkan kekuasaan yang diberikan. Oleh karena itu media dan civil society juga perlu memberikan tekanan," ucapnya.

Suara Pembaruan

Penulis: WIN/W-12/AB

Sumber:Suara Pembaruan