MRT Jakarta Hampir Rampung, Tahap II Segera Bergulir


Lenny Tristia Tambun / HA Rabu, 7 November 2018 | 03:42 WIB

Jakarta - Hari Selasa (6/11) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan proyek mass rapid transit (MRT) di Jakarta dan bahkan sempat menjajal rangkaian kereta MRT dari Bundaran HI menuju depo Lebak Bulus.

Proyek ini dicanangkan sejak 2013 ketika Jokowi masih menjabat gubernur DKI Jakarta dan saat ini sudah menyelesaikan semua bangunan struktur dan sistem perjalanan, gerbong serta mesin penariknya pun sudah siap dipakai.

Dalam bahasa Presiden, proyek MRT Jakarta sudah mencapai 97%, sehingga target operasional pada Maret 2019 nanti diperkirakan akan mudah tercapai.

Sembari menunggu tuntasnya MRT sepanjang 16 km ini, ternyata proyek tahap II sepanjang 8,3 km juga sudah dicanangkan. Tahap II ini akan menyambung jalur MRT dari Bundaran HI menuju Ancol.

Saat ini, PT MRT Jakarta mulai menyosialisasikan proyek moda raya terpadu (mass rapid transit/MRT) tahap II kepada calon kontraktor. Langkah ini dilakukan agar lelang bisa digelar pada 2019, dan pelaksanaan pembangunannya bisa dimulai pada akhir 2019. Sejumlah calon kontraktor dari Indonesia dan Jepang mengikuti sosialisasi.

“Kita memperkenalkan MRT tahap II ini kepada calon kontraktor, baik dari Jepang maupun nasional, agar lelang bisa digelar tahun depan,” kata Project Management For Construction 1 Division Head PT MRT Jakarta, Heru Nugroho, di Jakarta, Selasa (6/11).

Dengan sosialisasi ini, calon peserta lelang dapat memahami karakteristik dan ruang lingkup pembangunan dari proyek transportasi massal ini, tetapi juga aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Heru menjelaskan, pembangunan MRT Jakarta dibagi menjadi dua koridor, yaitu koridor utara-selatan (Lebak Bulus-Bundaran HI-Ancol) sepanjang 23,5 km dan koridor timur-barat (Cikarang-Balaraja) sepanjang 87 km.

Untuk koridor utara-selatan, pembangunannya dibagi dua tahap, yaitu tahap I dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 km dan ada 13 stasiun layang dan bawah tanah serta satu depo. Dilanjutkan tahap II dengan rute Bundaran HI-Ancol 8,3 km dengan 8 stasiun bawah tanah dan satu depo.

Sedangkan untuk koridor timur-barat, PT MRT Jakarta akan membangun hanya fase 1 saja dengan rute Ujung Menteng-Kembangan sepanjang 27 kilometer, yang terdiri dari 22 stasiun bawah tanah dan layang dengan dua depo.

Khusus untuk pembangunan MRT Jakarta tahap II, jarak antarstasiun berkisar 600 meter hingga 1 km. Rute ini ditargetkan akan beroperasi pada 2025. Untuk itu konstruksi fisik diharapkan dapat dimulai pada 2019 atau awal 2020.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi saat pembangunan MRT tahap II. Di antaranya, konstruksi berlokasi dekat dan melintasi sungai, ruang konstruksi yang sempit dan padat, harus mengalihkan banyak utilitas, konstruksi dilakukan di kawasan heritage dan national landmark dengan persyaratan keamanan yang tinggi, serta kondisi tanah yang lunak dan adanya penurunan muka tanah.

“Ini tantangan yang harus dihadapi para kontraktor dalam membangun konstruksi fisik nantinya,” paparnya.

Heru berharap pada tahap II ada kolaborasi dari kontraktor lokal dan Jepang, sebagaimana pada tahap I.

Enam Paket
Sementara itu, Dirut PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan untuk tahap pertama, pinjaman yang dikucurkan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar 70,210 miliar yen atau setara dengan Rp 9,46 triliun. Setelah mendapatkan pinjaman tersebut, pihaknya langsung melakukan persiapan lelang konstruksi. Diperkirakan persiapan lelang membutuhkan waktu satu tahun. Sehingga, kemungkinan besar, lelang konstruksi fisik MRT Fase 2 baru akan dimulai pada tahun 2019.

“Kami membutuhkan waktu satu tahun untuk mempersiapkan lelang konstruksi. Jadi ada kemungkinan tender akan baru dimulai pada tahun 2019 mendatang,” kata William.

Waktu yang cukup lama untuk persiapan lelang ini dikarenakan pihaknya harus menyiapkan enam paket kontrak (contract package-CP) untuk pembangunan delapan stasiun sepanjang 8,3 kilometer. Untuk tahap II, kereta MRT akan melewati stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota, dan Kampung Bandan. Selain itu, kontrak tersebut terdiri dari pembangunan konstruksi sipil, persinyalan, dan pengadaan kereta atau rolling stocks.

“Kita harus serius mempersiapkan lelang konstruksi ini. Karena pelaksanaan lelang ini memiliki persyaratan khusus. Yakni, terikat dengan Jepang. Dengan kata lain, perusahaan Jepang akan menggandeng perusahaan Indonesia untuk membentuk konsorsium atau joint venture. Tapi tetap kita lakukan lelangnya secara internasional,” jelasnya.

Seiring dengan persiapan lelang konstruksi, pihaknya akan menyelesaikan rancang teknis dasar (basic engineering detail/BED) MRT tahap II.

Pinjaman Jepang
Sebelumnya, pada 24 Oktober lalu, JICA secara resmi menyetujui pinjaman untuk pembangunan MRT tahap II koridor utara-selatan. Pinjaman dana tersebut resmi disetujui dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman Official Development Assistance (ODA) antara Pemerintah Indonesia dengan JICA sebesar 70,210 miliar yen.

Penandatanganan dilakukan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan RI, Luky Alfirman dan Chief Representative JICA Indonesia, Yamanaka Shinichi.

Dalam perjanjian pinjaman ini, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI bertindak sebagai executing agency, dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai implementing agency. Sedangkan PT MRT Jakarta akan bertindak sebagai sub-implementing agency.

Sebelum penandatanganan perjanjian pinjaman ini dilakukan, telah dilaksanakan pula penandatanganan Exchange of Notes oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii.

Jangka waktu peminjaman selama empat puluh tahun, termasuk grace period atau masa tenggang 12 tahun sejak penandatanganan perjanjian pinjaman dilakukan. Perjanjian pinjaman tersebut adalah tahap pertama dari total komitmen pinjaman untuk tahap II MRT Jakarta senilai 208.132 miliar yen atau setara dengan Rp 25 triliun.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Silvia Halim mengakui pengerjaan MRT tahap II lebih mahal dibandingkan tahap I. Bila tahap I dibangun sepanjang 16 kilometer dengan biaya Rp 16 triliun, maka tahap II dibangun sepanjang 8 kilometer dengan biaya sebesar Rp 22,5 triliun.

Hal itu dikarenakan, seluruh lintasan berada di bawah tanah. Tidak hanya itu, pembangunan stasiun bawah tanah ini akan dilakukan di bawah anak sungai Ciliwung.

Catatan: Artikel ini juga terbit di harian Suara Pembaruan edisi 6 November 2018.



Sumber: BeritaSatu.com

Perluasan MRT Jakarta


Danung Arifin / HA Rabu, 7 November 2018 | 16:45 WIB



Sumber: BeritaSatu.com

16 Tahun Menanti MRT Jakarta


Primus Dorimulu / HA Rabu, 7 November 2018 | 04:09 WIB

Jakarta - Moda transportasi terpadu berbasis rel mass rapid transit (MRT) tahap pertama bakal beroperasi Maret 2019. Presiden Joko Widodo menilai, kehadiran moda transportasi massal tersebut akan membawa peradaban baru bagi warga Jakarta dan penggunanya.

“MRT membawa kita ke peradaban baru,” ujar Jokowi, saat meninjau perkembangan proyek MRT di kawasan Bundaran HI Jakarta, Selasa (6/11). Pada kesempatan itu, Jokowi juga menjajal menaiki MRT dari Bundaran HI menuju Lebak Bulus, dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan Dirut PT MRT Jakarta William Sabandar.

Jokowi menyatakan pelaksanaan proyek tersebut telah tertunda selama 16 tahun. Saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2013, proyek yang dikerjakan kontraktor Jepang itu mulai dilaksanakan.

Presiden menambahkan, setelah MRT tahap I, yakni koridor utara-selatan yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 km beroperasi, segera dilanjutkan dengan pembangunan tahap II, yakni menghubungkan Bundaran HI-Ancol sepanjang 8,3 km. Pembangunan tahap II yang direncanakan mulai akhir 2019, akan dilakukan bersamaan dengan pembangunan proyek MRT koridor timur-barat, yakni dari Balaraja hingga Cikarang sepanjang 87 km.

Untuk tiket MRT, Jokowi menyatakan akan berkisar Rp 8.000 sampai Rp 9.000. Harga tersebut merupakan subsidi dari PT MRT dan Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, proyek MRT di Jakarta bisa terlaksana karena ditunjang berbagai sumber pendanaan. Harga tiket MRT bisa ditekan karena mendapat subsidi dari pemberlakuan pembatasan kendaraan di Jakarta melalui sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP). Pemprov DKI Jakarta diperkirakan mendapat dana dari ERP sekitar Rp 4 triliun setahun. Sebagian dana tersebut dipakai untuk menyubsidi tiket MRT.

Selain itu, PT MRT juga memiliki properti dan mengelola transit oriented development (TOD) untuk menambah pemasukan, sehingga operasional MRT berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyatakan pembangunan MRT dan juga alat transportasi massal yang lain, seperti light rail transit (LRT), kereta bandara, dan Transjakarta, diharapkan dapat mengurangi kemacetan Jakarta dan juga penggunaan mobil pribadi. Pemprov DKI Jakarta juga akan menerapkan sistem ERP untuk mengurangi kemacetan dan menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Saat tiba di Stasiun Lebak Bulus, Presiden mengungkapkan, proyek itu sudah 97% selesai. “Kita sama-sama mencoba MRT dari Bundaran HI (Hotel Indonesia) sampai di Depo Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer. Proyek ini telah selesai 97%, kurang hanya 3% persen. Kita harapkan, nantinya Maret 2019 sudah mulai operasional dengan uji coba terus,” kata Presiden.

“Tadi kita naik dengan kecepatan 60 kilometer/ jam. Suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya. Tidak terdengar dan treatment sangat bagus sekali,” sambungnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menekankan, beroperasinya MRT akan melahirkan kebiasaan baru di kalangan warga Jakarta. “Kita segera memulai kebiasaan baru dan kelak menjadi budaya dan peradaban baru,” kata Anies.

Penggunaan MRT, menurut Anies, akan “memaksa” konsumen untuk disiplin waktu, menjaga kebersihan, dan bersikap tenggang rasa. “Kebiasaan dan peradaban semacam ini yang kita harapkan muncul di kalangan warga Jakarta dan pengguna MRT,” ujarnya.

Tahap Uji Coba
MRT tahap I, yang menghubungkan Lebak Bulus-Bundaran HI sepanjang 16 km sudah dalam tahap uji-coba. Pembangunan 16 stasiun sudah rampung. PT MRT sudah melakukan uji coba System Acceptance Test (SAT).

Saat ini sudah ada sembilan rangkaian kereta atau train set, di mana satu rangkaian terdiri dari enam gerbong. Dengan demikian, total 54 gerbong MRT sudah siap dioperasikan. Satu rangkaian mengangkut 1.960 orang. Satu meter persegi 8 orang. “Ini standar kereta MRT,” kata William.

Pihak Jepang sebagai kontraktor kini sudah memulai persiapan pembangunan MRT tahap II, dari Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 8 km. Meski panjangnya hanya separuh MRT tahap I, biaya pembangunannya mencapai Rp 22,5 miliar karena semuanya melintas di bawah tanah.



Sumber: BeritaSatu.com

Cegah Persekongkolan Tender Fase II, PT MRT Libatkan KPPU


Lenny Tristia Tambun / WBP Selasa, 6 November 2018 | 15:24 WIB

Jakarta – Untuk mencegah persekongkolan tender konstruksi fisik proyek Moda Raya Terpadu (mass rapit transit/MRT) koridor utara-selatan fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) pada 2019 mendatang, PT MRT Jakarta melibatkan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan penjelasan aturan persaingan usaha. KPPU menyampaikan aturan hukum mengenai persaingan usaha dalam acara Market Forum yang dihadiri calon kontraktor dan konsultan.

Komisaris KPPU, Dinni Melanie mengatakan pembangunan MRT fase II merupakan salah satu proyek strategis untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Dengan kondisi Jakarta yang macet, akan meningkatkan biaya transportasi. “Tentu ini akan memengaruhi upaya pengusaha dalam meningkatkan produktivitas, sehingga akan mengurangi daya saing karena terjebak kemacetan. Maka proyek ini bisa menjadi solusi,” kata Dinni dalam acara Market Forum The Commencemen of MRT Phase 2 di Thamrin Nine Ballroom, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).

Dalam proyek MRT fase II, Dinni mengungkapkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan calon kontraktor dan konsultan terutama dari sisi pelaksanaan tender. “Dari sisi KPPU, kami akan memerhatikan pelaksanaan tender fisik. Meski proyek ini dari pinjaman pemerintah pusat ke pemerintah Jepang, apa pun sumber pembiayaannya, kami sebagai pengawas persaingan usaha, tetap melakukan pengawasan terhadap potensi merugikan dalam pelakanaan lelang ini,” ujarnya.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pihaknya memiliki kewenangan mengawasi berbagai perjanjian dan kegiatan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Pasal 22 UU No.5/1999 mengatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

“Pasal tersebut berkaitan dengan persekongkolan tender. Selama 18 tahun KPPU berdiri, sebanyak 70 persen pelanggaran itu tetap didominasi oleh persekongkolan tender. Jadi persekongkolan tender itu sudah menjadi lazim terjadi dalam proses tender. Tidak hanya di Jakarta, tapi di Indonesia,” terangnya.

Karena itu, KPPU akan memastikan persaingan usaha akan berjalan dengan fair dan transparan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan fisik MRT fase II. Pihaknya akan memerhatikan dan mengawasi proses tender MRT fase II berlangsung. “Saya harapkan, kita bersama-sama memastikan adanya persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan lelang MRT Jakarta, sehingga tujuan pelaksanaan MRT dapat berjalan baik,” tukasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

CLOSE