Membedah Perbedaan Antara KPK dan Tim RUU KUHP


Yustinus Paat / Yeremia Sukoyo / Fana Suparman / HA Kamis, 7 Juni 2018 | 16:10 WIB

Jakarta - Perbedaan pendapat antara tim perumus dan panitia kerja Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini terletak pada dimasukkannya pasal pidana khusus utamanya terkait tindak pidana dalam RUU tersebut.

KPK bersikukuh hal itu melemahkan pemberantasan korupsi sedangkan tim perumus menyatakan kekhawatiran KPK berlebihan. Perbedaan pendapat ini harus dijembatani.

Menurut anggota Tim Panitia Kerja Pemerintah RUU KUHP, Muladi, rancangan yang tengah dibahas DPR dan pemerintah tidak akan mengganggu kerja KPK. Jika dibaca dan dipahami secara utuh, RUU KUHP justru menjamin fungsi-fungsi KPK dalam upaya penegakan hukum bidang tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia.

"Tidak ada maksud undang-undang ini (RUU KUHP) mengurangi atau mengganggu kewenangan KPK. Justru ada pasal peralihan yang menjamin keutuhan KPK," katanya, Rabu (6/6).

Menurut Muladi, tindak pidana pokok yang ada di dalam RUU KUHP memiliki semangat yang sama dengan UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pihak-pihak yang mengkritik RUU KUHP seolah tidak membaca aturan peralihan yang tertuang dalam Pasal 729, sehingga menganggap kewenangannya akan dihilangkan. Padahal, pada pasal itu disebutkan lembaga yang menangani tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi, tetap dapat menangani berdasarkan kewenangan lembaga tersebut yang diatur dalam undang-undang masing-masing.

Artinya, KPK tetap dapat menangani kasus korupsi berdasarkan kewenangan sesuai UU Tipikor. Saat UU KUHP berlaku, ketentuan pada bab tindak pidana khusus, termasuk korupsi, tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing, baik itu KPK, ada BNN, ada PPATK, ada Komnas HAM.

Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM ini menjelaskan, tindak pidana pokok korupsi ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

"Yaitu Pasal 2 melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan kerugian keuangan negara. Kalau Pasal 3 itu menyalahgunakan wewenang dan suap. Itu adalah core-nya," katanya.

Tindak pidana pokok (core) inilah yang dimasukkan ke dalam Bab Tindak Pidana Khusus RUU KUHP. Memasukkan poin tindak pidana pokok korupsi dalam RUU KUHP dimaksudkan sebagai jembatan terhadap Undang-Undang Tipikor yang telah ada.

Anggota tim perumus RUU KUHP Hakristuti Harkrisnowo juga meminta KPK tidak khawatir kehilangan fungsi dalam menangani tindak pidana korupsi. Penanganan kasus korupsi dinilai telah diatur dalam Pasal 14 UU Tipikor.

“Walaupun (tindak pidana korupsi) ada di dalam KUHP, tindak pidana korupsi ini tetap menjadi kewenangan KPK dan penegak hukum lain," kata Hakristuti.

Dirinya menilai ada beberapa substansi yang terlewatkan, sehingga muncul anggapan RUU KUHP melemahkan KPK.

Kerumitan Hukum
Pemerintah dan DPR kerap menggunakan Pasal 729 RUU KUHP mengenai ketentuan peralihan untuk meyakinkan tak ada kewenangan KPK yang dilucuti dengan kehadiran RUU itu. Namun, Wakil Ketua KPK Laode Syarief mengatakan, pasal ini justru membuat kerumitan hukum lantaran dengan pasal tersebut terdapat dua aturan perundang-undangan yang mengatur soal korupsi, yakni KUHP dan UU Tipikor.

Syarief mengakui terdapat asas hukum lex specialis derogat legi generali ukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Namun, Syarief mengingatkan terdapat pula azas hukum lex posteriori derogat legi priori atau peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama.

Dengan demikian, RUU KUHP sebagai aturan baru menggantikan UU Tipikor yang merupakan aturan lama. Pertentangan antara kedua regulasi akan menciptakan ketidakpastian hukum.

"Terus terang saya pusing. Nanti mana yang berlaku? Biasanya yang khusus menyampingkan yang umum. Lalu mengapa pula dimasukan ke RUU KUHP? Saya takutnya yang baru mengesampingkan yang lama. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi polisi, jaksa dan KPK," katanya.

Apalagi, terdapat asas in dubio pro reo atau jika ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. Dengan asas ini, akan terjadi kekacauan hukum karena dalam tindak pidana serupa bisa jadi menerapkan dua aturan yang berbeda yang menguntungkan koruptor.

"Karena ada dua UU yang berlaku dan ancaman pidana berbeda maka ada asas hukum yang menguntungkan terdakwa. Berarti kan menggunakan KUHP, Padahal mereka (pemerintah) katakan KUHP tidak akan mengganggu tindak pidana khusus. Akhirnya kita ini mau pakai pasal mana. Lalu hakim kalau kasus A, saya mau pakai yang ringan, kalau yang kasus B saya mau pakai yang berat. Jadi tolong pemerintah dan DPR jangan timbulkan ketidakpastian hukum karena ketidakpastian hukum berdampak pada sulitnya memperoleh keadilan," tegasnya.

Sedangkan peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter menilai ada ketentuan di RUU KUHP yang mengatur bahwa setelah satu tahun RUU KUHP disahkan menjadi UU maka ketentuan umum yang ada di dalamnya akan menjadi dasar bagi ketentuan pidana di UU lainnya.

"Hal itu diatur dalam Ketentuan Peralihan, Pasal 723," ujar Lalola di Jakarta, Kamis (7/6).

Pasal 723 RUU KUHP, kata Lalola, akan mengesampingkan ketentuan pada Pasal 729. Menurut dia, Pasal 729 ini, menjadi dasar DPR dan pemerintah untuk meyakinkan publik bahwa KPK tidak akan kehilangan kewenangannya dalam menangani kasus korupsi.

"Dengan adanya Pasal 729, maka Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK akan tetap berlaku secara khusus, meski KUHP mengatur ketentuan tindak pidana khusus. Tetapi, jika merujuk Pasal 723, kekhususan dalam UU Tipikor tidak berlaku lagi setelah satu tahun RUU KUHP disahkan karena semuanya harus mengaju pada Buku Kesatu KUHP," jelas dia.

 



Sumber: Suara Pembaruan

3 Eks Pimpinan KPK Surati Presiden, Begini Isinya


Yustinus Paat / HA Rabu, 6 Juni 2018 | 23:06 WIB

Jakarta - Tiga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang isinya meminta agar Pemerintah segera menarik delik korupsi dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Mereka adalah Busyro Muqoddas (Komisioner KPK periode 2011-2015), Haryono Umar (Komisioner KPK periode 2007-2011) dan Mochammad Jasin (Komisioner KPK periode 2007-2011).

Berikut isi surat tiga mantan Pimpinan KPK:

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Ir. Joko Widodo
Di Jakarta

Hal: Permintaan Penolakan Masuknya Delik Korupsi
dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP)

Dengan Hormat,

Semoga Bapak Presiden Joko Widodo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terus berkomitmen memberantas korupsi.

DPR bersama pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Dari sisi pembaruan hukum pidana niat ini patut untuk diapresiasi. Mengingat KUHP yang lalu masih tergolong sebagai produk kolonial peninggalan Belanda. Namun rancangan ini masih menyisakan banyak permasalahan, salah satunya terkait pemberantasan korupsi.

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan sikap bahwa kami menolak tegas delik korupsi yang tercantum dalam R-KUHP ini, karena akan membahayakan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Selain itu juga akan kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin memastikan Indonesia terbebas dari korupsi.

Dengan hadirnya delik korupsi dalam R-KUHP ini setidaknya menyisakan 4 (empat) persoalan yang dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi. Pertama, kewenangan KPK dalam hal penindakan kejahatan korupsi akan hilang. Ini dikarenakan dalam UU KPK jelas menyebutkan bahwa setiap penindakan yang dilakukan KPK berpijak pada aturan yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana selama ini menjadi aturan diluar dari KUHP.

Sulit untuk dibayangkan jika penindakan KPK tidak lagi berjalan, maka kedepan lembaga ini hanya akan fokus pada ranah pencegahan tindak pidana korupsi saja. Upaya pemberantasan korupsi dipastikan akan kembali berpindah ke jalur lambat jika hanya bisa ditangani oleh lembaga Kepolisian atau Kejaksaan.

Lagipun dengan tetap membiarkan UU Tipikor berada di luar KUHP akan sejalan dengan konsep kejahatan korupsi yang telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Tentu dengan istilah tersebut maka sudah sewajarnya penanganan perkara korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang konvensional.

Kedua, R-KUHP ini juga akan meniadakan Pengadilan Tipikor. Serupa dengan KPK, Pengadilan Tipikor pun hanya memeriksa dan mengadili perkara korupsi dalam rumpun aturan UU Tipikor. Tentu jika DPR dan pemerintah tetap mengakomodir UU Tipikor masuk ke dalam RUU-HP maka kewenangan memeriksa dan mengadili perkara korupsi akan kembali ke Pengadilan Negeri. Kejadian ini akan mengulang potret suram masa lalu, dimana Pengadilan Negeri dikenal sebagai produk kekuasaan kehakiman yang kerap memberikan vonis ringan bahkan tidak jarang membebaskan pelaku korupsi.

Ketiga, R-KUHP ini lebih banyak berpihak pada pelaku korupsi. Terbukti dari hukuman pidana penjara dan denda yang tertera dalam R-KUHP jauh lebih ringan dibanding UU Tipikor. Berdasarkan data ICW saja sepanjang tahun 2017 rata-rata hukuman terdakwa korupsi hanya 2 tahun 2 bulan penjara. Tentu dengan hadirnya R-KUHP semakin menjauhkan tujuan esensial dari penegakan hukum, yakni pemberian efek jera.

Keempat, R-KUHP ini tidak mengakomodir pidana tambahan bagi pelaku korupsi yaitu pembayaran uang pengganti. Padahal sedari awal persoalan ini telah terjawab dengan hadirnya Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor. Kombinasi antara pidana penjara yang maksimal dengan kewajiban membayar uang pengganti diyakini menjadi formula yang tepat bagi penjeraan pelaku korupsi.

Maka dari itu sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menarik delik korupsi dalam R-KUHP. Ini juga sesuai dengan janji Bapak Presiden Joko Widodo dalam “Nawacita” yang secara tegas menolak negara lemah dengan melakukan penegakan hukum yang bebas dari korupsi. Akan lebih baik jika Pemerintah lebih fokus untuk memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi dengan cara mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset serta Revisi atas UU Tipikor yang saat ini sangat dibutuhkan oleh penegak hukum.

Hormat Kami,

1. M. Busyro Muqoddas (Komisioner KPK periode 2011-2015)
2. Haryono Umar (Komisioner KPK periode 2007-2011)
3. Mochammad Jasin (Komisioner KPK periode 2007-2011)

Tembusan:
1.Ketua DPR RI
2.Menteri Hukum dan HAM
3.Panitia Kerja Rancangan KUHP



Sumber: BeritaSatu.com

Presiden Dukung KPK


Fana Suparman / HA Jumat, 8 Juni 2018 | 04:00 WIB

Jakarta - Presiden Jokowi mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait silang selisih mengenai Rancangan UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Penegasan dukungan Presiden yang disampaikan seusai berbuka bersama anggota TNI dan Polri baru-baru ini, seharusnya menjadi pertimbangan agar perumusan RUU KUHP tidak sampai melemahkan upaya perang terhadap korupsi. Memasukkan pasal-pasal tindak pidana khusus, seperti korupsi, ke RUU KUHP dinilai bisa melemahkan fungsi lembaga yang menangani serta menimbulkan dualisme karena ada dua UU yang mengatur hal yang sama tetapi ancaman hukumannya berbeda.

Terdapat pula ketentuan yang mengatur bahwa setelah satu tahun RUU KUHP disahkan, maka Ketentuan Umum yang ada di dalamnya akan menjadi dasar bagi ketentuan pidana di undang-undang lainnya, termasuk UU Tipikor.

Sementara itu tiga mantan pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo bertanggal 6 Juni 2018. Isi surat tersebut meminta agar pemerintah segera menarik delik korupsi dari RUU KUHP. Ketiganya adalah M. Busyro Muqoddas (Komisioner KPK periode 2011-2015), Haryono Umar (Komisioner KPK periode 2007-2011) dan Mochammad Jasin (Komisioner KPK periode 2007-2011).

Dalam surat itu disebutkan, dari sisi pembaruan hukum pidana niat merevisi UU KUHP patut diapresiasi mengingat KUHP tergolong sebagai produk kolonial peninggalan Belanda. Melalui surat tersebut ketiganya menyampaikan sikap bahwa mereka menolak tegas delik korupsi yang tercantum dalam RUU KUHP karena akan membahayakan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh KPK. Selain itu juga akan kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang ingin memastikan Indonesia terbebas dari korupsi.

Kewenangan KPK dalam hal penindakan kejahatan korupsi akan hilang. Ini dikarenakan dalam UU KPK jelas menyebutkan bahwa setiap penindakan yang dilakukan KPK berpijak pada aturan yang tercantum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mana selama ini menjadi aturan di luar dari KUHP.

Jika penindakan KPK tidak lagi berjalan, maka ke depan lembaga ini hanya akan fokus pada ranah pencegahan tindak pidana korupsi saja. Upaya pemberantasan korupsi dipastikan akan kembali berpindah ke jalur lambat jika hanya bisa ditangani oleh lembaga Kepolisian atau Kejaksaan.

RUU KUHP akan meniadakan Pengadilan Tipikor. RUU KUHP ini lebih banyak berpihak pada pelaku korupsi, terbukti dari hukuman pidana penjara dan denda yang tertera jauh lebih ringan dibanding UU Tipikor.

RUU KUHP ini tidak mengakomodasi pidana tambahan bagi pelaku korupsi yaitu pembayaran uang pengganti. Padahal hal itu diatur pada Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor.

Sebelumnya, KPK sudah mengirim surat lima kali ke Presiden dan DPR. Isinya penolakan Rancangan UU (RUU) KUHP karena memasukkan dalil-dalil hukum pidana korupsi ke dalam RUU KUHP.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief menegaskan, KPK tidak menentang kodifikasi ketentuan pidana dalam KUHP selama tidak mengganggu UU tindak pidana khusus yang telah ada.

Menurut Laode pasal tindak pidana khusus dalam KUHP akan menghilangkan UU khusus yang ada selama ini, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pola kerja lembaga yang menjalankan UU khusus, seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM, juga bakal terganggu.

Terkait delik korupsi dalam RUU KUHP, Syarief mengungkapkan ancaman pidananya cenderung lebih rendah dibanding UU Tipikor. Pasal 2 UU Tipikor mengatur ancaman hukuman denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Sementara Pasal 687 RUU KUHP hanya mengatur ancaman denda minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 2 miliar.

Demikian juga pada Pasal 3 UU Tipikor yang mengatur ancaman denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar, sedangkan Pasal 688 RUU KUHP hanya mengatur ancaman denda minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 150 juta.

Belum lagi mengenai hukuman pidana penjara. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, sementara dalam RUU KUHP minimal ancaman hukuman menjadi 2 tahun.

Penerima suap, dalam UU Tipikor diancam hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara atau seumur hidup, sementara dalam RUU KUHP hanya diancam hukuman maksimal 5 tahun pidana penjara.

"Belum lagi kalau bicara tindak pidana tambahan uang pengganti itu belum diatur jelas. Padahal asset recovery didapatkan bukan dari denda tapi uang pengganti," kata Syarief.

KPK Hadir Rapat
Sebelumnya, Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dari pemerintah, Enny Nurbaningsih menyatakan keheranannya mengapa KPK terus menolak padahal hadir dalam pembahasan.

Mengenai hal ini, Syarief menyatakan, KPK ikut serta dalam proses pembahasan di DPR. Dalam pembahasan yang turut dihadirinya ini, Syarief sudah menegaskan sikap KPK yang meminta UU khusus seperti UU Tipikor tidak masuk menjadi bagian RUU KUHP namun tetap masuk juga.

“Kami lihat yang ada di dalam draf RUU KUHP yang ada sekarang itu banyak hal yang membuat kami kaget. Katanya yang masuk ke RUU itu core crime saja. Nah core crime Tipikor itu pasal mana saja karena menurut kami semua (delik korupsi) itu utama," katanya.

Jubir KPK, Febri Diansyah juga menegaskan pihak KPK hadir dalam rapat pembahasan. Analisis, argumentasi dan sikap KPK juga sudah berulangkali disampaikan dalam proses pembahasan tersebut.

"Bahkan dua pimpinan KPK pernah hadir dan menyampaikan hal-hal krusial tersebut karena kami memandang risiko pengesahan RUU KUHP sangat besar," katanya.

Untuk itu, Febri mengatakan sikap KPK sudah terang benderang. Dengan demikian semestinya tim perumus tidak perlu alergi dengan masukan-masukan tersebut.

"Apalagi menuding KPK tidak paham. Ini tentu justru tidak bagus dalam sebuah proses bersama," katanya.

Febri mengatakan, dalam kondisi saat ini, dibutuhkan langkah nyata Presiden Jokowi untuk menunjukkan komitmennya memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Jangan sampai komitmen Presiden memperkuat KPK dan upaya pemberantasan korupsi tidak turun kepada jajaran di bawahnya. Dikatakan, KPK telah berulangkali coba dilemahkan melalui berbagai cara, termasuk melalui jalur legislasi atau penyusunan aturan.

"Untuk mencegah pelemahan tersebut terjadi, kami pandang perlu Presiden mengetahui risiko terhadap pemberantasan korupsi jika RUU tersebut disahkan," katanya.

Febri menegaskan, banyak konflik norma dan tumpang tindih aturan dengan masuknya pasal korupsi dalam RKUHP. Dikatakan, jika disahkan, tumpang tindih aturan ini akan menyulitkan penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara korupsi.

"Pengalaman KPK selama ini menghadapi kasus konkret mungkin tidak diketahui secara persis oleh tim perumus. Karena itulah kami perlu menyampaikan hingga ke Presiden," katanya.

Catatan: artikel ini terbit di harian Suara Pembaruan ediri 7 Juni 2018 dengan judul yang sama.

 



Sumber: Suara Pembaruan

KPK Ingin Bertemu Jokowi Sampaikan Keberatan RUU KUHP


Deti Mega Purnamasari / FMB Kamis, 7 Juni 2018 | 16:55 WIB

Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan keberatannya terkait delik korupsi dalam revisi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas.

"Ingin menghadap (Presiden)," kata Agus di Gedung DPR, Kamis (7/6).

Pihaknya belum mengetahui kapan bisa bertemu dengan Jokowi untuk membahas hal tersebut. Sebab untuk dapat melakukan pertemuan, katanya, pihaknya harus mengikuti jadwal dari Presiden.

"Kami masih seperti dalam posisi itu ya (menolak). Kami kalau diizinkan berkomunikasi dengan Bapak Presiden langsung, ya (bersedia)," katanya.

Ia mengatakan, keinginan untuk bertemu Jokowi karena UU dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden melalui para menterinya dengan DPR. Namun pihaknya tetap menunggu sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU KUHP tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan

Pemerintah: KPK Tidak Paham RUU KUHP


Markus Junianto Sihaloho / Fana Suparman / HA Selasa, 5 Juni 2018 | 04:24 WIB

Jakarta - Pemerintah memastikan tak ada upaya melemahkan pemberantasan korupsi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan terkait masuknya sejumlah pasal delik tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang dibahas bersama DPR.

Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP dari pemerintah, Enny Nurbaningsih memastikan tidak ada satu pun pasal atau ketentuan dalam RUU KUHP yang melucuti kewenangan KPK dalam menjerat koruptor. KPK dinilai tidak paham RUU KUHP.

“Masuknya delik korupsi karena RUU KUHP mengonsolidasikan ketentuan pidana yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 200 ketentuan di luar KUHP saat ini,” kata Enny, Senin (4/6).

Ditambahkan, delik korupsi dan delik tindak pidana khusus lainnya diatur dalam bab tindak pidana khusus. Dengan demikian dipastikan korupsi tidak akan kena delik umum, tetap delik khusus.

Selain itu, dalam bab tindak pidana khusus ini juga ditegaskan mengenai makna tindak pidana khusus dan karakter delik yang termasuk tindak pidana khusus.

“Delik pokok dalam RUU KUHP ini hanya jembatan atau bridging ke Undang-undang khusus (UU Tipikor, UU Narkoba) masing-masing. Nanti ke depan UU apa pun akan ada penyesuaian. Penyesuaian itu terkait pemidanaan salah satunya. (Tipikor) sudah dikecualikan dari buku satu KUHP. Jadi permufakatan jahat pun bisa dikenai delik sesuai dengan pidana yang sama seperti terorisme atau narkotika. Jadi tidak ada bedanya, tetap sama," katanya.

Jembatan atau bridging ini disebutkan dalam Pasal 729 RKUHP tentang ketentuan peralihan. Pasal itu menyebutkan, pada saat UU ini mulai berlaku, ketentuan bab tentang tindak pidana khusus dalam UU masing-masing tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan kelembagaan yang telah diatur dalam UU masing-masing.

Dengan ketentuan ini, Enny memastikan tidak ada secuil pun kewenangan KPK yang dilucuti.

"Jadi apa pun delik korupsi kenanya UU Tipikor, tidak bisa dikenakan KUHP. KUHP ini hanya bridging ke pidana khusus atau UU Tipikor," papar Enny.

Enny mengaku heran dengan keberatan yang disampaikan KPK termasuk dengan lima kali berkirim surat kepada Presiden dan pihak terkait. Ia heran lantaran KPK merupakan salah satu anggota tetap tim Panja pemerintah. Sejak awal, KPK seharusnya bersuara untuk menyampaikan pendapat apa pun dalam tim ini.

Dengan keberatan ini, Enny menduga tim KPK tidak paham dengan pembahasan RUU KUHP yang sudah berjalan sejauh ini. Hal ini lantaran sedari awal sudah disepakati pengurangan hukuman hanya berlaku pada delik umum saja. Sementara delik khusus seperti korupsi berlaku UU khusus.

"Mereka tidak paham, mereka anggota tim tapi tidak paham selama ini. Saya agak kaget kenapa (KPK) melakukan (keberatan) ini padahal mereka anggota tim," ungkapnya.

Target Agustus
DPR maupun pemerintah menargetkan Agustus 2018 pembahasan RUU KUHP selesai meski di sisi lain masih ada beberapa hal yang mengundang kontroversi.

Anggota Panja RUU KUHP dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Erma Suryani Ranik menyatakan, pihak-pihak yang menganggap RUU KUHP kontroversial hanya berpikiran negatif saja.

"Ah itu KPK berpikir negatif saja. Bulan puasa jangan berpikir negatif, nggak baik," kata Erma.

KPK tidak perlu menduga RUU KUHP ada kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. ‎Menurut Erma, ada lima tindak pidana yang dimasukkan dalam kategori tindak pidana khusus, yakni pelanggaran HAM berat; terorisme; korupsi; pencucian uang; narkotika dan psikotropika.

Panja RUU KUHP punya alasan kuat memasukkannya ke dalam revisi. Ada delapan alasannya, kata Erma yang menggantikan Benny K Harman sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR setelah mundur karena menjadi calon gubernur di NTT.

Kelima tindak pidana khusus itu dinilai memiliki dampak viktimisasi besar, bersifat transnasional dan terorganisasi, dan pengaturan acara pidananya bersifat khusus, dianggap sering menyimpang dari asas asas umum hukum pidana materiil, serta adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus.

Erma lalu menegaskan pihaknya sudah melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam proses penyusunan. Pihak KPK, BNN, BNPT , Kejaksaaan, Kepolisian, adalah sebagai bagian dari Tim Pemerintah yang hadir dalam pembahasan.‎

Panja juga mengadakan focus group discussion dengan akademisi dari berbagai universitas dan aparat penegak hukum. Pernah juga mengundang pakar hukum pidana dari Universitas Leiden, Belanda, selama dua hari untuk mendapatkan masukan. ‎

Dari kalangan LSM juga banyak memberi masukan ke Panja, kata Erma. Memang Indonesian Corruption Watch (ICW) yang getol mengkritik Panja, tak pernah hadir. Namun Koalisi LSM untuk Pembaruan KUHP pernah hadir dan menyampaikan pendapatnya.

"Sepengetahuan saya, ICW bagian dari koalisi ini," imbuhnya.

Yang jelas, kata Erma, banyak hal posistif dalam naskah RUU KUHP saat ini. Misalnya, Panja mengatur betul soal pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat serta soal tindak pidana korporasi.

Pada 29 Mei lalu, kata dia, pihak pemerintah sudah mempresentasikan beberapa usulan draf terakhir. Dan Fraksi P‎artai Demokrat secara khusus mengapresiasi draf terakhir terkait pasal penghinaan terhadap presiden/wapres, yakni berubah dari delik umum ke delik aduan.

Kata dia, perubahan itu merupakan imbas protes Partai Demokrat yang sangat keras terkait soal penghinaan presiden/wapres. Pihaknya tidak mau orang mudah dibungkam ketika menyampaikan ktitik pada pemerintah. Jangan sampai kebebasan menyampaikan pendapat dibabat oleh penegakan hukum dengan alasan melindungi wibawa presiden/wapres.

"Dengan diformulasi ulang sebagai delik aduan, maka apabila presiden-wapres merasa terhina, maka mereka dapat menggunakan haknya mengadukan," kata Erma.‎

Dilanjutkannya, seluruh hasil presentasi draf pemerintah akan dibahas bersama lagi oleh DPR dan pemerintah. Nantinya Tim Perumus akan bekerja lebih intensif.

"Nanti rapatnya intensif habis lebaran," imbuhnya. ‎

Menolak Pelemahan KPK
Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo juga menegaskan bahwa justru pihak DPR sangat menolak adanya upaya pelemahan atas KPK. Hal itu sangat jauh dari semangat penyusunan RUU itu.

Bamsoet, sapaan akrabnya, mengatakan, sebagai pimpinan DPR, pihaknya mengakomodasi ketika pihak KPK menyampaikan keberatan atas sejumlah pasal di RUU KUHP.

"Tentunya kami berusaha mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang berkembang sambil tetap menjaga agar suasana politik di parlemen tetap kondusif agar pemerintah tetap bisa bekerja dengan tenang merealisasikan program pembangunannya," kata Bamsoet.‎

Untuk itu, Pimpinan DPR telah meminta kepada panja DPR dan panja pemerintah untuk benar-benar memperhatikan aspirasi itu. Dan melibatkan para pihak terkait dalam pembahasan revisi.

"Caranya mencari persamaannya dahulu sebanyak mungkin dan baru kemudian dicarikan jalan tengah terhadap hal-hal berbeda dari sudut pandang masing. Baik dari DPR, Pemerintah maupun masyarakat termasuk KPK," ulasnya.‎



Sumber: Suara Pembaruan

Wiranto: Revisi KUHP Tidak Melemahkan KPK


Robertus Wardi / YUD Rabu, 6 Juni 2018 | 16:43 WIB

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan rencana revisi KUHP sama sekali tidak melemahkan KPK. Revisi itu untuk kesempurnaan atas kekurangan yang terjadi selama ini menurut perkembangan zaman.

"Tidak sama sekali," kata Wiranto usai memimpin Rapat Koordinasi tentang revisi KUHP di Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (6/6).

Ia menjelaskan pandangan yang disampaikan bukan pandangan pribadi, tetapi dari semua pemangku kepentingan. Tim perumus, ahli, akademisi, kementerian hukum dan HAM dan sejumlah pihak lain dipanggil untuk menjelaskan revisi tersebut. Semua menjawab tidak ada pelembahan pemberantasan korupsi dan KPK.

"Saya undang para pemangku dari pemerintah, ada dari tim perumus RKUHP sendiri, ada dari Kumham, ada kelompok ahli, dan sebagainya. Saya undang kemari untuk tanyakan kepada mereka. Pertanyannya sederhana saja, apakah benar RUU KUHP melemahkan kegiatan pemberantasan korupsi oleh KPK?Ternyata jawabannya tidak. Tidak sama sekali," jelas Wiranto.

Menurutnya, masalah revisi ini sudah dibicarakan cukup lama. Semua pihak sudah diajak untuk menyempurnakan keberadaan KUHP yang ada sekarang.

"KUHP ini peninggalan zaman Belanda. Sampai sekarang perlu ada perubahan konsolidasi agar valid dan bisa mengikuti perbubahan jaman," tegas Wiranto.



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE