Ribuan buruh saat berunjuk rasa dari Istana Merdeka menuju Gedung DPR, Jakarta. FOTO: Safir Makki/ JAKARTA GLOBE
Tingginya upah buruh menjadi pertimbangan investor asing merealisasikan usahanya.

Palu sudah diketok. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2 juta, atau lebih rendah sedikit dari usulan Dewan Pengupahan setempat yang menetapkan Rp2,216 juta.

Angka ini naik signifikan 44 persen dibandingkan dengan UMP tahun ini sebesar Rp1,5 juta. Namun angka yang ditetapkan Jokowi ini masih lebih rendah dari tuntutan buruh sebesar Rp2,77 juta.

Penetapan UMP hasil rekomendasi Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur tripartit yakni pemerintah provinsi (pemprov), pengusaha dan buruh ini jelas-jelas memberatkan kalangan pebisnis. Namun ancaman yang sempat dilontarkan pengusaha menempuh jalur hukum jika Gubernur mengesahkan rekomendasi tersebut tidak terbukti. Aksi walk out pun seolah hanya gertak sambal. Toh saat ini, pengusaha menerima penetapan UMP tersebut, meski dengan sejumlah syarat.

Apalagi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Edi Kuntadi sudah menegaskan, tidak berniat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) atas putusan tersebut. “Tidaklah, kami tidak mungkin sampai ke situ, tidak perlu,” kata dia.

Sekedar gambaran, kenaikan UMP DKI didasarkan komponen hidup layak (KHL) 2012 yang mencakup penghitungan 60 item. Besarnya didapat Rp1.978.789. Angka tersebut jauh lebih tinggi sekitar 30 persen dari KHL 2011, yang hanya berada di angka Rp1.497.838,41. Pada tahun 2012, rata-rata kenaikan upah DKI Jakarta juga tercatat tertinggi yakni mencapai 18,5, sedangkan yang terendah di Provinsi Papua Barat 3,3 persen.

Bagi kalangan pengusaha, dampak yang paling terasa dari kenaikan UMP ini adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal yang wajar mengingat, omzet pendapatan UMKM dinilai tidak terlalu besar.

Edi mengatakan, UMKM merupakan sektor usaha yang memiliki variabel banyak, termasuk industri kecil rumahan. “Ini yang sebetulnya menjadi persoalan, kita akan bahas lebih lanjut, karena kalau UMKM berpegangan pada ketentuan gubernur, maka usahanya akan berat,” kata Edi di Kantor Kadin DKI Jakarta, Jakarta dalam sebuah kesempatan.

Apalagi Kadin mengklaim, keberadaan UMKM di Jakarta mencapai 90 persen dari total pengusaha di Ibu Kota. Untuk itu, Kadin Jakarta akan menampung segala aspirasi pengusaha khususnya UMKM apabila meminta penangguhan sepanjang memiliki data-data yang valid.

Sebenarnya keberatan pengusaha sudah diantisipasi Gubernur DKI Jokowi. Dia  mempersilahkan bagi pengusaha dari kalangan UMKM untuk melakukan penangguhan atas kenaikan UMP. 

Persoalan lain kenaikan UMP ini menurut Kadin adalah memicu pemangkasan karyawan, dan tergerusnya pendapatan usaha. Dalam skala besar, para investor dimungkinkan akan hengkang dari DKI. "Datanya memang belum secara konkrit saya dapatkan, tapi hal-hal itu bukan tidak mungkin,” kata Edi.

Sejauh ini Kadin sudah mendengar sejumlah kabar soal sejumlah investor yang akan menghentikan investasinya. Tingginya upah buruh akan menjadi pertimbangan investor asing merealisasikan usahanya di Jakarta. “Saya kira ancang-ancang dari beberapa pihak sudah ada, mereka kan juga harus membandingkan investor di Indonesia dengan di negara lain. Selama di sini masih cukup kondusif dan daya saing masih cukup bagus, saya kira tidak akan mengganggu,” ungkapnya.

Edi mengakui, beberapa waktu belakangan ini sudah banyak pengusaha yang menyampaikan beberapa keberatan dan meminta saran kepada Kadin. Ada juga pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan atau penangguhan terhadap upah ini. “Tadi juga ada 50 pengusaha dari KBN (Kawasan Berikat Nusantara) yang bertemu dengan kami, dan ini perlu diwaspadai karena bagaimanapun akan berpengaruh kepada dunia usaha,” sambung Edi.

Keberatan juga dilontarkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Menurutnya, kenaikan UMP DKI akan memicu kenaikan UMP di daerah lain, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial. "Kami  sangat keberatan dengan kenaikan upah minimun yang terlalu tinggi.  Kenaikan UMP DKI Jakarta akan menjadi barometer di daerah lain," ujar  Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Advokasi Apindo, Hasanudin Rahman..

Menurut Hasanudin, kenaikan upah yang terlalu  tinggi akan memberatkan industri. Terutama industri padat karya yang membutuhkan banyak buruh, seperti sepatu, tekstil dan garmen. Industri jenis ini dipastikan mendapat pukulan karena beban belanja pegawainya bertambah hingga 20 persen. "Kalau padat modal menggunakan mesin dengan buruh yang sedikit, kenaikan  upah minimum mungkin tidak terpengaruh terhadap struktur biaya pengeluaran," kata dia.

Tak heran Kepala Bidang Pengkajian Kebijakan Industri Kementerian Perindustrian, Marihot Simorangkir mewanti-wanti persoalan upah jangan sampai menurunkan kinerja industri. Dia berharap audit keuangan perusahaan bisa  dijadikan patokan untuk melihat kinerja perusahaan. "Perusahaan akan  terbuka dan memperlihatkan kondisi keuangan terkait hubungan industrial  termasuk upah minimun," katanya.

Kenaikan upah buruh DKI menjadi Rp2,2 juta dinilai sejumlah kalangan wajar mengingat upah di wilayah penyangga (Jabotabek) juga sudah tinggi. Sejatinya, upah di DKI lebih tinggi dari daerah penyangga. Upah buruh di Kota Bekasi untuk 2013 naik jadi Rp2,1 juta, dan Kabupaten Bekasi Rp2,003 juta.

Sementara Kota Bogor naik jadi Rp2,002 juta dari Rp1,174 juta, Kabupate Bogor Rp2,002 juta dari Rp1,269 juta. Adapun Kota Tangerang 2,203 juta dari Rp1,529 juta dan Yangerang Selatan Rp2,2 dari Rp1,527 juta.

Lalu bagaimana dengan upah buruh di kawasan regional? Berdasarkan tinjauan Bank Dunia 2012, posisi indeks poin upah buruh Indonesia sebesar 4,2 atau 6 basis poin di bawah Bangladesh dan Vietnam yang mencatat 4,8. Artinya, upah buruh di Indonesia masih lebih murah dibanding dua negara tersebut.

Mengutip Economic Intelligence Unit, upah buruh Indonesia hanya US$0,6 per jam dibandingkan dengan India (US$1,03), Filiphina (US$1,04), Thailand (US$1,63), China (US$2,11) dan Malaysia (US$2,88).

Aman bagi inflasi

Di sisi lain, kenaikkan upah buruh juga berdampak posiitif yakni mendorong konsumsi domestik, khususnya kelas menengah bawah. Pasalnya, masih ada rentang yang cukup panjang antara perbandingan konsumsi dan pendapatan. “Apalagi kalau kita bicara mereka kan mereka segmen yang di bawah. Mereka akan menghasilkan aktivitas konsumsi cukup besar,” kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Destri Damayanti di Jakarta.

Meski sejumlah daerah menaikkan UMP-nya, namun Menteri Keuangan Agus Martowardjojo menjamin target inflasi tahun ini sebesar 4,5 persen plus minus 1 persen akan tercapai.

Polemik kenaikan UMP biarlah berjalan apa adanya. Yang paling utama, para pengambil kebijakan dan pelaku didalamnya harus memperhatikan keputusan kenaikan UMP tidak mengurangi daya saing bisnis mereka. Bila hal itu tidak bisa dilakukan, maka para pengusaha Jakarta atau Indonesia akan kalah bersaing dalam pasar global. Ditambah lagi bila ada barang yang sama dari luar negeri dipasarkan di Indonesia dengan harga yang jauh lebih rendah.

Kepala Ekonom Danareksa Riset Institut Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pengusaha tidak bisa menurunkan harga karena akan mengalami kerugian. Tidak diturunkan harga pun, mereka juga akan tetap rugi karena kalah bersaing. Sehingga kondisi ini akan membawa dampak bagi perekonomian nasional, yaitu harga produk dalam negeri tidak bisa dinaikkan dan terjadi tekanan inflasi.

“Pada akhirnya bisa saja pengusaha menjadi gulung tikar. Karena kenaikan UMP sebesar 50 persen dari UMP tahun ini cukup memberatkan pengusaha. Mungkin buruh senang karena hidupnya akan bagus, tapi kalau pengusaha gulung tikar, buruh juga akan rugi kehilangan pekerjaan,” tutur anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) ini.

Agar hal tersebut tidak terjadi, Purbaya menyarankan Pemprov DKI dapat mengurangi beban pengusaha dengan memberikan kompensasi dalam bentuk pengurangan fiskal. Mulai dari pengurangan pajak daerah yang dikenakan kepada perusahaan, hingga pengurangan biaya perizinan usaha. Dengan begitu biaya produksi bisa berkurang banyak dan dapat dialihkan untuk membayarkan UMP sebesar Rp2,2 juta.

Berniat ajukan penangguhan
 
Walau disebut aman, Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2  juta oleh Pemprov DKI nyatanya sangat dirasa memberatkan sejumlah perusahaan.
 
Lantaran itulah, ada sebanyak 60 perusahaan yang berniat mengajukan penangguhan pelaksanaan  UMP DKI 2013 karena tidak sanggup membayar upah berdasarkan UMP 2013.  Mereka meminta untuk bisa membayar tetap pada besaran UMP DKI 2012  sebesar Rp1,5 juta.
 
Perusahan yang ada di KBN yang terdiri dari 80 perusahaan yang rata rata  mempekerjakan sekitar 1.000 orang menolak Pemenakertrans No.13 tahun  2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup  Layak (KHL) sebagai dasar penetapan UMP 2013 yang ditetapkan diluar  mekanisme yang berlaku dan cenderung dipolitisasi
 
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Sarman  Simanjorang mengatakan, sebanyak 60 perusahaan dari Kawasan Berikat  Nusantara (KBN) Cilincing dan Marunda yang bergerak di sektor industri  garmen mendatangi Kantor Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di  Kuningan, Jaksel.

Dalam pertemuan tersebut, para pengusaha ini  menyatakan sangat keberatan dengan kenaikan UMP DKI 2013 sebesar Rp2,2  juta atau 44 persen dari UMP tahun 2012 sebesar Rp.1.529.150.
 
"Rata-rata perusahaan memperkerjakan 1.000-1.500 pekerja. Dengan kenaikan  tersebut perusahaan garmen yang ada di KBN akan menimbulkan dampak  antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Lalu pengusaha  yang tidak mampu membayar akan tutup  dengan cara membayar pesangon  bila mampu atau kabur karena tidak mampu membayar pesangon," kata  Sarman, Jakarta, kemarin.
 
Tidak hanya itu, lanjutnya, akan terjadi relokasi pabrik ke daerah yang  memiliki UMP rendah serta tidak menggunakan Upah Minimum Sektoral  Provinsi (UMSP). Kemudian terjadi dampak sosial di luar perusahaan bagi  masyarakat sekitar seperti kontrakan karyawan, pedagang, tukang ojek dan  sebagainya.

Ditegaskannya, sektor perusahaan garmen sangat keberatan jika UMP didasari KHL harus lebih mengutamakan tingkat produktivitas.  Karena sektor garmen masuk dalam industri padat karya.
 
"Mereka juga mengeluhkan aksi demo yang akhir akhir ini sering terjadi  yang memiliki dampak kepada kelangsungan usaha mereka seperti tidak  bisa produksi, tidak bisa eksport, kerugian claim by air dari buyer dan  claim dari keterlambatan delevery dari buyer," ujarnya.
 
Menurut Sarman, serikat pekerja yang ikut demo bukan yang bekerja di KBN sehingga mereka tidak mengetahui situsi dan kodisi pekerja yang ada.  Mereka hanya mendapatkan informasi yang diterima berdasarkan laporan  dari pekerja, sehingga tidak proporsional membela hak dan kewajiban  pekerja.
 
"Jika perusahaan tutup yang rugi adalah pekerja, sedangkan pengurus serikat pekerja tidak berdampak apa apa," tukasnya.
 
Diungkapkannya,  60 perusahaan garmen dari KBN mengatakan maraknya aksi demo akhir - akhir ini mengakibatkan terjadinya  konflik horizontal di berbagai perusahaan yang ada di dalam KBN dan  berpotensi chaos.

Konflik horizontal antara pendemo dengan pekerja  industri yang ingin mempertahankan pekerjaannya dan masyarakat  sekitarnya yang merasa terganggu hak-hak sipilnya seperti pedagang,  tukang ojek dan pemilik kontrakan.  Dalam berbagai kesempatan,demo buruh  yang berlangsung selama ini di KBN biasanya selalu berakhir  anarkhis,pengrusakan sehingga memaksa sejumlah pabrik berhenti  beroperasi.
 
Pengusaha bersama-sama Human Resources Development (HRD) di setiap  perusahaan telah menyatakan sikapnya terkait ketidakpuasaan atas sikap  pemerintah yang tidak memberikan jaminan keamanan selama berlangsungnya  demo buruh di KBN.
 
Menyangkut kenaikan UMP diusulkan untuk sektor garmen tidak dilakukan  setiap tahun, akan tetapi kalau bisa dilakukan setiap dua tahun karena biaya marketing dari buyer tidak naik setiap tahun dan tidak  seimbang dengan persentase kenaikan yang diputuskan oleh pemerintah.  Kenaikan upah sektor garmen diserahkan kepada pengusaha dan pekerja atas  dasar kesepakatan bersama dan hal ini diatur juga dalam pasal 1338 KUH  Perdata.
 
Menanggapi hal tersebut, papar Sarman, anggota Dewan Pengupahan unsur Pengusaha akan membantu memperjuangkan aspirasi yang diberikan seperti  kekedudukan sektor garmen agr tidak masuk dalam sektor unggulan.  Termasuk penangguhan UMP 2013 agar segera menyurati Gubernur DKI  Jakarta. Pihaknya, akan minta pemerintah agar tidak mempersulit proses  perusahaan yang mengajukan penangguhan demi stabilisasi ekonomi Jakarta.
 
"Dewan Pengupahan juga meminta agar di masing-masing perusahaan  memperkuat lembaga bipartit. Sehingga bila memang perusahaan tidak mampu  dapat dikomunikasikan secara terbuka dengan pekerja. Sejauh atas  kesepakatan bersama dan diterima semua pihak pekerja dan pengusaha, demi  masa depan dan kelangsungan usaha jangka panjang, gaji dibawah UMP  sah-sah saja asalkan atas kesepatan dan kesadaran bersama. Dari pada  dipaksakan akan tetapi tidak lama lagi perusahaan tutup. Lebih baik  didasarkan atas kepentingan dan masa depan bersama," tuturnya.

UMP di beberapa provinsi:
1. Nanggroe Aceh Darussalam dari Rp1,4 juta (2012) menjadi Rp1,550 (2013).
2. Sumatera Utara dari Rp1,2 juta menjadi Rp1,305 juta.
3. Sumatera Barat Rp1,150 juta menjadi Rp1,350 juta.
4. Kepulauan Riau Rp1,015 juta menjadi Rp1,365 juta.
5. Jambi Rp1,142 juta menjadi Rp1,3 juta.
6. Bangka Belitung Rp1,110 juta menjadi Rp1,265 juta.
7. Bengkulu Rp930 ribu menjadi Rp1,060 juta.
8. DKI Jakarta Rp1,529 juta menjadi Rp2,2 juta.
9. Kalimantan Barat Rp900 ribu menjadi Rp1,060 juta.
10. Kalimantan Selatan Rp1,225 juta menjadi  Rp1,337 juta.
11. Kalimantan Tengah Rp1,327 juta menjadi Rp1,553 juta.
12. Kalimantan Timur Rp1,177 juta menjadi Rp1,752 juta.
13. Sulawesi Tenggara Rp1,032 juta menjadi Rp 1,125 juta.
14. Sulawesi Selatan Rp1,2 jta menjadi  Rp1,440 juta.
15. Papua Rp1,585 juta menjadi Rp1,710 juta.

Diolah dari berbagai sumber


Penulis: