Papua, Serambi Indonesia


Primus Dorimulu / HA Sabtu, 10 November 2018 | 21:31 WIB

Wellington - Papua adalah Serambi Indonesia. Merespons sinisme dunia, pemerintah sudah berkomitmen memberikan perhatian lebih besar kepada Papua. Tidak seperti pada masa lalu, pembangunan di Papua kini mengalami percepatan di segala bidang.

"Ruangan bagian depan Gedung KBRI, kami sulap dari ruang biasa menjadi ruang Papua. Ini merupakan jawaban pemerintah terhadap sinisme dunia bahwa Papua tertinggal, Papua tidak dibangun. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa Papua kita bangun, bahkan kita jadikan Serambi Indonesia," kata Dubes Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, pada acara peresmian Graha Gorontalo dan sejumlah ruangan di KBRI di Wellington, Sabtu (10/11).

Graha Gorontalo dan sejumlah ruangan di KBRI diresmikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang mengatakan, untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah sudah menggulirkan BBM satu harga. Harga BBM di Papua di tingkat SPBU sudah sama dengan di Jawa. Akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan sudah semakin baik. Di bidang infrastruktur, pemerintah sudah membangun jalan raya lebih dari 1.000 km di Papua.

Ruangan bagian depan, kata Dubes, sengaja diberikan untuk Papua agar menjadi ikon KBRI Selandia Baru. Setiap tamu yang masuk gedung KBRI pertama kali yang dilihat adalah ruangan Papua. Ini menunjukkan sikap pemerintah Indonesia yang memberikan perhatian lebih terhadap Papua.

Selain ruangan Papua, Ketua DPR meresmikan juga ruang tamu yang dinamakan ruangan Sriwijaya. "Ini bukan karena saya orang Palembang. Tapi, Sriwijaya dan Majapahit adalah kerajaan maritim terbesar masa lalu di Asia Tenggara hingga Asia Selatan yang pengaruh mencapai Tiongkok dan India," jelas Tantowi.

Ruangan makan yang belum dibangun akan dinamakan ruangan Mataram. "Mataram adalah representasi Jawa. Ruangan ini sedang dibangun," ujar Dubes.

Ada satu ruangan kecil di KBRI yang dirancang khusus untuk menampilkan foto presiden Indonesia, yakni Soekarno, Soeharto, BJ Habibie. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Presiden Indonesia, kata Tantowi, berasal dari berbagai kalangan, baik politisi, tentara, ilmuwan, alim ulama, Ibu rumah tangga, maupun pengusaha. Ini adalah keunggulan Indonesia karena sistem politiknya memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin.

Gedung KBRI Selandia Baru dibeli tahun 1983. Ketika dipercayakan menjadi dubes satu setengah tahun lalu, gedung ini langsung dipugar. Tantowi memberikan apresiasi kepada Chairman Panasonic Gobel Indonesia Rachmat Gobel yang sudah memberikan bantuan finansial untuk memugar gedung KBRI. Nama Graha Gorontalo diabadikan sebagai nama salah satu gedung yang pemugarannya mendapat dukungan finansial dari Rachmat.

Gorontalo adalah tempat asal Rachmat. Untuk memeriahkan peringatan 100 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru sekaligus peresmian Graha Gorontalo, Rachmat membawa para pengrajin dari Gorontalo dan para artis peraih Panasonic Awards ke Wellington. Hartini Maliki yang lazim disapa Nou, dari Gorontalo sempat memperagakan kebolehannya di KBRI menggoreng pisang dengan tangan di minyak yang sedang mendidih.

"Gorontalo juga menjadi ikon Indonesia," kata Tantowi. Menurut dia, setiap orang yang memberikan kontribusi terhadap perbaikan gedung dan ruangan KBRI akan mendapatkan apresiasi berupa pengabadian nama wilayah, etnik, atau orang.

Selain Ketua DPR Bambang Soesatyo, hadir juga pada kesempatan itu sejumlah anggota DPR RI, antara lain, Ketua Komisi III Akbar Faisal, anggota Komisi XI Misbakhun, anggota Komisi III DPR RI Masinton, dan staf ahli DPR RI Yorys Raweyai.

Persemian Graha Gorontalo, ruang Papua, dan ruang Sriwijaya di Gedung KBRI dihadiri oleh para mahasiswa Papua asal Indonesia, mahasiswa Indonesia lainnya, dan kalangan diaspora Indonesia. Dalam acara tanya-jawab dengan ketua DPR RI dan sejumlah narasumber dari Jakarta, tak ada pertanyaan dari mahasiswa. Dubes mengatakan, penjelasan tentang Indonesia sudah sering ia sampaikan. Ia yakin, mahasiswa asal Papua yang belajar di Selandia Baru sudah memiliki nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme yang tidak tergoyahkan.

Dubes RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya di depan Graha Gorontalo, KBRI Wellington, yang diresmikan 10 Nov. 2018. (Primus Dorimulu)



Sumber:

“Tanah Terjanji” di Pasifik


Aditya L Djono / ALD Senin, 12 November 2018 | 17:35 WIB

Papua bukan wilayah yang biasa-biasa saja. Selama bertahun-tahun, Papua menjadi isu internasional yang merongrong kedaulatan pemerintah RI atas wilayah itu.

Fakta menunjukkan, ada sedikitnya 18 negara di kawasan Pasifik yang warganya beretnis Melanesia dan Polinesia gencar menyerukan pentingnya persatuan di antara mereka. Faktor pemersatunya tunggal, kesamaan etnik.

Tak bisa dimungkiri Papua menjadi incaran, dan dianggap ibarat promise land (tanah terjanji). Hal itu lantaran Bumi Cendrawasih itu pulau yang teramat besar. Jika Papua mirip sebuah benua, wilayah negara-negara Pasifik lainnya hanya noktah-noktah kecil yang terserak yang terancam tenggelam akibat fenomena pemanasan global. Dalam lima dekade ke depan, negara-negara itu kemungkinan tak lagi eksis.

Itukah mengapa dibandingkan wilayah lain di NKRI, dimensi politik Papua sangat kentara. Perhatian besar terhadap provinsi di ujung timur wilayah Nusantara yang ditujukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat tepat.
Selayaknya perhatian dengan bobot yang sama juga ditunjukkan kementerian dan lembaga negara lain, serta pemerintah daerah setempat.

Secara de facto dan de jure, Papua, dan juga Papua Barat adalah wilayah integral dari NKRI. Oleh karenanya, kedua provinsi itu tidak boleh tertinggal dan terbelakang dibandingkan 32 provinsi lainnya.

Kenyataan saat ini menunjukkan, pembangunan Papua masih tertinggal dibandingkan wilayah lain. Meskipun sejak 2002 pemerintah telah menggelontorkan dana otonomi khusus (otsus) hingga Rp 75 triliun ke Papua dan Papua Barat, potret ketertinggalan belum sirna.

Tak hanya aspek fisik kewilayahan, kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua juga belum semaju wilayah lain, baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Luasnya wilayah dengan kondisi geografis yang dipenuhi pegunungan, membuat banyak wilayah di Papua yang terisolasi. Akibatnya, banyak warga yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan secara memadai.

Konektivitas menjadi persoalan akut yang belum terselesaikan selama lebih dari empat dekade sejak wilayah itu menjadi bagian sah dari NKRI. Kini Presiden Jokowi memberi perhatian besar dengan menggelar sejumlah proyek strategis nasional. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan trans-Papua dan bandara menjadi prioritas.

Selama empat tahun terakhir, sedikitnya 1.900 km jalan trans-Papua telah terbangun. Hal itu diharapkan tak hanya layanan publik yang bisa semakin menjangkau warga, tetapi juga mobilitas barang dan jasa juga diharapkan mampu memberi dampak signifikan terhadap perekonomian setempat. Muara dari semua itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Selama bertahun-tahun, warga Papua merasakan ketidakadilan lantaran harus membeli BBM dengan harga yang jauh lebih mahal daripada rakyat di Jawa. Sebelum kebijakan ini dilaksanakan, harga premium dan solar di Papua sekitar Rp 50.000-100.000 per liter dan di Papua Barat antara Rp 15.000-Rp 30.000/liter. Saat ini harga premium di dua provinsi itu Rp 6.450/liter dan solar Rp 5.150/liter.

Di tengah gencarnya pembangunan, Papua ternyata juga mengidap persoalan yang sama dengan wilayah lain, yakni bercokolnya virus korupsi di tubuh birokrasi. Akibatnya, anggaran besar yang dialokasikan tak termanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan.

Korupsi memang masih menjadi persoalan di sana. Polda Papua mencatat, sepanjang Januari hingga Agustus 2018 terdapat 97 tersangka dugaan kasus korupsi. Kerugian negara yang dilakukan para koruptor itu mencapai Rp 548,1 miliar.

Diplomasi
Selain persoalan internal tersebut, faktor eksternal yang memengaruhi Papua juga harus mendapatkan perhatian serius. Pemerintah tidak bisa menganggap remeh gerakan-gerakan yang ingin melepaskan Papua dari NKRI.

Memang terlihat hanya ada satu atau dua peristiwa fisik terkait upaya melepaskan diri itu, tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah upaya diplomasi yang mereka galang di luar negeri. Apalagi, gerakan tersebut terus mengobarkan semangat kesamaan etnis Melanesia dan Polinesia di kawasan Pasifik.

Untuk itu, upaya diplomasi mencegah internasionalisasi Papua menjadi langkah strategis yang harus dirumuskan dan dijalankan. Ini penting, karena justru Indonesia adalah termasuk dalam kawasan Pasifik serta sebagian penduduknya beretnis Melanesia dan Polinesia. Ada lima provinsi Indonesia yang ada di Pasifik, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Etnik Melanesia mendiami tiga provinsi, sementara etnis Polinesia ada di Maluku dan Maluku Utara. Total penduduk Melanesia dan Polonesia di lima provinsi ini lebih dari 11 juta orang atau lebih dari 60% etnik Melanesia dan Polinesia di Pasifik.

 



Sumber: Suara Pembaruan

Prioritaskan Pembangunan SDM Papua


Primus Dorimulu / Yustinus Paat / Hotman Siregar / ALD Senin, 12 November 2018 | 17:40 WIB

Wellington - Kebijakan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur dasar di Papua diapresiasi banyak pihak. Langkah itu diyakini akan memberi dampak positif pembangunan sektor-sektor lainnya, karena membuka isolasi banyak wilayah terpencil.
Sejalan dengan itu, pemerintah diharapkan juga memberi perhatian serius terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), terutama terkait bidang kesehatan dan pendidikan, di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Dengan demikian, Papua tumbuh menjadi serambi Indonesia yang sesungguhnya, karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan negara-negara di wilayah Pasifik.

“Bertahun-tahun orang Papua merasa tertinggal dan lebih terbelakang dibandingkan sesama orang Indonesia di wilayah lainnya. Kondisi ini harus diubah pemerintah melalui pembangunan sumber daya manusia,” ujar politisi Partai Golkar asal Papua, Yorrys Raweyai di Wellington, Selandia Baru, akhir pekan lalu.

Yorrys menjelaskan, di samping pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan trans-Papua sepanjang lebih 1.900 km yang telah dibangun, pemerintah harus memprioritaskan kualitas SDM di Papua. “Pembangunan infrastruktur di Papua sudah bagus. Sekarang, pendidikan dan kesehatan orang Papua yang harus lebih diprioritaskan,” tandasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, melihat fakta bahwa angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat menduduki peringkat tertinggi di Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Papua mencapai lebih 27,74% dari total populasi di wilayah itu, demikian pula di Papua Barat, kemiskinannya mencapai 23%. Sedangkan, angka kemiskinan nasional per Maret lalu membaik ke posisi 9,8%.

Demikian pula indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat juga masih rendah. Tahun 2017, BPS mencatat IPM di Papua sebesar 59,09 dan di Papua Barat 62,99, jauh di bawah IPM nasional yang tercatat 70,81.

Terkait pembangunan Papua, peneliti Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur dan penyetaraan harga BBM. Namun, kata Arman, ada sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat.

“Minimal ada empat catatan yang perlu diperhatikan pemerintah pusat dalam membangun tanah Papua,” ujar Arman di Jakarta, Senin (12/11).

Pertama, pemerintah pusat harus bisa memastikan bahwa kebijakan infrastruktur atau harga BBM sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua saat ini. “Karena itu, pusat mesti sungguh-sungguh mengkaji dan mendengar kebutuhan masyarakat Papua, bukan menerbitkan kebijakan yang semata-mata dari kacamata Pusat,” tandasnya.

Kedua, manajemen dana otonomi khusus (otsus) perlu dikaji kembali, terutama pengawasan penggunaannya, apakah sudah sesuai peruntukannya atau tidak. Jika tidak sesuai peruntukannya, kata dia, pemerintah pusat mesti bertindak tegas untuk memberikan sanksi. Apalagi, total dana otsus yang telah digelontorkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sejak 2002 telah mencapai Rp 75 triliun. “Selama ini, pusat terkesan longgar dalam pengawasan dan penerapan sanksi untuk meredam isu separatisme,” ungkap dia.

Ketiga, masih terkait dengan pengawasan dana otsus, pemerintah pusat perlu memikirkan mekanisme pengawasan dari masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa. Masyarakat sipil, akademisi dan mahasiswa, merupakan stakeholder terdekat dengan pemda-pemda di Papua dan sangat memahami kebutuhan masyarakat Papua.

Keempat, pemerintah pusat juga perlu serius mendorong program peningkatan kapasitas SDM, antara lain untuk memanfaatkan dana otsus. “Selain karena longgarnya pengawasan, dana otsus juga tidak efektif karena minimnya kapasitas pemda dalam penggunaan atau pengelolaan dana otsus,” tandasnya.

Separatisme Berkurang
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, arah pembangunan Papua sudah berada di jalur yang benar sebagai bagian dari upaya diplomasi mengatasi persoalan separatisme di wilayah itu. Masalah Papua sudah selesai dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. “Saya kira masalah Papua sudah selesai yakni bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI," tegasnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat tekanan separatisme di Papua sudah semakin berkurang. Hal ini tak lepas langkah pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar untuk membangun Papua.

Ia berharap ke depan separatisme itu bisa hilang seiring dengan upaya diplomasi Menteri Luar Negeri RI dengan para dubes yang ditugaskan di negara-negara Melanesia. Kharis juga memuji upaya Dubes Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya yang terus melakukan diplomasi ke negara-negara tetangga untuk meredam internasionalisasi separatisme Papua.

“Saya acungi jempol buat Dubes Tantowi Yahya. Dia terus berupaya bagaimana melakukan diplomasi ke dunia internasional untuk menyelesaikan masalah Papua. Kami mendukung upaya diplomasi itu,” tuturnya.

Di tingkat parlemen dunia, sambung Kharis, upaya diplomasi internasional juga terus dilakukan. Parlemen Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari badan koordinasi parlemen dunia.

“Jadi, tugas kita semua meredam internasionalisasi Papua. Papua sudah menjadi bagian NKRI yang tidak bisa ditawar lagi,” katanya.

Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR Jerry Sambuaga menilai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Papua merupakan hal yang sangat positif. DPR mengapresiasi pemerintah yang menunjukan keberpihakan yang jelas dan positif kepada masyarakat Papua.

“Papua sebagai bagian dari NKRI sudah final dan pemerintah memegang teguh itu dan selalu menjaga itu dengan konsisten,” katanya.

Menurutnya, akuisisi 51% saham Freeport oleh pemerintah merupakan hal yang sangat signifikan dan positif yang sangat bermanfaat bagi Indonesia. Akuisisi itu sekaligus menunjukan dan menegaskan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Ia menjelaskan, para dubes dan diplomat sudah melakukan hal-hal yang positif terkait Papua. Ke depan Ia berharap para dubes dapat bekerja lebih intensif lagi dalam mengawal kedaulatan Papua sebagai bagian dari NKRI di level internasional.

“Saya mengusulkan agar para dubes dan para dipomat juga melibatkan para kepala daerah di Papua, mulai dari gubernur, bupati, dan walikota untuk ikut serta bekerja sama dan berkoordinasi dengan para dubes dan diplomat untuk melakukan sosialisasi tentang keadaan yang riil yang memang positif di Papua,” jelasnya.

Politisi Golkar itu juga meminta para mahasiswa Papua yang sekolah di luar negeri agar terus semangat dalan studinya dan menyampaikan pesan-pesan yang positif soal Papua dan Indonesia, sekaligus mengawal Papua sebagai bagian yang utuh dari NKRI.



Sumber: Suara Pembaruan

CLOSE