Data Bocor, Facebook Terancam Sanksi Berat


Herman / HA Jumat, 13 April 2018 | 19:40 WIB

Jakarta - Layanan media sosial Facebook besutan Mark Zuckerberg tengah menjadi sorotan terkait isu keamanan data pengguna. Lembaga survei sekaligus konsultan politik internasional, Cambridge Analytica, dituding sebagai biang keladi munculnya kegaduhan tersebut.

Laporan terakhir menyebutkan, sebanyak 87 juta data pengguna Facebook telah disalahgunakan oleh Cambridge Analytica. Dari jumlah tersebut, sebagian besar pengguna yang terkena dampak berada di Amerika Serikat dengan jumlah 70.632.350 (81,6 persen), selanjutnya Filipina sebanyak 1.175.870 (1,3 persen), Indonesia 1.096.666 (1,2 persen), lalu sisanya merupakan data pengguna Facebook dari Inggris, Meksiko, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia.

Di Amerika Serikat, data-data pengguna Facebook ini dilaporkan telah digunakan untuk kampanye pemenangan Donald Trump pada Pilpres Amerika Serikat 2016 lalu. Data tersebut dikumpulkan oleh seorang akademisi Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan melalui aplikasi kuis kepribadian “This is Your Digital Life” di Facebook beberapa tahun lalu. Kogan mendaftarkan aplikasi tersebut sebagai aplikasi penelitian yang biasa digunakan psikolog, sehingga bisa lolos dari platform Facebook.

Melalui aplikasi tersebut, setiap orang yang melakukan tes kepribadian tanpa mereka sadari setuju memberikan akses kepada Kogan ke profil Facebook mereka dan teman-teman mereka, hingga akhirnya Kogan bisa mengumpulkan sedikitnya 87 juta data profil pengguna Facebook. Data-data tersebut kemudian diteruskan ke Cambridge Analytica sebagai senjata ampuh untuk memengaruhi pemilihan Presiden AS 2016, yang akhirnya dimenangan Donald Trump.

Indonesia Ikut Kecolongan
Di Indonesia, skandal Cambridge Analytica juga telah menimbulkan keresahan. Apalagi sebanyak 1 juta data pengguna Facebook dari Indonesia ternyata juga ikut disalahgunakan, meskipun belum diketahui peruntukan data-data tersebut karena masih menunggu hasil audit dari Facebook.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyampaikan, saat kasus ini mulai mencuat, dirinya langsung menghubungi perwakilan Facebook di Indonesia sebagai peringatan lisan, sekaligus untuk mengkonfirmasi adanya isu penyalahgunaan data pengguna Facebook dari Indonesia oleh pihak ketiga pada tanggal 27, 28 dan 29 Maret 2018.

Menurut Menkominfo, peringatan lisan memang telah dijawab dengan dua surat resmi dari Facebook. Namun, belum disertai dengan penjelasan yang rinci serta memadai dan belum menyertakan data yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Karenanya, pemanggilan dan sanksi peringatan tertulis diberikan kepada Facebook pada 5 April 2018.

Lima hari kemudian, Kemkominfo kembali melayangkan Surat Peringatan Tertulis Kedua (SP II). Inti dari SP tersebut, Kemkominfo meminta dengan segera kepada Facebook untuk menutup layanan kategori mitra, yang memungkinkan pihak ketiga mendapatkan data pribadi pengguna dalam bentuk kuis, tes kepribadian atau sejenisnya. Selain itu Facebook juga diminta memberikan hasil audit kepada pemerintah atas terjadinya kelalaian penyalahgunaan data pribadi.

Berkaitan dengan aplikasi atau fitur yang dikembangkan oleh pihak ketiga, Kemkominfo meminta Facebook untuk segera memberikan hasil audit atas aplikasi dan fitur yang dikembangkan mitra Facebook. Menurut Menkominfo, laporan tertulis hasil audit dibutuhkan untuk menakar dan mengukur potensi permasalahan yang timbul akibat aplikasi dan fitur yang dikembangkan mitra Facebook, termasuk bagaimana penggunaan data pribadi yang diambil oleh mitra Facebook.

“Setelah melayangkan SP II, malam harinya ada surat dari Facebook Irlandia untuk menjawab SP I. Mereka bilang sudah menghentikan aplikasi yang berhubungan dengan kasus Cambridge Analytica. Tapi kami juga menemukan informasi adanya perusahaan yang modusnya diduga mirip Cambridge Analytica seperti CubeYou dan AgregateIQ. Aplikasi dalam bentuk kuis dan personality test itu berpotensi digunakan untuk penyalahgunaan data pribadi pengguna Facebook. Jadi kami meminta aplikasi ini juga dihapus,” kata Rudiantara.

Di SP II tersebut, Kemkominfo memang tidak memberikan batas waktu kapan Facebook harus memenuhi permintaan Pemerintah Indonesia. Namun Rudiantara menegaskan, sanksi yang lebih berat bisa saja dijatuhkan tanpa menunggu hasil audit dari Facebook, termasuk pemblokiran layanan Facebook di Indonesia.

"Kalau memang ada indikasi penggunaan Facebook untuk saling menghasut seperti kasus Rohingya di Myanmar, atau tidak mampu memberikan perlindungan atas data pribadi, bisa saja kita lakukan tindakan yang lebih dari sekarang," tegas Rudiantara.

Sementara itu, Public Policy Lead Facebook Indonesia, Ruben Hattari mengatakan belum bisa memastikan kapan bisa memberikan hasil audit kepada Pemerintah Indonesia. Namun ia menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Facebook pusat dan selalu membuka jalur komunikasi dengan Kemkominfo perihal masalah ini.

“Untuk hasil audit, kapan selesainya belum bisa dipastikan,” ujar Ruben.

Pisau Bermata Dua
Menyusul adanya insiden penyalahgunaan data pengguna, Rudiantara pekan lalu sempat menyampaikan imbauannya agar masyarakat puasa media sosial dulu. Kalau pun harus menggunakannya, menteri yang akrab disapa Chief RA ini berpesan agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi kepada platform media sosial.

“Saya imbau, apabila tidak terlalu penting, tidak usah lah pakai medsos sampai semuanya tertata dengan baik. Bukannya tidak memanfaatkan medsos, ini berkaitan dengan penyalahgunaaan data pribadi pengguna. Jadi kalau enggak perlu, puasa medsos dulu lah sampai semuanya kita rapikan," kata Rudiantara.

Sementara itu di mata pegiat media sosial, Septiaji Eko Nugroho, platform media sosial seperti Facebook diibaratkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, penggunanya sudah cukup banyak mendapatkan manfaat dari Facebook. Namun di sisi lain, Facebook juga sering dijadikan sebagai media untuk menyebarkan hoax. Ditambah lagi dengan isu keamanan data pribadi yang dibagikan ke platform tersebut.

‪‪“Di Indonesia, faktanya pengguna media sosial kebanyakan belum memiliki kesadaran untuk melindungi data-data pribadi mereka. Begitu mudahnya mereka membagikan foto pribadi atau informasi penting di domain publik. Ketika mencoba sebuah aplikasi, mereka dengan gampangnya meng-klik tombol accept tanpa membaca dengan detail terms and conditions-nya, padahal konsekuensinya sebagian besar data mereka bisa diambil. Perilaku seperti ini yang menurut saya harus diperbaiki. Di sisi lain, Facebook juga harus memberikan informasi yang lebih jelas,” kata Septiaji.‬‬

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) ini juga mengakui, Facebook telah memberi dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga pariwisata. Bila digunakan secara bijak, Facebook juga bisa menjadi media yang efektif untuk menyatukan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau.

‪“Harus diakui, Facebook ikut memberi andil dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Guyubnya bangsa kita sedikit banyak juga terjadi di Facebook. Sayang sekali kalau teknologi yang bisa membuat kita maju ini misalkan tidak bisa dipakai lagi karena adanya kasus ini. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana masyarakat dan Facebook meminimalisir dampak-dampak negatif yang bisa terjadi," ujar dia.‬

Media sosial didefinisikan Septiaji sebagai sebuah wahana untuk berinteraksi satu sama lain yang dilakukan secara online, tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Dalam perkembangannya, media sosial kemudian banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan juga menyebarkan informasi.

"Secara prinsip, media sosial juga memberi kesempatan pada orang-orang untuk memiliki kepribadian yang berbeda dengan realitas yang ada. Mereka bisa menciptakan realitas baru yang bisa jadi tidak berhubungan dengan kondisi riilnya. Bisa saja di dunia nyata dia sangat pemalu, tapi di media sosial menjadi sangat berani dan narsis," tutur Septiaji.

Besarnya manfaat media sosial seperti Facebook juga diakui oleh Dini, entrepreneur asal Bandung. Sejak tahun 2008, Dini mengaku sudah mulai menggunakan Facebook sebagai sarana bersosialisasi dengan teman-temannya. Lewat Facebook pula, komunikasinya dengan teman masa kecilnya bisa kembali terjalin.

Pada 2010, Dini mulai memanfaatkan Facebook untuk berjualan, hingga kemudian bisnisnya menjadi besar seperti sekarang.

"Lewat Facebook, saya bisa mempromosikan barang dagangan ke lebih banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau tidak memanfaatkan media sosial seperti Facebook, mungkin ruang lingkup usaha saya hanya di Bandung saja," kata Dini.

Dari awalnya hanya berjualan hijab, usaha Dini yang dipromosikan lewat media sosial semakin berkembang, mulai dari busana muslim hingga katering makanan sehat. Dini pun saat ini mulai memanfaatkan layanan iklan berbayar di Facebook untuk mendongkrak penjualan.

Jaminan Perlindungan Data Pribadi
Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, jaminan atas data pribadi sebenarnya telah diatur dalam legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016).

Pemilik data pribadi, menurut PM 20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

“Penggunaan data tidak proper oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) seperti Facebook bisa melanggar PM Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Sanksinya mulai dari sanksi administrasi, sanksi hukuman badan dan sanksi denda. Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman Polri untuk mengantisipasi diperlukannya penegakan hukum secepatnya,” ujar Rudiantara.

Terkait skandal penyalahgunaan data pengguna oleh Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg juga telah menyampaikan penyesalannya. Facebook pun telah mengambil langkah penting untuk mencegah pelaku yang tidak bertanggungjawab dalam mengakses informasi orang lain melalui cara seperti yang dilakukan Cambridge Analytica.

“Saya yang memulai Facebook, dan pada akhirnya sayalah yang bertanggungjawab mengenai apa saja yang terjadi pada platform kami. Saya sangat serius dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi komunitas kami. Isu spesifik yang melibatkan Cambridge Analytica tidak boleh terjadi lagi di masa datang, walaupun apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kami akan belajar dari pengalaman ini untuk melindungi platform kami dan membuat komunitas kami menjadi lebih aman bagi setiap orang ke depannya,” kata Zuckerberg.



Sumber: BeritaSatu.com

Indonesia Salah Satu Pengguna Facebook Terbesar Dunia


Yudo Dahono / HA Jumat, 13 April 2018 | 19:55 WIB

Jakarta - Indonesia merupakan negara yang aktif di media sosial. Berdasarkan data yang dikutip dari laporan Hootsuite pada Januari 2018, dari 132,7 juta pengguna internet sebanyak 130 juta adalah pengguna media sosial yang aktif.

Sementara itu pengguna internet yang menggunakan ponsel berjumlah 177,9 juta dengan pengguna aktif media sosial mencapai 120 juta.

Jumlah pengguna media sosial yang aktif di Indonesia selama satu tahun naik 23% atau 24 juta pengguna jika dibandingkan angka yang sama pada Januari 2017.

Berdasarkan data per Januari 2018 itu, pengguna media sosial yang aktif itu jika dibagi lagi ke dalam platform yang paling sering digunakan maka YouTube berada di posisi pertama dengan persentase mencapai 43%. Sementara itu Facebook ada di posisi kedua dengan persentase 41%.

Yang menarik adalah pengguna Facebook yang jumlahnya sama dengan populasi yang telah terhubung dengan internet yaitu 130 juta.

Angka itu mengalami peningkatan sebesar 23% dibandingkan Januari tahun lalu. Besarnya pengguna Facebook di Indonesia menjadikan warganet di Tanah Air sebagai sasaran yang empuk terhadap kebocoran data yang akhir-akhir ini disorot terhadap Facebook.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) juga telah memanggil perwakilan Facebook Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait penyalahgunaan 1.096.666 data pengguna Facebook di Indonesia yang dilakukan oleh Cambridge Analytica.

"Saya meminta Facebook sesegera mungkin melakukan shutdown atas aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, contohnya aplikasi kuis personality test model Cambridge Analytica. Saya juga meminta hasil rencana audit Facebook atas aplikasi-aplikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, jangan sampai nantinya berdampak ke pengguna di Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Besarnya populasi warganet Indonesia yang aktif di media sosial membuat faktor keamanan data masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator.



Sumber: BeritaSatu.com

Facebook Bisa Didenda Lebih US$ 1 Miliar


/ WBP Selasa, 10 April 2018 | 13:37 WIB

Ontario, Kanada- Facebook (FB) bisa dikenai denda lebih US$ 1 miliar (Rp 13,7 triliun) oleh komisi perdagangan Amerika Serikat setelah terungkap pencurian 87 juta data pengguna, di antaranya 71 juta pengguna FB warga AS oleh Cambridge Analytica.

The Washington Post, Selasa (10/4) mengungkapkan wawancara dengan tiga mantan pejabat komisi perdagangan Amerika (FTC) bahwa FB bisa dinilai telah melanggar kesepakatan dengan komisi perdagangan AS tahun 2011 untuk melindungi kerahasian penggunanya.

"Pengungkapan Facebook pekan lalu bahwa alat pencariannya digunakan Cambridge Analytica, perusahaan konsultan politik, untuk mengumpulkan data pada sebagian besar dari 2,2 miliar penggunanya dapat berpotensi memicu rekor denda dan menciptakan kerentanan hukum baru karena tidak mencegah risiko terhadap data pengguna," kata tiga mantan pejabat FTC.

David Vladeck, salah satu mantan pejabat FTC Amerika Serikat yang diwawancarai The Washington Post dan kini menjadi profesor hukum Universitas Georgetown, memperkirakan bahwa Facebook bisa kena denda sebesar US$ 1 miliar bahkan lebih, atas terungkapnya pencurian data penggunanya oleh Cambridge Analytica, secara tidak sah.

Tiga mantan pejabat Komisi Perdagangan Federal Amerika itu mengatakan FB kemungkinan telah melanggar ketentuan kesepakatan yang mengharuskan FB melakukan program privasi, walaupun dibantah Facebook berulangkali.

"Kesepakatan dengan komisi perdagangan Amerika mengharuskan Facebook mengidentifikasi dan mengatasi ancaman yang muncul terhadap privasi pengguna," kata David Vladeck, yang menjadi kepala biro perlindungan konsumen FTC ketika kesepakatan itu disusun dan ditandatangani oleh Facebook.

"Itu berarti Facebook diminta untuk membatasi pemanfaatan data pengguna dan mencegah orang luar mendapatkan akses yang tidak benar," kata Valdeck.

Pertaruhan Facebook sangat tinggi karena meningkatnya pengawasan politik perusahaan di pemerintah pusat Washington DC, di mana Mark Zuckerberg CEO Facebook diharapkan bersaksi di depan komite kongres Senin ini.



Sumber: Reuters, Antara

CLOSE