Redenominasi (2-Habis)

Kebanggaan Semu, Efek Inflasi, dan Proyek Cetak Uang


Dwi Setyo Irawanto / AB Kamis, 14 Februari 2013 | 19:25 WIB

Selain menyederhanakan transaksi dan pelaporan, redenominasi diharapkan dapat mengembalikan kebanggaan pada rupiah. Selama ini, pecahan uang rupiah merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kita punya uang dengan nominal Rp 100.000, pecahan yang tak ada di negara lain di Asia Tenggara, kecuali Vietnam.

”Saatnya kita membuat rupiah punya arti, bahkan satu rupiah juga punya nilai. Tidak seperti sekarang, kita tidak lagi mengenal nilai dari satu rupiah, bahkan seratus rupiah,” kata Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution.

Dalam bahasa lain, Diffi A Johansyah, juru bicara BI, menyatakan,”Redenominasi perlu untuk meningkatkan martabat rupiah.”

”Martabat” yang disebut Diffi, agaknya berkaitan dengan nilai tukar rupiah yang memang tampak kedodoran. Kita lihat saja, satu dolar AS setara dengan Rp 9.700 atau sebanding pula dengan 3,05 ringgit Malaysia, 41,92 peso Filipina, 30,52 baht Thailand, dan 1,23 dolar Singapura. Di Asia Tenggara, hanya dong, mata uang Vietnam, yang lebih ”lemah” ketimbang rupiah. Satu dolar AS setara dengan 20.000 dong. Tetapi dari deretan di negara-negara tertangga terdekat, tampak bahwa nilai tukar rupiah yang paling ”malu-maluin”. Nilai tukar mata uang negara tetangga yang lain, tak ada yang lebih besar dari 100.

Selama ini ada anggapan nilai tukar yang kecil - angkanya besar seperti rupiah terhadap dolar AS - mencerminkan perekonomian yang masih terbelakang. “Memang ada persepsi negara yang nilai tukarnya besar, perekonomiannya masih terbelakang,” kata Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti.

Persepsi inilah yang hendak diubah dengan mengatrol nilai rupiah melalui redenominasi. Kelak, dengan redenominasi, nilai satu dolar AS akan berkisar pada angka Rp 9,7 atau Rp 10, atau mendekati nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, di masa-masa awal kelahirannya.

Lebih dari setengah abad silam, tepatnya tahun 1944, kurs rupiah hampir seimbang dengan dolar AS, yaitu Rp 1,88 per dolar AS. Setelah mengalami dua kali sanering, yakni tahun 1950 pada zaman Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dan tahun 1959, serta hiperinflasi hingga 635 persen pada 1966, nilai tukar rupiah terus melorot, hingga pada 1971 tinggal Rp 415 per dolar AS. Selanjutnya, rupiah dihantam Keputusan November 1978 (Kenop 78) dan krisis moneter 1998, hingga terjerembab dan kini berada di level Rp 9.700 per dolar AS.

”Secara psikologis, redenominasi akan meningkatkan kebanggaan terhadap rupiah,” kata Sigit Pramono, bekas Direktur Utama Bank BNI yang kini menjabat Ketua Umum Perbanas, seperti menegaskan pernyataan Gubernur BI, Darmin Nasution.



Tidak Bermanfaat
Kebanggaan inilah yang disesalkan Rizal Ramli, ekonom senior yang pernah menjabat menteri koordinator bidang perekonomian pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Kebanggaan ini, bagi Rizal hanyalah kebanggaan semu. Menurut Rizal, argumentasi agar rupiah kelihatan lebih gagah atau terkesan kuat, sama sekali tidak tepat. ”Yang penting bukan nilainya, tapi stabilitas nilai tukarnya,” tegas Rizal.

Rizal memberi contoh, negara seperti China bahkan membiarkan mata uangnya melemah untuk memacu pertumbuhan industri di negerinya. Kelak, seiring kemajuan ekonomi, mata uang akan menguat sendiri, seperti yen, sehingga tidak perlu kebijakan yang bersifat artifisial seperti redenominasi. “Redenominasi tidak ada urgensinya dan tidak bermanfaat,” kata Rizal.

Menurut Rizal, redenominasi lazimnya juga dilakukan ketika suatu negara baru saja mengalami inflasi yang sangat tinggi, seperti Zimbabwe atau negara yang memasuki zona ekonomi dengan penyeragaman mata uang seperti di Eropa. Dalam kasus inflasi tinggi, redenominasi diperlukan untuk stabilitasi ekonomi. Saat ini, inflasi terkendali. “Kok ujuk-ujuk mau redenominasi?” tanya Rizal.

Selain soal kebanggaan semu, yang juga harus diwaspadai adalah efek inflatoar yang tersembunyi dalam program redenominasi. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ikut mengingatkan adanya ancaman inflasi tersembunyi ini.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah, mengatakan Presiden mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dengan dampak inflasi akibat pembulatan ke atas. ”Kalau redenominasi itu dijalankan, perlu ada undang-undang yang mengaturnya dan harus mendapatkan persetujuan DPR,” kata Firmanzah di Kantor Presiden, akhir Januari lalu, kepada wartawan.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution juga mengakui adanya ancaman inflasi gara-gara ”pembulatan” ke atas harga-harga. Harga mi instan yang biasanya Rp 1.300,  misalnya, oleh para pedagang pengecer, bisa saja dibulatkan menjadi Rp 2.000 (Rp 2 uang baru), terutama jika tak cukup tersedia pecahan sen. ”Ada potensi kenaikan harga akibat pembulatan harga-harga ke atas secara berlebihan untuk kepentingan pribadi,” kata Darmin.

Namun Darmin menjamin, efek inflatoar yang bersumber dari pembengkaan jumlah uang beredar digaransi tidak ada. Ia memastikan, redenominasi tidak akan menambah jumlah uang beredar, selain yang telah ditetapkan. Bank Indonesia akan tetap menjaga agar inflasi masih sesuai dengan target semula.

“Kita bisa hitung secara tepat. Kita sudah tahu uang yang beredar di masyarakat berlebih atau tidak. Kalau berlebih, ya, ditarik. Kami punya mekanisme menyedot uang. Jadi, inflasi akan tetap aman,” katanya.

Proyek
Sebagian orang juga menghubungkan rencana redenominasi dengan proyek pencetakan uang. Besarnya biaya pencetakan uang, selama ini tidak pernah transparan. Pertengahan tahun 2012 lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas pernah mengatakan bahwa biaya pengadaaan uang cukup besar.

”Untuk beli kertas uangnya bisa mencapai Rp 2,5 triliun hingga Rp3 triliun,” katanya kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia, 23 Juli 2012. “Biaya kertas itu memang cukup tinggi, karena kertasnya saja itu impor dari Eropa dan Rusia,” tambah Ronald.
Dengan gambaran ini, mudah dibayangkan bahwa biaya cetak uang baru akan sangat besar. Dengan kata lain, redenominasi akan menjadi megaproyek yang lumayan.

Namun sinyalemen ini dibantah oleh sumber Beritasatu.com di Bank Indonesia. Menurut sumber ini, uang baru untuk redenominasi tidak akan dicetak sekaligus, tapi dicetak bertahap, sehingga ongkosnya bisa disesuaikan dengan biaya penggantian uang lama. ”Meskipun tidak ada redenominasi, tiap tahun kita juga mencetak uang untuk menggantikan uang yang sudah lecek, lusuh, atau rusak, karena beredar terlalu lama di pasaran,” katanya.

Nah, uang baru redenominasi, katanya, bisa dicetak sebagai semacam pengganti uang rusak. “Tapi mungkin dengan kecepatan yang lebih besar,” katanya tanpa bersedia memerinci, berapa kira-kira ongkos redenominasi ini.




Sumber:

CLOSE