Keputusan PKB Gagalkan Capres Ketiga


Markus Junianto Sihaloho / HA Selasa, 7 Agustus 2018 | 05:39 WIB

Jakarta – Hadirnya calon ketiga dalam pemilihan presiden 2019 sudah tidak dimungkinkan lagi, setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memegang kunci memastikan tetap mendukung kubu petahana pimpinan Joko Widodo (Jokowi).

Kepastian itu -- yang sifatnya formalitas tetapi sangat ditunggu semua kontestan  -- disampaikan Senin (6/8) malam dalam pertemuan para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik anggota koalisi petahana di Jl Cemara, Jakarta Pusat.

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya sudah pasti mendukung Jokowi di pilpres. Bukan seperti spekulasi di media massa seakan mereka akan keluar bila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

"‎Ya kita sudah fixed (ke Jokowi)," kata Karding.

Bukti atas pernyataannya itu, kata Karding, adalah kehadiran dirinya dalam pertemuan dengan para sekjen parpol pendukung Jokowi lainnya membahas visi misi Jokowi untuk pilpres 2019 Senin malam itu.

Pernyataan itu dia lontarkan hanya satu hari setelah sejumlah kyai Nahdatul Ulama (NU) menemui Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dengan permintaan agar Muhaimin diajukan ke Jokowi sebagai cawapres.

Sikap ngotot Muhaimin dalam menyodorkan dirinya sebagai cawapres dinilai bisa mengganggu kekompakan koalisi karena PKB bukanlah partai terbesar dalam koalisi enam partai tersebut, yang juga diisi PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura. Selain itu masih ada partai debutan pemilu yaitu Perindo dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Karding menjelaskan sikap para kyai NU itu adalah aspirasi serta mandat dan pihaknya menunggu tanggapan Jokowi. Dan apa pun jawaban Jokowi nanti, koalisi tidak akan pecah.

"Jangan berharap begitu (ada perpecahan). Kita berharap tidak ada yang pecah, baik-baik semuanya," kata Karding kepada wartawan.

Kunci
PKB menjadi kunci karena empat parpol di luar kubu petahana hanya bisa mengajukan satu pasangan calon. Sampai hari ini, empat parpol tersebut -- Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) -- masih belum mampu merumuskan bentuk koalisi mereka meskipun sudah beberapa kali saling bertemu.

Mereka juga tidak bisa memecah koalisi karena tidak akan memenuhi ambang batas untuk mengajukan pasangan calon presiden/wakil presiden sendiri.

Presidential threshold mengatur syarat minimum 20% kursi atau setara 112 kursi di DPR bagi parpol atau gabungan parpol untuk bisa mengajukan calon presiden dan wakilnya.

Gerindra cukup bergabung dengan Demokrat saja atau PKS saja untuk memenuhi ambang batas tersebut dan mengajukan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres.

Prabowo sebagai capres tidak ada masalah, tarik ulur justru terjadi dalam memilih cawapres. PKS mengajukan sembilan nama untuk dipilih, Demokrat memiliki Agus Harimurti Yudhoyono, dan PAN menginginkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan.

Situasi dibuat makin rumit dengan rekomendasi dari Ijtima Ulama yang merekomendasikan nama-nama lain. Hadirnya kekuatan non-parpol ini meningkatkan nilai tawar PKS karena salah satu kadernya masuk rekomendasi, tetapi tidak membuat senang Demokrat.

Sayangnya, Demokrat tidak bisa memotori koalisi sendiri bersama PAN misalnya, karena tersandera oleh ambang batas itu. Gabungan Demokrat dan PAN hanya menghasilkan 110 kursi, sehingga mereka butuh PKB!

Ditegaskan PPP
Sekjen PPP Arsul Sani menegaskan bahwa tidak akan ada satu pun parpol pendukung Jokowi sekarang yang akan hengkang dari koalisi walaupun nama yang diusulkan sebagai bakal cawapres Jokowi tak terpilih.

Hal itu disampaikan oleh Arsul menjawab pertanyaan wartawan soal manuver politik jelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres pada 10 Agustus nanti. Manuver dimaksud seperti PKB yang menyampaikan aspirasi kyai Nahdatul Ulama untuk menduetkan Jokowi dengan Muhaimin.

PPP sendiri juga memiliki empat nama sebagai bakal cawapres.

Memulai penjelasannya, Arsul mengatakan bahwa di antara parpol koalisi pendukung Jokowi, tak pernah dilarang untuk menyampaikan aspirasinya. Batas waktunya adalah hingga ada pengumuman resmi soal nama cawapres Jokowi.

Itu prinsip utamanya, sehingga partai koalisi tak pernah mempermasalahkan langkah elite PKB yang mendorong Jokowi-Muhaimin, ujarnya.

"Itu sesuatu yang dianggap masih bagian dari ikhtiar partai untuk menarik perhatian masyarakat sehingga elektabilitas partai itu bisa terkerek ke atas kan. Begitu kira-kira‎," kata Arsul, Senin (6/8) malam.

Hal itu bukan berarti partai seperti PKB memanfaatkan pihak lain, dalam hal ini para kyai, demi menekan Jokowi.

Seperti PPP, kata Arsul, juga takkan pernah memaksakan agar Jokowi memilih Ketua Umum Romahurmuziy sebagai cawapres. Masing-masing parpol menyampaikan kriterianya untuk cawapres, dan semua akan menerima apakah kriteria itu akan digunakan atau tidak.

"Siapa pun yang ditetapkan akan diterima. Bagi kita, sudah selesai itu cawapres," kata Arsul.

"Kita serahkan kepada Pak Jokowi. Kita tidak memaksakan cawapresnya harus non partai atau harus dari partai politik."

Ramai-ramai ke KPU
Para sekjen partai politik itu juga akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (7/8) ini, untuk menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi.

Arsul mengatakan kunjungan itu akan dilakukan demi memastikan kelengkapan dokumen administrasi yang sudah disiapkan untuk pemilihan presiden 2019.

"Jadi kami ingin memastikan bahwa ini loh dokumen administratif yang telah kita siapkan. Semuanya sebenarnya telah kita siapkan, kecuali nama cawapresnya saja masih kosong," kata Arsul Sani.

Dengan begitu, kata Arsul, pihaknya bisa mengetahui secara jelas apa saja dokumen pencapresan yang masih harus dipenuhi.

"Sekaligus kita akan memberikan ancer-ancer kapan akan mendaftar," imbuhnya.

Ketika dikejar lebih jauh apakah kedatangan itu menyangkut pendaftaran, Arsul tak bisa menjawabnya. Hanya saja dia mengatakan PPP sudah usul agar pendaftaran pasangan capres-cawapres dilakukan Jumat (10/8).

‎"Apalagi tanggal 10 itu sesuai dengan nomor (urut pemilu 2019) PPP," kata Arsul.

Nawacita 2
PKB turut hadir dalam pertemuan para sekjen parpol pendukung Jokowi ketika membahas visi misi kampanye pilpres 2019 yang akan dirumuskan menjadi Nawacita II, Senin malam.

Selain Karding, hadir pula Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Lodewijk Paulus (Golkar), Arsul Sani (PPP), Johnny Plate (Nasdem), dan Raja Juli Antoni (PSI).

Mewakili para sekjen, dalam jumpa pers Hasto mengatakan pihaknya membuka masukan dari para tokoh masyarakat sebelum akhirnya merumuskan Nawacita2. Dalam pertemuan itu, masukan didapatkan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir.

"Beliau memberikan masukan dan kami anggap sesuatu yang inspiring dan masukan-masukan itu sangat penting karena akan mempertajam seluruh visi misi pasangan calon," kata Hasto.

Visi misi yang disiapkan akan memiliki benang merah sangat jelas, yakni menjembatani Nawacita 1 dengan Nawacita 2, dan Visi Indonesia untuk 2045.

Untuk diketahui, Visi Indonesia untuk 2045 kerap dibahas oleh Partai Golkar, yang menyusunnya saat partai itu dipimpin Aburizal Bakrie.

Selain menyiapkan materi visi misi, para sekjen parpol juga bicara soal penyiapan juru bicara pemenangan pilpres 2019. Disepakati bahwa masing-masing parpol menyiapkan 25 juru bicara yang akan segera dilatih dalam sebuah kegiatan bersama.

"Dengan adanya 25 jubir setiap partai maka ini dapat memperkuat bagaimana seluruh sosialisasi keberhasilan dari Bapak Jokowi. Karena Jokowi-JK sudah ada sejak lima tahun lalu," kata Hasto.

Peran PKB disebutkan secara resmi antara lain dalam penajaman soal program keumatan. PPP dan PKB secara khusus memberikan perhatian yang sangat luas terhadap pendidikan di pesantren, kata Hasto.

"Dan itu merupakan bagian yang sangat penting, peran para ulama itu luar biasa," imbuhnya.

Setelah itu akan dibangun sebuah sistem sehingga publik bisa mengetahui apa saja keberhasilan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi. Dan keberhasilan yang akan disampaikan adalah keberhasilan per daerah.

"Di setiap wilayah. Jadi apa-apa saja yang dilakukan di daerah Jabar, Sumbar, Sulsel, Lampung, seluruh provinsi di Indonesia," katanya.

Intinya, masing-masing parpol akan memperkaya visi misi Jokowi. Dengan demikian, visi misi akan mencerminkan gambaran tentang mimpi Indonesia sebagai bangsa pejuang, berdaulat, mandiri, dan berakhlak.

"Mimpi yang betul-betul menghadirkan seluruh keteladanan dari moralitas kehidupan keagamaan yang baik," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com

PDIP: Habitat Cak Imin Ada di Koalisi Jokowi


Deti Mega Purnamasari / FMB Senin, 6 Agustus 2018 | 20:30 WIB

Jakarta - Fungsionaris PDIP, Eva Kusuma Sundari memastikan PKB tidak akan keluar dari koalisi Joko Widodo (Jokowi) karena ketua umumnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki habitat di koalisi tersebut.

"Cak Imin itu habitatnya ke Jokowi dan kawan-kawan yang NU. Tidak cocok ke yang lain," ujar Eva kepada wartawan, Senin (6/8).

Oleh karena itu, ia meyakini bahwa keinginan Cak Imin untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Jokowi merupakan sebuah permintaan semata dan bukan merupakan tuntutan.

"Dia pasti tetap Jokowi," katanya.

Ia menegaskan, hasil rekomendasi para kyai Nahdlatul Ulama kepada PKB yang meminta partai tersebut hengkang dari koalisi Jokowi juga merupakan berita bohong semata. Sebab menurutnya, cawapres Jokowi juga banyak yang nominasinya berasal dari kalangan NU.

"Tetapi kita percaya pilihan terbaik dari Presiden, saya pastikan cawapres Jokowi akan bermanfaat bagi rakyat termasuk utamanya NU," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

PDIP: Jokowi Dengarkan Masukan Kiai


/ YUD Senin, 6 Agustus 2018 | 06:34 WIB

 

Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan masukan kiai yang meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Para kiai tersebut mengajukan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden.

"Ya, kalau kita lihat rekomendasi, kan merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian aspirasi. Kami meyakini Pak Jokowi akan mendengarkan masukan-masukan tersebut," ujar dia di Jakarta, Minggu (6/8).

Jokowi dinilainya mendengarkan semua pihak sehingga ketika mengeluarkan keputusan sudah melalui perenungan yang mendalam, pertimbangan matang dan memperhatikan seluruh masukan-masukan yang diterima.

Hasto yakin seluruh ketua umum partai sepakat pada pilihan pasangan calon wakil presiden pasangan Jokowi karena pemilihan calon dilakukan dengan jernih dan jelas.

Untuk itu, siapa pun nanti yang diputuskan Jokowi, tidak hanya dilihat figurnya, ucap Hasto, tetapi sebagai konfigurasi kekuasaan ke depan untuk mengelola negara.

Sebanyak 95 kiai meminta PBNU mengajukan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Jokowi saat menemui Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (4/8) malam.

Usai pertemuan tertutup, KH Anwar Iskandar selaku juru bicara menyatakan para kiai dan juga PBNU sepakat untuk mengajukan Muhaimin sebagai cawapres Jokowi representasi NU.

"Para kiai dan PBNU menyepakati kalimatin wahidah wa shaffin wahidah (satu bahasa dan satu barisan) mendukung dan mengawal Cak Imin menjadi cawapres," kata Kiai Anwar.

Menurut dia, terdapat kesempatan emas untuk membangun dan membesarkan NU apabila Muhaimin Iskandar menjadi cawapres pasangan Jokowi.

Kiai Anwar berharap Kiai Said Aqil meneruskan aspirasi itu, yang disebutnya sebagai aspirasi warga dan jemaah NU seluruh Nusantara, kepada Jokowi.



Sumber: ANTARA