Capres Ke-3 Sulit, tetapi Mungkin


Deti Mega Purnamasari / Robertus Wardi / Yustinus Paat / HA Selasa, 13 Maret 2018 | 02:04 WIB

Jakarta – Peta koalisi partai politik menuju pemilihan presiden 2019 makin mengerucut pada dua calon yaitu petahana Joko Widodo dan lawannya pada 2014, Prabowo Subianto.

Namun, peluang akan munculnya calon ketiga belum habis karena masih ada sejumlah parpol yang belum memutuskan dan gabungan suara mereka akan memenuhi ambang batas 112 kursi di parlemen sebagai syarat mengajukan calon.

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum memutuskan siapa calon presiden yang akan diajukan. Jika bergabung, mereka memiliki 157 kursi di DPR, cukup untuk berkompetisi di Pilpres 2019.

Untuk saat ini, ketika para petinggi parpol saling menjajaki kekuatan masing-masing dan menghitung untung rugi dalam memilih mitra koalisi, kesepakatan tak tertulisnya adalah masih jauh untuk membentuk poros ketiga.

Pendapat PAN
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto bahkan menyampaikan menemukan pasangan calon (paslon) melawan Jokowi saja sudah sulit dilakukan, apalagi meramu pasangan ketiga.

"Kalau semua masing-masing partai mengedepankan egonya, artinya calon yang diusung harus kadernya, saya kira meramu untuk dua paslon di luar Jokowi itu susah," ujar Yandri di Gedung DPR, Senin (12/3).

Ia mengatakan, poros ketiga merupakan keajaiban jika memang terbentuk. Jika ada satu lawan Jokowi saja sudah patut disyukuri daripada calon tunggal yang harus muncul, ulasnya.

"Kalau tiga calon, keajaiban bagi demokrasi kita. Memang dari sisi kalkulasi syarat mengusung calon, sampai hari ini belum secara resmi mendeklarasikan kepada Jokowi, walaupun yang sudah mendukung beliau belum tentu juga benar adanya, tanggal 4-10 Agustus faktanya di situ kita lihat," terangnya.

Namun dari sikap politik yang disampaikan dalam forum-forum resmi partai pendukung Jokowi, parpol lain masih memiliki dua slot yang tersisa atau ada sekitar 46,3 persen. Artinya, masih terdapat kemungkinan tiga paslon, kata Yandri.

Apabila ada satu partai lain di luar pendukung petahana sekarang yang kemudian ikut mendukung Jokowi, maka sudah dipastikan Pemilu 2019 tidak akan ada tiga capres. Bahkan jika partai-partai itu terus berkurang karena ke Jokowi, maka yang akan muncul adalah calon tunggal.

"Jadi poros ketiga harus ada keajaiban artinya sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi, ternyata terjadi. Satu saja partai lari ke Pak Jokowi, sudah pasti tidak bisa tiga calon. Sudah hebat kalau dua calon," katanya.

PAN sendiri hingga saat ini belum menentukan dukungannya kemana karena hal itu baru akan diputuskan dalam internal partai.

Namun apabila Prabowo bersedia berpasangan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, maka Yandri menegaskan pihaknya sangat siap langsung mendeklarasikan mereka.

"Kami siap dan itu cukup. Kelebihan sembilan kursi malah," pungkasnya.

PKB Tunggu Demokrat
Politikus PKB Daniel Johan mengatakan wacana poros ketiga akan sulit terbentuk jika Partai Demokrat mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut Daniel, poros ketiga sangat bergantung pada posisi Partai Demokrat.

"Poros ketiga sulit terbentuk jika Partai Demokrat mendukung Jokowi, karena jumlah kursi PKB dan PAN tidak cukup untuk mengusung capres dan cawapres," ujar Daniel di Jakarta, Senin (12/3). Namun, kata dia, PKB sebagai partai pendukung pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla menyambut positif jika Partai Demokrat mendukung Jokowi.

Dia beranggapan, dukungan tersebut akan menguatkan posisi Jokowi-JK, baik di pemerintahan maupun di parlemen.

"Dukungan ke Pak Jokowi adalah hak Partai Demokrat dan kami menilai itu akan menguatkan posisi Pak Jokowi," tutur dia.

Dikatakan, dukungan Partai Demokrat ke Jokowi tidak memperlemah posisi tawar PKB. Bagi PKB, setiap dukungan partai lain ke Jokowi merupakan hal yang positif.

"Jangan kita berpandangan negatif. Kita berpikir positif saja. Berbagai dukungan tentunya akan menguatkan posisi Pak Jokowi," ujarnya.

Setelah mengatakan itu, Daniel menegaskan arah dukungan PKB pada Pilpres 2019 belum diputuskan. Arah koalisi dan pencapresan akan ditentukan pada saat Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PKB pada akhir Juni 2018.

"Untuk sementara, arahnya masih ke Pak Jokowi. Ini berdasarkan masukan dari para kiai dan kader. Mereka juga menginginkan Cak Imin (Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Red) menjadi cawapres Pak Jokowi. Keduanya dinilai cocok dan memiliki kedekatan. Semua itu nanti ditentukan pada Juni 2018," katanya.

Demokrat Siap
Partai Demokrat terus menjajaki kemungkinan membentuk poros baru di luar poros Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 mendatang. Akhir pekan lalu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan pihaknya siap menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai Demokrat, PAN, dan PKB diketahui bertemu pada Kamis (8/3) lalu. Pertemuan antara lain membahas kemungkinan membentuk poros baru. Pertemuan ketiga partai tersebut akan dilanjutkan setelah Rapimnas Partai Demokrat.

“Ya komunikasi politik itu terus jalan, saya dan teman-teman memimpinnya dalam waktu dekat, selepas Rapimnas ini kami akan bertemu lagi,” ungkap Hinca di Sentul, Bogor, Minggu (11/3).

Terkait sikap PKB dan PAN setelah pertemuan pertama, Hinca mengatakan, pihaknya menerima sinyal positif dari kedua partai tersebut. Karena itu, Demokrat pun akan melanjutkan komunikasinya dengan PAN dan PKB.

Hinca memaparkan sempat ada pembicaraan terkait dengan pembentukan poros ketiga antara Demokrat, PAN, dan PKB. Ia pun menilai, bila dalam Pilpres 2019 mendatang makin banyak pasangan calonnya, akan semakin bagus bagi demokrasi di Indonesia.

“Makin banyak pilihan, makin bagus. Dan demokrasi masih tumbuh baik,” ucapnya.

Demokrat, lanjutnya, hingga saat ini belum memutuskan terkait capres dan cawapres. Sebab, pendaftaran pasangan untuk Pilpres 2019 baru dimulai 4 Agustus 2018.

“Tidak mungkin kami mengumumkan satu orang. Demokrat harus utuh. Harus satu dan dua (capres dan cawapres), baru kita umumkan. Kami masih punya waktu,” katanya.

Dia menjelaskan, pembahasan capres dan cawapres merupakan ranah Majelis Tinggi Partai (MTP). Namun diakui, partainya mempunyai beberapa figur yang dianggap layak menjadi pemimpin nasional sebagaimana hasil survei dan perbincangan publik. Salah satu sosok yang menonjol yakni Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, ada nama Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) Soekarwo, dan Ketua DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.

“Tapi lembaga survei menempatkan mas AHY memang yang tertinggi,” ujarnya.

Belum Terang
Suasana akrab antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapimnas partai tersebut akhir pekan kemarin banyak dinilai sebagai sinyal dukungan.

Namun, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan isyarat Demokrat kepada Jokowi masih belum cukup terang. Selain tidak menyebut nama, syarat dukungan PD yang disampaikan SBY dalam Rapimnas PD juga masih terlalu umum.

"Tetapi jelas bahwa relasi Presiden Jokowi dan SBY beserta PD sedang dalam situasi cukup nyaman," kata Arif di Jakarta, Senin (12/3).

Ia menjelaskan berbeda dengan PAN dan PKB yang selalu berada dalam kabinet, PD mengambil posisi tengah sejak 2014. Namun, PD pernah berada di puncak kekuasaan bersama SBY selama 2004-2014. Ditambah perhitungan kekuatan dalam kurun terakhir dan relatif cairnya polarisasi koalisi, tampaknya ketiga partai tidak terlalu terburu-buru untuk segera menentukan arah dukungan.

"Mereka berusaha menaikkan posisi tawar demi mendapatkan irisan lebih besar kekuasaan," ujarnya.

Menurutnya, dengan fakta-fakta yang ada‎, partai-partai tentu berhitung peluang untuk memenangi kekuasaan. Patut diperhitungkan bandwagon effect manakala partai-partai berusaha mengikuti gerbong yang lebih banyak pendukungnya, dengan asumsi peluang lebih besar untuk menang.

Hal lain yang telah kerap disebut adalah coattail effect berupa terkereknya elektabilitas partai terdampak identifikasi mereka dengan personalitas politikus populer tertentu.

"Jika pertimbangan-pertimbangan tersebut lebih kuat, mungkin PD akan semakin merapat kepada koalisi pendukung Jokowi," kata Arif.

Di pihak lain, peneliti pada lembaga survei Poltracking Indonesia Agung Baskoro menilai‎ sikap Partai Demokrat yang saat ini mesra dengan Presiden Jokowi membuktikan bahwa poros ketiga yang ramai dibahas masih prematur. Belum finalnya pembentukan poros ketiga tersebut karena masih kuatnya kontestasi antara Jokowi dengan Prabowo.

‎"Sinyalemen kemunculan poros tersebut hanya berkutat siapa dapat apa dan bagaimana distribusi peran kekuasaan yang bisa dilakukan," kata Agung di Jakarta, Senin (12/3).

Ia menjelaskan‎ poros ketiga kurang menjanjikan bila dibandingkan misalnya Demokrat berhasil memajukan nama cawapres pendamping Jokowi atau mendapat kompensasi menarik. Harus diakui pula peluang Presiden Jokowi untuk terpilih terbuka lebar. Hal itu mengacu pada hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei (kuantitatif) maupun perhitungan kualitatif.

Di sisi lain, sejauh ini Prabowo juga belum tampil optimal membawa pesan, program, dan inovasi kebijakan yang utuh sebagai alternatif memajukan bangsa

"Dengan sendirinya poros ketiga akan bubar bila Demokrat menyeberang ke kubu Presiden Jokowi. Itu akan memastikan bahwa Pilpres nanti hanya dua calon, apakah Jokowi lawan Prabowo atau Jokowi lawan calon yang diusung gerbong Prabowo,” ujarnya.

Bila kondisi demikian, sesungguhnya kehadiran PAN dan PKB di kubu Presiden Jokowi hanya sebagai pelengkap ketimbang bila bergabung ke kubu Prabowo. Menurutnya, lebih mungkin dua partai itu condong ke kutub Presiden Jokowi karena relasi Gerindra dan PKS begitu solid

"Kubu Gerindra-PKS sejauh ini yang paling konsisten dan selaras sikap politiknya di tingkat nasional dan lokal dibanding bersama PKB dan PAN. Sehingga, bagi Prabowo nilai jual PKS lebih besar untuk diberikan posisi Cawapres ketimbang PKB dan PAN," kata Agung.

Demokrat-PAN-PKB
Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan menegaskan poros ketiga baru bisa terbentuk kalau Demokrat, PAN, dan PKB bergabung.

Jika Partai Demokrat mendukung Jokowi, poros ketiga tidak akan bisa dibentuk.

"Jika Demokrat, PAN dan PKB solid maka poros ketiga bisa terbentuk, tetapi bisa bubar jika salah satunya tidak solid karena jumlah kursinya tidak memadai untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," jelas dia.

Menurut Djayadi, Partai Demokrat akan diuntungkan jika bergabung dengan Jokowi. Partai Demokrat, kata dia, secara elektoral bisa mendapat keuntungan mengingat Jokowi saat ini merupakan tokoh yang memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi.

"Selain itu, Kader Golkar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga bisa ditarik menjadi mendapatkan posisi tertinggi, yakni cawapres atau nanti menjadi menteri di kabinet Jokowi nantinya," tutur dia.



Sumber: BeritaSatu.com

Mencari Poros Ketiga


Danung Arifin / Heru Andriyanto / HA Senin, 12 Maret 2018 | 12:36 WIB



Sumber: BeritaSatu.com

Pilpres 2019

Ketum PAN: Poros Ketiga Perlu Keajaiban


Deti Mega Purnamasari / FMB Senin, 12 Maret 2018 | 11:46 WIB

Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa peluang terbentuknya poros ketiga di Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sangat kecil.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/3). Menurutnya, meskipun Demokrat, PAN, dan PKB menjadi kunci terbentuknya poros tersebut tetapi keajaiban itu sangat diperlukan.

"Perlu keajaiban. Makanya saya bilang dua poros, tapi kalau ada ketiga itu perlu ada keajaiban," ujar Ketua MPR RI tersebut.

Ia mengatakan, masa-masa sekarang merupakan masa awal yang seluruhnya masih terbuka kepada siapa saja. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan pun baru sekedar pertemuan informal antar partai politik yang semua kemungkinan masih bisa terjadi.

"Walaupun secara rasional dua poros. Kalau poros ketiga itu ada keajaiban, baru bisa terjadi," katanya.

Meski tidak menjelaskan secara rinci apa keajaiban yang dimaksudnya, akan tetapi Zulkifli menyebutkan jika komunikasi dengan partai-partai lain tetap dilakukan oleh pihaknya.

Termasuk dengan Gerindra dan PDIP. Bahkan dalam waktu dekat, katanya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga akan mendatangi MPR untuk bersilaturahmi termasuk membicarakan soal politik.

Sementara itu untuk Demokrat yang memberi tiga syarat untuk koalisi disebutkannya merupakan hak atas partai tersebut.

"Semua terbuka lah. Nah itulah makanya perlu pertemuan-pertemuan, paling tidak informal dulu. Masih menjajaki. Karena syaratnya itu 20 persen kan tidak mungkin sendiri," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan

Demokrat Dinilai Jadi Penentu Capres Poros Ketiga


Hotman Siregar / FER Senin, 12 Maret 2018 | 19:14 WIB

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, menyatakan, dampak politik yang paling nyata jika Demokrat ikut mengusung Joko Widodo (Jokowi) adalah kemungkinan hanya dua pasangan calon dalam Pilpres 2019. Hal tersebut mengingat, posisi PAN maupun PKB tidak dalam posisi yang cukup untuk mengusung calon sendiri kecuali menjadi bagian dari dua poros yang lain.

Adapun dua partai lain (khususnya PKB) akan kembali pada formasi untuk mendukung Jokowi sebagaimana dilakukan pada Pilpres 2014 lalu. Langkah Cak Imin dan juga PKB melakukan manuver politik lebih banyak didasari pada romantisme Pilpres 2004.

"Waktu itu duet nasionalis-agama sebagaimana dulu Mega-Hasyim. Selain itu, hal yang melatarbelakangi didasari oleh membangun daya tawar politik yang lebih baik di mata partai pendukung pemerintah dan juga Jokowi sendiri," kata Muradi, Senin (12/3).

Menurut Muradi, untuk PAN pilihannya akan mengarah kepada kemungkinan mengusung kembali Prabowo karena semata-mata faktor Amien Rais yang tidak nyaman dengan pilihan untuk mengarahkan dukungan ke Jokowi. Sehingga kemungkinan PAn akan kembali pada formasi menyokong prabowo pada pilpres 2019.

"Secara kalkulasi politik, Jokowi akan sangat diuntungkan jika hanya ada dua pasangan kandidat yang maju di Pilpres," jelasnya.

Muradi menyebutkan, kontrol dukungan publik secara masif dengan sejumlah capaian prestasi serta penguasaan teritorial politik pemenangan dengan sejumlah sumber daya politik yang ada. Sebagaimana diketahui, untuk logistik pemenangan pada pilpres, bila mengacu pada Pilpres 2014 lalu, maka dibutuhkan setidaknya Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun untuk pemenangannya.

"Pada konteks inilah, saya kira posisi Prabowo tidak dalam posisi yang nyaman, karena kebutuhan logistik yang teramat besar. Bila mengacu pada posisi keduanya dari hasil survei, maka kemungkinan Prabowo untuk menang kecuali adanya turbulensi politik yang luar biasa yang membuat posisi petahana dalam posisi yang sulit," katanya.

Khusus untuk PAN, jelas dia, dengan mewacanakan capres bukan Jokowi secara terbuka, maka otomatis posisi tawarnya tidak lagi kuat, apalagi secara etika politik, PAN cenderung membiarkan langkah Amien Rais yang terus menerus merongrong pemerintah.

"Ini artinya, sulit bagi PAN mendapatkan posisi tawar yang baik di mata Jokowi maupun partai koalisi lainnya," jelasnya.

Menurut Muradi, posisi PKB relatif tidak berpengaruh besar, karena kerap yang diwacanakan oleh PKB lebih banyak menyodorkan ketumnya, Cak Imin sebagai bakal cawapres. Sehingga opsi menyokong kembali Jokowi adalah bagian dari opsi Pilpres 2019.

Apakah posisi tawar PAN dan PKB akan menguat bila mereka ke kubu Prabowo karena baru PKS yang kemungkinan besar mendukung Prabowo, Muradi memandang belum tentu juga. Karena banyak faktor yang akan melatar belakangi berlabuhnya PAN dan PKB ke Prabowo. Selain kesiapan logistik, juga kemungkinan mendapatkan akses politik dan ekonomi menjadi pertimbangan yang serius.

"Saya kira PKB akan tetap menyokong Jokowi, sementara PAN akan tidak memiliki pilihan lain selain berlabuh mendukung Prabowo atau memilih netral," katanya.

Muradi menegaskan, dukungan Demokrat ke Jokowi adalah keniscayaan politik. Sebab hal itu kecermatan elit PAN dan PKB dalam melihat gelagat politik dan tawaran apa yang akan mereka dapatkan harus benar-benar dipertimbangkan.



Sumber: Suara Pembaruan

Muhaimin Calonkan Diri Sebagai Wapres


Primus Dorimulu / HA Rabu, 14 Maret 2018 | 21:52 WIB

Jakarta - Untuk pertama kali, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan dirinya siap menjadi wakil presiden mendampingi petahana Joko Widodo (Jokowi). Dengan modal pemilih PKB 11 juta, dia yakin, pasangan Jokowi-Muhaimin akan memenangi pilpres 2019.

"Pak Jokowi perlu ekstra hati-hati memilih wakil. Jika salah pilih wakil, ia akan kalah," kata Cak Imin, nama sapaan Muhaimin Iskandar, dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Rabu (14/3).

Ia yakin, dirinya layak dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diumumkan akhir Januari 2018 menunjukkan, dari lima tokoh partai yang memiliki kekuatan di basis Islam, Muhaimin menempati posisi teratas dengan elektabilitas 14,9% sebagai calon wapres untuk mendampingi capres nasionalis, Jokowi atau Prabowo Subianto.

Peringkat selanjutnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan 3,8%, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi 2,2%, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman 1,9%, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy 1,1%.

Sedang survei Poltracking yang diumumkan pertengahan Februari 2018 menunjukkan, elektabilitas Cak Imin sebagai cawapres sebesar 5,2%, di bawah Muhammad Jusuf Kalla (15,9%), Gatot Nurmantyo (7,9%), dan Ridwan Kamil (8,1%).

"Ini hasil survei ketika saya belum melakukan sosialisasi. Sekarang, elektabilitas saya sudah lebih tinggi lagi," ungkap Muhaimin.

Hasil survei yang sudah diadakan, kata Muhaimin, juga menunjukkan bahwa dirinya menempati peringkat teratas sebagai cawapres dari kalangan pemimpin yang memiliki basis pemilih Islam.

"Pak Jusuf Kalla kan tidak bisa dicalonkan lagi sebagai cawapres karena UU tidak memungkinkan," papar Cak Imin.

Menurut Muhaimin, basis massanya sangat jelas, yakni pemilih PKB yang mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama (NU).

Pada pemilu legislatif 2014, PKB meraih 11 juta suara dan mendudukkan 47 orang di kursi DPR RI. Dengan pendekatan yang baik, ia yakin para kiai sepuh NU yang pada pilpres 2014 memilih Prabowo akan beralih mendukung pasangan yang memilih dirinya sebagai cawapres.

Sosok Jokowi dan Prabowo sama-sama nasionalis. Keduanya didukung pemilih nasionalis. Oleh karena itu, demikian Cak Imin, baik Jokowi maupun Prabowo membutuhkan cawapres dari pemimpin berbasis Islam yang kuat agar ada penambahan jumlah pemilih. Cawapres dari kalangan nasionalis tidak menambah suara untuk Jokowi maupun Prabowo.

"Saat ini, pilihan utama saya adalah menjadi cawapres Jokowi karena baru Jokowi yang sudah jelas capres. Selanjutnya, tergantung dinamika politik," tukasnya.

Soal dukungan dari parpol lainnya, Cak Imin mengatakan, dirinya akan bertemu para pemimpin partai.

Ia mengaku tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk mendapatkan dukungan. Walau ada pasang-surut, tetapi hubungannya dengan Megawati saat ini cukup baik.

Pekan lalu, kata Muhaimin, ia mengunjungi kubur Marhaen di Bandung sebagai ungkapan bahwa PKB memberikan perhatian besar terhadap para petani, kaum buruh, dan pekerja mandiri. Pihaknya selama ini memperkenalkan "Sudurisme" kepada para kader PDIP. Sudurisme adalah gabungan ajaran Soekarnoisme dan Gusdurisme. Keduanya sama-sama memperhatikan orang kecil, rakyat yang tertinggal.

Saat ditanya soal kelemahannya sebagai cawapres, Muhaimin mengatakan, selama ini dirinya terlalu low profile. Padahal, dari sisi kemampuan, ia memiliki kualitas untuk posisi capres.

"Saya terlalu low profile. Saya bahkan membiarkan begitu saja diri saya di-bully di medsos, tidak melakukan counter," ungkap Cak Imin.

Hingga saat ini, Muhaimin melihat baru satu capres yang sudah diusung oleh sejumlah partai, yakni Jokowi. Sedang Prabowo belum menyatakan niat dan belum pula diusung oleh satu parpol, termasuk Gerindra.

Namun, ia memperkirakan, Prabowo kemungkinan akan maju sebagai capres. Sedang poros ketiga sama sekali belum terlihat.

"Poros baru kemungkinan terjadi kalau Demokrat dan PAN bersatu mengusung satu pasangan calon. Jika dua partai ini tidak membentuk poros baru, pilpres 2019 hanya diikuti dua paslon," ungkap Cak Imin.

Simak pernyataan Muhaimin dalam video berikut:



Sumber: BeritaSatu.com