Meluas, Kecaman terhadap UU MD3


Yustinus Paat / Heru Andriyanto / HA Rabu, 14 Februari 2018 | 18:19 WIB

Jakarta - DPR baru saja mengesahkan revisi sebuah undang-undang (UU) yang dianggap memiliki tujuan untuk membentengi diri dari tindakan hukum dan membungkam para pengkritiknya.

Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan awal pekan ini salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan DPR bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap siapa pun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Selain itu, Kepolisian RI diwajibkan membantu DPR menghadirkan para pihak yang dipanggil -- secara paksa kalau perlu.

Tak pelak, revisi UU MD3 itu mengundang gelombang kecaman dari berbagai kalangan.

“Kalau menurut survei yang kita lakukan 2017 dulu, jangan lupa DPR adalah salah satu lembaga yang (dipersepsikan) paling korup,” kata Reza Syawawi, peneliti di lembaga penggiat demokrasi Transparency International Indonesia, kepada Beritasatu, Rabu (14/2).

“Undang-Undang MD3 yang disahkan ini sama sekali tidak membantu mengubah persepsi itu, karena tidak ada kaitannya dengan kinerja. Undang-Undang MD3 hanya soal struktur menyangkut ketua, bagi-bagi kursi koalisi, dan sebagainya.”

“Selain itu ada pasal-pasal untuk meningkatkan imunitas, menghambat tindakan hukum. Jadi di tengah persepsi buruk tentang DPR, mereka malah melakukan itu. Undang-Undang MD3 adalah bentuk arogansi DPR,” tegas Reza.

Salah satu “pasal imunitas” yang dia maksud menyangkut ketentuan bahwa pemeriksaan anggota DPR harus mendapat pertimbangan MKD dan persetujuan tertulis presiden, yang sebelumnya pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal TI Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan bukan tanpa alasan DPR dipersepsikan sebagai lembaga paling korup.

“Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Kedua, kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak berjalan secara maksimal,” kata Dadang.

“Kritik masyarakat terhadap DPR itu adalah bagian dari hak politik warga. Apalagi dengan melihat kinerjanya selama ini.”

Makin Imun, Bisa Jadi Makin Korup
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia Maksimus Ramses Lalongkoe menilai revisi UU MD3 telah memberikan keistimewaan secara eksklusif kepada anggota DPR dalam kedudukannya di tengah masyarakat Indonesia.

"Pasalnya, UU MD3 hasil revisi tersebut membuat anggota DPR semakin tidak tersentuh oleh jeratan hukum, teristimewa berkaitan dengan tindak pidana korupsi," ujar Ramses di Jakarta, Rabu (14/2).

UU MD3 ini juga semakin memperkuat perlindungan anggota DPR dan semakin rendahnya komitmen politik DPR dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di lingkaran parlamen.

"Pengesahan UU MD3 ini juga tidak saja melukai hati rakyat Indonesia yang harus sama di mata hukum tapi juga akan berpotensi semakin membenihnya korupsi di kalangan anggota DPR," tandas dia.

Dia mengakui bahwa tesis tersebut belum tentu benar. Namun, dengan disahkannya UU MD3 tersebut dapat dilihat sebagai upaya keras lembaga politik itu melindungi diri dari jeratan aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Semangat politisi Senayan mensejajarkan semua orang tanpa bedakan latar belakang mana pun di mata hukum semakin jauh dari harapan masyarakat. UU MD3 ini juga gambaran nyata buruknya semangat pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu," terang dia.

Lahirnya Pasal 245 UU MD3 yang menyebutkan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD, tidak lebih dari upaya menghalangi-halangi penyidikan suatu kasus. Apalagi, lembaga DPR merupakan lembaga politik yang tidak lepas dari kepentingan politik.

"Karena itu publik harus melihat hal ini sebagai suatu persoalan serius sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan hukum bagi semua komponen bangsa tanpa kecuali," imbuh dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

DPR Jadi Musuh Demokrasi?
Ketentuan bahwa pengkritik DPR dapat dipidanakan oleh Mahkamah kehormatan DPR juga dinilai sebagai poin paling ironis.

"Kami menilai ketentuan ini adalah bentuk kemunduran luar biasa dalam pembangunan negara demokrasi di Indonesia," ujar Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, Rabu (14/2).

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa anggota DPR dan elite politik hanya siap berdemokrasi terbatas hanya untuk perebutan kekuasaan saja. Namun, ketika hendak dikontrol, diawasi dan dikritik oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, mereka mengancam dengan sanksi pidana, kata Fadli.

"Ini adalah logika yang sangat sesat dan menyesatkan dari anggota DPR, dan termasuk juga Kementrian Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah yang menyetujui ketentuan ini,” kecamnya.

“Bagaimana mungkin DPR yang harusnya dikontrol oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya, justru mengancam sanksi pidana kepada pemilik kedaulatan itu, ketika sang pemilik kedaulatan hendak menagih dan meminta apa yang harus dilakukan oleh wakil mereka?"

Selain itu, kata Fadli, ketentuan pemanggilan paksa dan penyenderaan 30 hari terhadap orang yang tidak mau dipanggil oleh DPR juga merusak sistem penegakan hukum di Indonesia.

"Dalam sistem penegakan hukum yang pro justisia, penahanan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan jika sudah terdapat dua alat bukti yang mengarahkan bahwa seseorang tersebut adalah pelaku tindak pidana," tandas dia.

Penahanan juga mesti dikuatkan dengan tiga alasan objektif lainnya. Pertama, ada kekhawatiran tersangka akan mengulangi tindak pidana yang sama; kedua, tersangka akan menghilangkan atau merusak alat bukti; dan ketiga, tersangka akan melarikan diri.

"Selain itu, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang diancam sanksi pidana lima tahun atau lebih. Lalu, penyanderaan yang diperintahkan kepada Kepolisian terhadap orang yang menolak dipanggil oleh DPR ini ada di posisi dan status hukum yang seperti apa? Ini tentu ketentuan yang sangat keliru," tegas dia.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan ada materi UU MD3 yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Materi tersebut terkait pemeriksaan dan permintaan dari penegak hukum terhadap anggota DPR harus melalui pertimbangan MKD sebelum izin presiden.

"Materi revisi ini adalah bentuk perlawanan terhadap Putusan MK No. 76/PUU-XII/2014," kata dia.

Hari sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tidak ada yang kontroversial dalam pasal-pasal UU MD3 hasil revisi, termasuk soal imunitas anggota dewan. Dia mengatakan imunitas anggota DPR diperlukan untuk menjamin kebebasan bertindak dan bicara sesuai tugas mereka.

"Intinya, bagaimana agar anggota Dewan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bertindak dalam ruang lingkup kerjanya. Itu dalam rangka pengawasan pada pemerintah. Sebenarnya itu inti hak imunitas,” ujarnya.

Fahri juga mempersilakan siapa pun yang keberatan untuk mengajukan gugatan.


ANTARA/Dhemas Reviyanto

Tambah Pimpinan Tambah Biaya
Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung Koalisi Masyarakat Sipil untuk MD3 mengaku kecewa dengan DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan revisi UU MD3 tersebut.

Koalisi ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, dan Indonesia Parliamentary Center (IPC), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan FITRA.

"Kami sangat kecewa dengan DPR yang kembali melakukan tindakan yang bertentangan dengan aspirasi dan kehendak publik dan juga pemerintah yang menyetujui materi revisi UU MD3 yang kontraproduktif dengan semangat demokratisasi dan prinsip keadilan," ujar Peneliti ICW Almas Sjafrina di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Timur, Rabu (14/2).

"Penambahan jumlah kursi pimpinan ini tentu saja sangat mengecewakan, karena hanya untuk memfasilitasi kehendak berkuasa partai politik, yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan efektivitas kerja dan perbaikan kelembagaan DPR yang mesti bekerja untuk rakyat," ungkap Almas.

Menurut Almas, penambahan jumlah kursi pimpinan sebenarnya merupakan awal mula dari rencana merevisi UU MD3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu menuntut untuk diberikan kursi pimpinan DPR. Dalam perkembangannya, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merasa memiliki suara terbanyak berikutnya di DPR juga menuntut mendapatkan tambahan kursi pimpinan MPR.

"Nah, atas dasar tuntutan ini kemudian revisi UU MD3 digulirkan. Namun, penambahan pimpinan ini tentu saja akan berdampak kepada penambahan beban keuangan untuk fasilitas dan protokol pimpinan lembaga MPR dan DPR," ungkap dia.

Lebih mengecewakan lagi, ada kader parpol yang meminta penambahan kursi pimpinan MPR untuk menaikkan elektabilitas partai politik mereka menjelang pemilu, kata Almas tanpa menyebutkan nama. 

"Selain itu, menjadi pimpinan MPR dan DPR ditujukan untuk menaikkan elektabilitas pimpinan partai politik, karena sudah menyatakan diri akan menjadi calon wakil presiden. Ini tentu saja sesuatu yang sangat kami kecam. Bagaimana mungkin menjadi pimpinan lembaga representasi rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek dan mencari kekuasaan baru," kata dia.



Sumber: BeritaSatu.com

Menuai Kritik, Revisi UU MD3 Segera Diundangkan


Tim Suara Pembaruan / HA Rabu, 14 Februari 2018 | 19:01 WIB

Jakarta - Sidang Paripurna DPR telah mengesahkan revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Pelaksanaan UU tersebut menunggu hasil revisi diundangkan oleh pemerintah. Tampak tidak ada keberatan dari pemerintah terhadap hasil revisi UU MD3 meski hasil revisi menuai banyak kritik dari publik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan UU MD3 sedang dalam proses diundangkan.

"Sampai Selasa (13/2) sore ini kami belum menerima nota bahwa UU MD3 diundangkan namun saya mendengar sedang diproses," katanya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, Pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Presiden terkait persetujuan Perubahan Kedua UU MD3 menjadi Undang-Undang yang ditandatanganinya setelah Rapat Paripurna DPR pada Senin (13/2).

Kini Pimpinan DPR menunggu UU MD3 diundangkan sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan UU antara lain pelantikan Pimpinan DPR yang baru.

"Tergantung jawaban pemerintah, kalau memang cepat bisa saja. Kalau belum kami menunggu masa sidang yang akan datang," katanya kemarin.

Sedangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa berkomentar lebih jauh.

"Kalau saya melihat..., ya nanti," katanya di Istana Negara, Selasa (13/2), ditanya mengenai hasil revisi UU MD3.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku tidak mau mencampuri pengesahan UU MD3. Sebab, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sudah mewakili pemerintah dalam pembahasan UU MD3.

"Saya tidak mau ikut campur, sudah diwakili oleh Pak Menkumham. Tentunya Pak Menkumham sudah menyerap aspirasi teman-teman yang ada di fraksi. Soal ada fraksi yang setuju dan tidak, itulah demokrasi kita," kata Tjahjo

Dia tak setuju dengan anggapan anggota DPR nantinya menjadi mudah melaporkan orang atau kelompok yang melakukan penghinaan.

"Saya kira enggak. Dipisahkan. Sebagai manusia, kalau saya dikritik silakan. Saya harus menerima kritik sepedas apa pun, tapi kalau sudah menghina, saya kira siapa pun enggak mau dihina. Itu saja intinya," tegasnya.

Pengesahan UU MD3 diwarnai aksi meninggalkan ruang sidang paripurna atau walkout Fraksi Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut Yasonna, sikap dua fraksi itu sah-sah saja. Pengesahan tetap sudah memenuhi persyaratan kuorum sidang. "Bukan cuma kali ini undang-undang berbeda pendapat. Kalau nanti pada gilirannya ada yang membenci silakan saja. Biasa," kata Yasonna.

Dia dapat memahami adanya kekhawatiran pertimbangan MKD menghambat pemeriksaan anggota DPR. Namun ditegaskan, pertimbangan MKD bukan hal mutlak. "Hanya mempertimbangkan, tergantung, tidak ada kewajiban," katanya.

Wapres: KPK Tak Perlu Izin
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu mengkhawatirkan persyaratan izin presiden untuk memeriksa wakil rakyat. Sebab, KPK mempunyai UU 30/2002 tentang KPK.

Dalam regulasi itu, KPK tidak memerlukan izin presiden ketika akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR. "Memang kalau polisi, jaksa, sejak dulu kalau mau pejabat negara (diperiksa) itu minta izin presiden, tapi KPK ada sendiri undang-undangnya lebih khusus yang tidak perlu izin," ujar Kalla.

Terkait Pasal 122 huruf (k) mengenai peran MKD mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, Kalla menyatakan, pasal ini merupakan suatu kewajaran. Sebab, setiap orang yang merasa terganggu kehormatannya, diperkenankan menempuh jalur hukum.

Meski begitu, dia menyatakan, pasal itu tidak berlaku otomatis. Proses hukum tetap mesti dilakukan. "Harus dia (DPR) mengadukannya kan. Tidak otomatis. Presiden saja tidak otomatis, apalagi DPR," ujarnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengaku PPP menginginkan pengesahan ditunda dan dilakukan pembahasan lebih lanjut karena dalam revisi tersebut ia melihat ada pasal yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni terkait dengan proses penetapan pimpinan dewan yang bermakna dipilih dan bukan diberikan.

Anggota Komisi III Fraksi PPP, Arsul Sani menegaskan, pihaknya tetap menolak revisi UU MD3 di antaranya adalah soal tata cara pengisian tambahan Ketua MPR yang mencapai tiga orang.

Pihaknya masih mendalami soal panggilan paksa dan soal kewenangan baru Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang paling tidak seharusnya pendalaman itu dilakukan dengan membuat penjelasan atas pasal yang bersangkutan. Dengan demikian, maka tidak akan menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan multitafsir dalam pelaksanaannya.

"Fraksi PPP setuju ada penguatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tapi minta rumusannya benar-benar cermat dan hati-hati agar tidak salah target. Kami minta agar lakukan penundaan pengesahan," katanya.

Berbahaya
Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate juga sebelumnya meminta agar pengesahan revisi UU MD3 ditunda. Ia menilai substansi-substansi yang ada dalam draft-nya terlalu banyak muatan pragmatisme dan kepentingan kelompok.

"Dalam UU ini terbuka peluang akan oligarki kekuasaan DPR RI, citra DPR RI akan lebih buruk. Ini kita harus menjaga citra," katanya.

Oleh karena itu ia meminta pemerintah dan seluruh fraksi agar menunda pengesahan meski akhirnya ketok palu atas UU tersebut tetap juga dilakukan. Alasan penolakannya pun karena pihaknya menilai revisi yang dilakukan sepenggal-sepenggal. Bahkan isi dari draf yang disahkan masih sangat parsial dan pragmatis.

"DPR di dunia ini memang punya hak imunitas dalam melaksanakan tugasnya. Apa perlunya? Ini untuk melindungi hak anggota DPR yang bekerja dengan baik dalam rangka mengambil kebijakan. Tapi UU itu tidak bermaksud menjadi payung bagi anggota DPR untuk berlindung di pasal itu untuk melakukan tindakan pidana. Bukan itu!" katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar pasal terkait itu juga dielaborasi dengan benar agar niat tersebut bisa dilaksanakan dengan benar dan persepsi publiknya betul. Namun karena pengesahan terburu-buru, katanya, akhirnya malah dicurigai.

Termasuk juga pasal-pasal lainnya. Ia mengatakan, DPR tidak bisa antikritik dan tidak boleh menjadi lembaga superbody serta harus ada check and balance. Tidak hanya itu, DPR juga harus menjadi etalase demokrasi.

"Makanya keseluruhan pasal yang strategis disahkan itu kami termasuk yang menyesali," katanya.

Sebab sudah disahkan, maka selanjutnya pihaknya hanya bisa merevisi kembali sesuai prosedur revisi UU. Namun jika pihaknya mengambil inisiatif revisi UU dengan komposisi parlemen saat ini dipastikan pihaknya akan kalah lagi.

"Kami hanya bisa melakukan secara taktis. Nanti setelah hasil Pemilu 2019 atau kami tidak punya legal standing untuk judicial review. Jadi kalau ada masyarakat minta pendapat kami untuk itu, kami berikan," katanya.

Ia menjelaskan, UU MD3 yang disosialisasikan ke publik memang banyak yang terkait dengan unsur penambahan pimpinan. Sedangkan unsur-unsur lainnya tidak disosialisasikan kepada publik. Namun ketika unsur-unsur itu muncul, katanya, belum ada pandangan dan pendapat apapun kemudian disahkan.

"Ini memungkinkan adanya konsentrasi kekuasaan atau yang disebut dengan oligarki kewenangan di DPR. Ada banyak pasal yang kalau dibedah berbahaya termasuk Pasal 122 dan 180 tentang kewenangan menyetujui postur anggaran, mewajibkan Banggar untuk melaporkan secara resmi kepada pimpinan DPR sebelum pandangan fraksi. Ini bahaya!" katanya.

Namun berlakunya UU MD3 ini juga disebutkannya tergantung dari pengesahan yang akan dilakukan oleh Presiden untuk memberi penomoran. Setelah itu juga disebutkannya harus dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) terlebih dahulu.

Membela Diri
Sementara itu, Anggota DPR Komisi X Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana membantah revisi UU MD3 membuat DPR menjadi lembaga superbody atau anti kritik sebagaimana poin yang direvisi terkait hak imunitas DPR.

"Saya kira tidak juga kemudian dengan UU MD3, kami ingin jadi lembaga yang superbody. Pada dasarnya dalam sistem demokrasi, kita menganut perimbangan kekuasaan, Presiden, DPR, dan lembaga-lembaga lainnya harus berimbang dalam rangka check-balancing mekanismenya berjalan," terang Dadang di Gedung DPR, Selasa (13/2).

Ia mengatakan, UU MD3 yang ada saat ini sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Salah satunya adalah soal komposisi kepemimpinan yang menerapkan sistem paket, sedangkan sistem tersebut tidak dikenal dalam negara demokrasi mana pun.

Maka dengan revisi tersebut, pihaknya mengakomodasi kepentingan partai pemenang yang merupakan bagian dari kejujuran. Pasalnya ia melihat, komposisi pimpinan DPR mencerminkan konfigurasi politik yang ada pada pemilu sehingga pihaknya menganggap wajar apabila ada penambahan kursi PDIP sebagai partai pemenang pemilu, termasuk penambahan pimpinan di MPR.
Ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa DPR bisa memanggil paksa masyarakat melalui bantuan penegak hukum seperti kepolisian.

Ia mengatakan, hal tersebut sedianya tidak ada perubahan walaupun saat bermasalah dengan KPK beberapa waktu lalu pihaknya tidak bisa melakukan pemanggilan paksa karena kepolisian tidak bisa bekerjasama dengan DPR.

"Sebetulnya lembaga negara yang dipilih langsung oleh rakyat itu punya kewenangan kuat. Kami menuju parlemen modern harus diberikan kuasa yang besar untuk menangani berbagai persoalan yang berurusan dengan rakyat. Jadi kalau seseorang dipanggil dalam konteks kepemimpinan rakyat dan tidak hadir, harus dipanggil paksa," katanya.

Pemanggilan paksa ini juga sebenarnya sudah berjalan lama tetapi dalam kenyataannya sulit dilaksanakan, terutama di daerah. Tidak hanya itu, pemanggilan paksa dalam revisi UU MD3 ini juga wajar dilaksanakan walaupun dalam prosedurnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terkesan DPR yang arogan.

"Proses pemanggilan paksa itu melibatkan penegak hukum, kami tidak punya alat untuk memaksa datang ke sini. Penyanderaan dan pemaksaan itu melibatkan penegak hukum. Kami hanya otoritas saja," katanya.

Hal yang wajar juga dinilai Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo tersebut terkait pasal yang berisi tentang proses penegakan hukum anggota DPR harus mendapat izin dari Presiden dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Menurutnya, DPR dipilih oleh rakyat sehingga wajar apabila saat anggota DPR terkena masalah hukum butuh perizinan.

Ia mengatakan, DPR merupakan lembaga politik yang mungkin saja dalam proses hukumnya terdapat aroma kriminalisasi DPR atau keinginan-keinginan politik tertentu yang menyertai penegakkan hukum tersebut.

Namun ia juga mengakui jika hal tersebut tidak bisa dilakukan apabila anggota dewan terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan sebagainya. Hanya saja, tetap pihaknya mengkhawatirkan adanya proses politik yang ikut dalam proses penegakkan hukum.

"Itu yang kami jaga. Kami dipilih oleh rakyat dan merupakan orang-orang yang legitimate secara politis. Tentu setiap apapun yang terjadi harus melalui prosedur yang menurut kami benar-benar body hukum, tidak ada intervensi lain," katanya.

Termasuk juga soal pasal yang mengesankan bahwa DPR anti kritik, dijelaskannya jika sedianya DPR kapan pun bisa dikritik. Namun harus dibedakan juga antara pengkritik dan penghina, terlebih kepada para pejabat di lembaga negara.

"Ini kan ketua lembaga negara dibuat meme-meme yang menyakitkan, terkesan menghina itu kan tidak boleh. Dalam negara demokrasi yang menuju kematangan tentu kritik dibebaskan. Kritik itu kapan pun bisa dipertanggungjawabkan, kalau penghinaan kan tidak," tutupnya.

Terkait Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diberikan waktu selama 20 hari untuk mempertimbangkan apakah anggota dewan yang terkena kasus hukum bisa diperiksa atau tidak oleh penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman mengatakan ada batas waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib. Ia mengatakan, dalam waktu 20 hari itu seumpama MKD tidak memberikan pertimbangan, maka Presiden boleh menerbitkan izin.

"Karena itu tidak mungkin kami atur secara rigid di dalam UU, makanya akan diatur dalam peraturan turunannya, yakni peraturan tata tertib DPR," ujar Supratman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Ia juga menegaskan, soal tindak pidana khusus atas kasus yang menimpa anggota DPR sudah dijelaskan dalam ayat 2 pasal 245 dengan pengecualian. Misalnya narkoba, hukuman mati, atau Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Tidak hanya tindak pidana khusus, tindak pidana umum juga tidak memerlukan izin Presiden.

"Ada tiga kategori. Satu korupsi, kedua kejahatan kemanusiaan, ketiga human trafficking. Jadi ketiga ini kalau itu terjadi tidak perlu izin presiden dan tidak ada yang baru dalam penegasan UU MD3 sepanjang di luar konteks penambahan jumlah pimpinan," tegasnya.

Terkait pasal 122, ia menjelaskan, masyarakat tak perlu khawatir haknya akan terbungkam. Dengan pasal itu, pihaknya justru harus melakukan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat. Menurutnya, tidak mungkin DPR menjadi anti kritik sementara pekerjaan DPR sendiri mengkritik dan mengawasi pemerintah.

"DPR harus dikritik supaya lebih dewasa, yang tidak boleh adalah memberi stigma yang berlebihan, tidak sesuai dengan harkat dan etika dalam berbangsa dan bernegara sebagai orang timur," katanya.

Bagaimana penjabarannya lebih lanjut, pihaknya akan mengatur hal tersebut dalam tata tertib yang akan segera dibahas di rapat Badan Legislatif dalam waktu dekat.

Catatan redaksi: Artikel ini sudah terbit di harian Suara Pembaruan edisi 14 Februari 2018.

 



Sumber: Suara Pembaruan

Baru Disahkan, UU MD3 Digugat ke MK


Yeremia Sukoyo / FMB Rabu, 14 Februari 2018 | 20:02 WIB

Jakarta - Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melakukan gugatan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal UU MD3 yang digugat yakni Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1).

Pakar hukum pidana Irmanputra Sidin yang mewakili pemohon, menjelaskan ada beberapa substansi gugatan dalam UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dia ntaranya adalah tentang pemanggilan paksa terhadap warga masyarakat yang pada pokoknya bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip DPR sebagai perwakilan rakyat.

"Oleh karena instrumen pemanggilan paksa merupakan instrumen untuk mengontrol perilaku kekuasaan, sehingga tidak relevan kemudian untuk mengontrol perilaku warga masyarakat dengan menjadikan warga masyarakat sebagai korban dari pemanggilan paksa," kata Irmanputra Sidin, Rabu (14/2).

Irman mengatakan hak DPR mengambil langkah hukum terhadap warga negara bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip perwakilan melalui pemilu, sebagaimana diatur konstitusi serta bertentangan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR itu sendiri.

"Karena, fungsi DPR bukanlah untuk melakukan langkah hukum. Namun, fungsinya hanya membentuk sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum termasuk anggaran," kata Irman.

Menurut Irman, jika DPR memanggil paksa maka sama saja akan merendahkan muruah dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

"Karena level DPR bukanlah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang secara kedudukan berada pada posisi yang lemah, terlebih orang perorangan di antaranya terdapat seorang warga negara yang tua renta dan miskin papa bisa menjadi subjek digugat perdata bahkan pidana oleh lembaga sebesar DPR. Level tarung DPR adalah pelaku dan pemegang kekuasaan," ungkap Irman.

Dia mengatakan pasal Hak Imunitas Anggota DPR pada pokoknya bertentangan dengan prinsip negara hukum, di mana prinsip tersebut menjamin persamaan di muka hukum serta bertentangan dengan prinsip hak imunitas sebagaimana DPR itu sendiri yang dijamin oleh Konstitusi (pasal 20A UUD 1945).

Oleh karena Pasal a quo secara a contrario menimbulkan tafsir bahwa hak imunitas anggota DPR hanya berlaku jikalau terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, sedangkan hak imunitas tidak berlaku jika berhubungan dengan tugas dari anggota DPR.

"Padahal seharusnya hak imunitas itu diberikan terkait dengan hubungannya dengan tugas dari anggota DPR. Selain itu dalam Pasal a quo juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi hak imunitas yang absolut, sehingga seluruh tindak pidana tidak bisa menjangkau anggota DPR," ucapnya.

Menurut Irman, dari semua pasal yang dilakukan pengujian oleh para pemohon, jelas merugikan hak konstitusional para pemohon.

"Sebagai warga negara seharusnya diperlakukan sama di dalam hukum, hak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Termasuk hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran, yang dengan demikian telah bertentangan dengan UUD 1945," kata Irman.

FKHK berharap perkaranya dapat segera diputus mengingat adanya kebutuhan yang mendesak karena terhadap pemberlakuan norma a quo, para pemohon dan seluruh warga negara sudah dapat langsung dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

"Oleh karenanya kami bermohon kepada MK dan dapat segera memutus permohonan sesegera mungkin atau setidak-tidaknya Mahkamah dapat memberikan putusan provisi (menerima permohonan provisi)," kata Irman.



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE