Apel pasukan Kepolisian untuk mengamankan Ibu Kota Jakarta. FOTO : ANTARA
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, menggelar operasi Mantap Praja 2012 mulai 2 Januari hingga 7 Oktober 2012. Juga menjaga ketat setiap Tempat Pemilihan Suara (TPS).
Rencananya, Polda akan menerjunkan sebanyak 12.996 personel. Terdiri dari personel Satuan Tugas Daerah (Satgasda) sejumlah 4.589, Satuan Tugas Resor (Satgasres) 7.295 personel, BKO Mabes Polri 412 dan BKO TNI 700 Personel.
"Dalam rangka pengamanan Pemilukada, kami akan menggelar Operasi Mantap Praja 2012, mulai dari tahap persiapan, pemilihan, hingga ucap janji atau pelantikan nanti. Operasi terkait sudah dilakukan sejak Januari kemarin sampai bulan Oktober," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi, Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya.
Dikatakan Rikwanto, pihaknya juga sudah dan akan menggelar operasi yang mendukung terciptanya keamanan jelang Pemilukada antara lain, operasi Berantas Jaya, Simpatik Jaya, dan Pekat Jaya.
"Sebelum berlangsungnya kampanye dan pemungutan suara, kami telah menggelar beberapa operasi untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di DKI Jakarta dan sekitarnya. Di antaranya, Operasi Berantas Jaya, Operasi Simpatik Jaya, dan Operasi Pekat Jaya," tambahnya.
Soal pengamanan di TPS, Rikwanto menuturkan pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan khusus di TPS yang dinilai rawan. Sedangkan Pada TPS yang diprediksi aman, diterapkan pola dua anggota polisi dengan 10 anggota Linmas untuk lima TPS. Kemudian, pada TPS dengan kriteria rawan I diterapkan pola dua anggota polisi dan empat anggota Linmas pada dua TPS. Terakhir, pada TPS dengan kriteria rawan II diterapkan pola dua anggota polisi dibantu empat anggota Linmas pada satu TPS," jelasnya.
"Dalam penerapannya, kami menilai apakah TPS itu aman dengan melihat situasinya. Belum tentu di Pemilukada lalu dianggap rawan, sekarang juga rawan atau sebaliknya. Yang jelas pengamanannya itu situasional. Kami juga melihat laporan Pemilukada sebelumnya," papar Rikwanto.
Lebih lanjut, Rikwanto menjelaskan, pada masa kampanye, pemilihan, dan pelantikan diperlukan pengamanan yang cukup. Pasalnya, pada masa itu dimungkinkan menimbulkan situasi yang rawan.
"Guna antisipasi hal itu, kami sudah siapkan tenaga pengamanan sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi situasi rawan. Pola pengamanan juga sudah kami siapkan jika terjadi sesuatu," terangnya.
Selain pola pengamanan, polisi juga sudah menyiapkan jalur-jalur agar pada saat kampanye antara massa satu pasangan dengan pasangan lain tidak bentrok dan bersinggungan.
"Jelas ada rencana penentuan jalur. Jika pasangan A berkampanye di lapangan ini, maka jalur-jalur kampanyenya ditentukan juga pengamanannya, agar tidak bentrok dengan massa lain," imbuhnya.
Terkait dimungkinkan adanya pengerahan organisasi massa (ormas) dalam pemilukada, Rikwanto menuturkan, pihaknya melihat itu sebagai sesuatu yang biasa dan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, polisi tetap warning dan melakukan persiapan pengamanan untuk mengatasi atau mengantisipasi terjadinya bentrokan.
"Biasanya parpol atau calon independen merangkul ormas dalam pemilukada. Itu biasa dan bagian dari demokrasi. Silahkan saja, siapa mengandeng siapa (ormas) untuk menyukseskan pasangannya. Namun, polisi tetap menyiapkan pengamanan, karena tabiat masing-masing ormas berbeda dan berpotensi terjadinya gesekan," kata Rikwanto.
Biasanya, jelas Rikwanto, jarak tempat berkampanye yang berdekatan dan jalur yang dilewati bisa memicu persinggungan.
"Selain tabiat masing-masing ormas berbeda, tempat dan jalur juga bisa memicu gesekan. Kami sudah pikirkan untuk antisipasinya," tandasnya.
Pengamanan Khusus
Polisi juga akan memberikan pengamanan khusus secara tertutup kepada kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sepanjang proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012.
"Setelah nanti keluar penetapan beberapa pasangan yang terpilih maju sebagai calon gubernur dan wakilnya, baru kami akan lakukan pengamanan khusus kepada yang bersangkutan secara tertutup," ujar Rikwanto.
Pengamanannya khusus akan menggunakan metode fleksibel. Ada yang melekat maupun tidak. Namun, semuanya dilakukan secara tertutup.
Dana Keamanan
Guna menyukseskan program-program yang telah dibuatnya, Polda Metro Jaya mengajukan anggaran ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah anggaran disesuaikan dengan budget pemerintah.
"Anggaran masih coba kami ajukan. Berapa jumlahnya, nanti sesuai dengan kemampuan daripada pemda (pemerintah daerah). Saya belum tahu kapan diberikan," ujar Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, dalam setiap Pemilukada, pemerintah daerah memang menyiapkan anggaran terkait pengamanan.
"Memang ada anggaran yang disediakan untuk pengamanan Pemilukada dan itu akan disiapkan nanti," tambahnya.
"Kami akan lakukan pengamanan sesuai dengan bidang masing-masing. Semua tahap yang terkait Pemilukada akan mendapat pengamanan, terutama pada saat kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara," tandasnya.
