Utang Pemerintah Digunakan Produktif


/ HA Jumat, 14 September 2018 | 16:24 WIB

Jakarta - Pemerintah memastikan seluruh utang baru digunakan secara produktif untuk membiayai program-program pembangunan, memacu pertumbuhan ekonomi nasional, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penggunaan utang secara produktif antara lain tercermin pada pertumbuhan utang sejak 2014 hingga tahun ini yang mencapai 63%, lebih rendah dari pertumbuhan belanja infrastruktur, belanja kesehatan, dan belanja perlindungan sosial yang masing-masing mencapai 160,7%, 79,9%, dan 1.132%.

“Utang pemerintah digunakan secara produktif. Buktinya, belanja yang sifatnya produktif dari tahun ke tahun terus meningkat, seperti untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial,” ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Schneider Siahaan kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut Schneider, belanja infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan sosial dari tahun ke tahun terus meningkat, termasuk anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Belanja-belanja tersebut merupakan pengeluaran produktif yang sifatnya investasi sumber daya manusia (SDM) bagi generasi mendatang dan tidak dapat ditunda,” tegas dia.

Schneider menjelaskan, dibanding empat tahun sebelumnya pun (2010-2014), pertumbuhan utang pemerintah dalam empat tahun terakhir (2015-2018) masih lebih rendah, yaitu 55,1% dibanding 34,4%.

Namun, kata dia, anggaran infrastruktur sejak 2015 mengalami lonjakan tajam dibanding 2014, yakni dari Rp 157,4 triliun menjadi Rp 256,1 triliun, dan meningkat lagi menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016, bahkan naik menjadi Rp 379,4 triliun pada 2017, lalu melejit menjadi Rp 410,4 triliun pada 2018. Dengan demikian, anggaran infrastruktur tahun ini dibanding 2014 melambung 160,7%.

Dia menambahkan, pada periode 2014-2018, pertumbuhan utang yang mencapai 63%, lebih rendah dari pertumbuhan belanja infrastruktur (160,7%), belanja kesehatan (79,9%), dan belanja perlindungan sosial (1.135%).

Menurut Schneider, untuk mitigasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap utang, pemerintah akan berupaya menjaga nilai aset likuid dalam valutas asing (valas) yang memadai. Soalnya, aset valas diperoleh melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penarikan valas.

“Jadi secara cash flow, dampak depresiasi rupiah terhadap utang pemerintah relatif terbatas tahun ini, karena kenaikan utang diimbangi dengan kenaikan asetnya. Apalagi sebagian besar utang dalam rupiah atau dalam surat berharga negara (SBN),” papar dia.

Dia mengakui, masalah utama pengelolaan utang pemerintah adalah pengembangan pasar SBN supaya lebih dalam dan likuid serta diikuti penambahan investor domestik yang memadai. “Dengan begitu, dampaknya akan maksimal bagi perekonomian nasional,” tandas dia.

Schneider Siahaan menambahkan, tahun depan, pemerintah akan fokus mencari pembiayaan dari pasar domestik. Dengan adanya pembiayaan dari pasar domestik maka pemerintah bisa mengurangi ketergantungan terhadap modal asing. “Global bond melihat masih ada kemungkinan. Namun probabilitinya masih kecil,” tutur dia.

Cukup Efisien
Secara terpisah, Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan, penggunaan utang saat ini sudah cukup efisien. Hal ini bisa dilihat berdasarkan pembiayaan infrastruktur yang meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2019. “Dengan jumlah utang yang ada pembangunan infrastruktur juga terjadi secara masif,” ucap Mekeng saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/9)

Dia mengungkapkan, dibandingkan negara lain, kondisi utang Indonesia masih terjaga. Hal ini bisa dilihat dari rasio utang yang saat ini sebesar 30% terhadap PDB. Rasio utang negara-negara di Eropa sudah 80% dari PDB, bahkan AS sudah di atas 100% dan Jepang mencapai 200% dari PDB.

Menurut Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah, utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2019 masih cukup aman. Sebab sebagian besar negara maju seperti AS dan Jepang juga melakukan penerbitan utang baru untuk membayar utang jatuh tempo.

Piter mengatakan, ke depan, seharusnya ada pembedaan antara utang luar negeri dan utang dalam negeri. “Utang luar negeri sebaiknya dikurangi karena perekonomian Indonesia menjadi rentan terhadap global shock. Tetapi utang dalam negeri sebaiknya terus ditingkatkan, sebab bisa menjadi instrumen yang akan menggerakkan pasar keuangan domestik. Maka yang perlu dilakukan terhadap utang domestik yaitu mengurangi besarnya kepemilikan asing,” papar dia.

Potensi Krisis Terendah
Di sisi lain, analisis terbaru Nomura Holdings Inc menyebutkan, ada tujuh negara berkembang di dunia yang memiliki risiko besar dalam mengatasi krisis mata uang. Ketujuh negara itu adalah Pakistan, Turki, Srilanka, Afrika Selatan, Argentina, Mesir, dan Ukraina.

Dari tujuh negara itu, menurut analisis Nomur, Argentina dan Turki mengalami krisis mata uang. Sedangkan Argentina, Mesir, Srilanka dan Ukraina telah memutuskan untuk mengambil bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai cara untuk keluar dari krisis.

Analisis Nomura itu juga mengungkapkan adanya delapan negara dengan risiko krisis paling rendah, yakni Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kazakhstan, Peru, Filipina, Rusia, dan Thailand.

“Ini adalah sebuah hasil yang penting. Karena investor lebih fokus pada risiko. Penting untuk tidak menyamaratakan risiko krisis pada negara-negara berkembang,” demikian analisis Nomura.

Masih Aman
Menurut pengamat ekonomi dari UI Lana Soelistianingsih, dari sisi nominal, utang luar negeri terlihat besar. Tetapi jika dibandingkan rasio utang terhadap PDB, jumlahnya relatif rendah, yakni 29,5%.

“Rasio sebesar itu masih dikategorikan sangat aman. Yang bahaya itu jika sudah di atas 35%, walaupun dalam undang-undang besarannya malah 60%,” papar Lana kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (12/9).

Menurut dia, jika dilihat dari komposisi utang luar negeri pemerintah, di mana 56% dalam bentuk rupiah dan 44% dalam bentuk valas. Dari jumlah valasitu, sekitar 25%-nya dalam bentuk dolar AS, selebihnya dalam mata uang lain seperti yen dan lainnya.

“Walaupun ada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, jumlahnya masih relatif kecil. Bisa disimpulkan manajemen utang pemerintah masih baik,” tegas dia.

Lana mengakui, dari sisi jumlah, utang meningkat signifikan, khususnya dalam tiga tahun terakhir. Namun, harus dillihat peruntukan utang tersebut. Pertama, untuk menutup defisit anggaran belanja. “Untuk menutupi defisit memang ada dua cara, yakni dengan utang atau dengan pajak. Kalau dengan utang, ekonomi domestik cenderung aman, sedangkan jika dengan pajak, tentunya akan ada risiko yang berdampak langsung di masyarakat. Karena itu, pilihan pemerintah ada pada utang,” papar dia.

Lana menjelaskan, utang diperlukan untuk membiayai pembangunan, khususnya infrastruktur yang membutuhkan dana amat besar.

“Ibaratnya orang mau punya rumah, ya harus berani berutang. Konsekuensinya harus kerja keras agar utang bisa terbayar,” ujar dia.

Menurut Lana, pertumbuhan utang saat ini relatif lebih baik, meski belum ideal.

“Memang angkanya kurang bagus, karena pertumbuhan utang lebih besar daripada pertumbuhan PDB. Tapi jika dilihat rata-rata dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan utang 10%. Artinya, saat ini masih lebih baik,” ucap dia.

Dibanding negara lain, menurut Lana, Indonesia masih relatif lebih baik dalam hal utang, seperti Malaysia dan Thailand. Hanya saja, Indonesia memiliki kekurangan, yakni secara persepsi Indonesia dinilai memiliki tingkat risiko investasi yang lebih tinggi, dengan peringkat tripple B minus, padahal Malaysia dan Thailand punya peringkat A dan AA.

Meski utang pemerintah saat ini masih cenderung aman, kata Lana Soelistianingsih, pemerintah tidak boleh lengah, terutama pada semester II ini. Menghadapi 2019, pemerintah harus benar-benar mampu mengurangi jumlah utang atau memperbaiki sistem perpajakan.

Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga sependapat bahwa utang pemerintah masih dalam kategori aman, jika dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi seperti rasio terhadap PDB. Kemampuan pemerintah untuk membayar pun masih cukup baik.

Selain itu, kata Fahmy, pada masa lalu utang digunakan untuk membayar utang lainnya. Sedangkan pemerintahan saat ini mengalokasikannya untuk membangun infrastruktur. “Tentu pemerintah punya pertimbangan kenapa mengejar pembangunan infrastruktur. Karena memang sektor ini yang akan memberikan multiplier effect yang besar dan membuka konektivitas antara daerah,” ujar dia.

Utang Jatuh Tempo
Sementara itu, Ekonom Indef Bhima Yudhistira menuturkan, untuk utang pemerintah yang terberat adalah utang jatuh tempo yang biasanya melakukan pembiayaan kembali (refinancing) dengan membayar utang lewat penerbitan utang baru, di tengah pelemahan nilai tukar.

Refinancing semakin berat karena imbal hasil yang diminta investor asing naik, artinya kita harus menerbitkan surat utang baru dengan tenor lebih lama dengan bunga lebih mahal,” ujar dia kepada Investor Daily Jakarta, Rabu (12/9).

Bhima menjelaskan, akibat pelemahan rupiah, pembayaran utang jatuh tempo untuk cicilan pokok maupun bunga mengalami selish pembengkakan sekitar Rp 13 triliun. Sebab, utang jangka pendek masih ada yang menggunakan kurs Rp 13.400 per dolar AS, padahal saat ini kurs sudah tembus Rp 14.800-14.900. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi utang luar negeri per Juni 2018 mencapai US$ 355,74 miliar.

Bhima Yudhistira menambahkan, untuk utang jatuh tempo pada 2019 memiliki tantangan yang semakin berat, karena ada tekanan rencana Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuan (Fed funds rate/FFR) dan perang dagang. Situasi itu memaksa pemerintah menerbitkan surat utang dengan bunga yang lebih menarik.

Posisi imbal hasil (yield) obligasi pemerintah tenor 10 tahun pun, menurut Bhima, terus meningkat, kini berada di posisi 8,63%. “Itu artinya, yield spread dengan US Treasury Bond semakin lebar, sebesar 2,9% untuk tenor 10 tahun. Jika yield spread melebar, itu menandakan investor menghindari surat utang di negara berkembang, termasuk Indonesia,” papar dia.

Para investor, menurut Bhima, akan memilih aset yang lebih aman dalam denominasi dolar AS dan pindah ke US Treasury Bond.

Menurut dia, ke depan, dalam menghadapi peningkatan utang, pemerintah harus melakukan alternatif financing. Pertama, jika hendak menerbitkan utang harus lebih banyak dalam denominasi rupiah.

“Kedua, yaitu financing alternatif , misalnya menerbitkan green bond. Jadi, proyek infrastruktur yang berhubungan dnegan lingkungan bisa ditawarkan menggunakan skema green bond dan penawaran terbatas ke investor, terutama hedge funds yang memiliki ketertarikan pada isu lingkungan. Ketiga, kalau mau emisi dalam valas, jangan dalam denominasi dolar. Kita bisa menerbitkan Panda Bond atau pakai yuan,” ujar dia.

Mengenai utang produktif, Bhima Yudhistira mengatakan, utang produktif dapat diukur dari seberapa besar penambahan utang dan seberapa besar untuk pertumbuhan ekonomi.

Catatan: artikel ini sudah terbit di harian Investor Daily edisi 13 September 2018 dengan judul yang sama.



Sumber: Investor Daily

Utang Pemerintah Masih Aman


/ HA Jumat, 14 September 2018 | 21:40 WIB

Jakarta - Utang pemerintah yang mencapai Rp 4.352 triliun per Juli lalu, masih dalam batas aman. Salah satu indikatornya adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29%, jauh di bawah ketentuan UU Keuangan Negara, maksimal 60%. Rasio utang itu juga menurun dibandingkan 2007 yang mencapai 35%.

Selain itu, jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB masih di bawah negara-negara itu. Tambahan utang yang dilakukan pemerintah sejak 2015, juga lebih banyak dialokasikan untuk membiayai kegiatan produktif, seperti proyek infrastruktur, anggaran kesejahteraan, dan untuk pemerataan. Dengan demikian, beban utang pemerintah, baik utang luar negeri maupun melalui Surat Berharga Negara (SBN) masih terkelola dengan baik.

Demikian kesimpulan pandangan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) A Tony Prasetiantono, Kepala Kajian Makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Febrio N Kacaribu, dan Direktur Investa Saran Mandiri, perusahaan private equity Indonesia Yohanis Hans Kwee, Selasa (11/9) dan Rabu (12/9).

Tony mengatakan, utang diperlukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan fiskal, dengan syarat masih terkendali. Indikator yang paling lazim digunakan adalah membandingkan utang dengan PDB. Sebab, variabel ini dianggap menggambarkan secara objektif kekuatan ekonomi suatu negara untuk menanggung beban utang.

Dari indikator rasio utang terhadap PDB, dia menegaskan, utang pemerintah sangat aman. Selain di bawah ketentuan UU, yaitu maksimal 60%, dibandingkan negara lain dalam satu kawasan, rasio utang pemerintah lebih rendah. Sebagai perbandingan, utang Malaysia terhadap PDB mencapai 56%, Thailand 42%, Filipina 34%, Vietnam 62%, dan Singapura 111%.

Dia menilai, kritik yang dilontarkan terhadap utang pemerintah saat ini tidak akurat. Pasalnya, utang memiliki banyak aspek sehingga berpotensi disalahgunakan dan menjadi informasi yang menyesatkan bagi masyarakat.

“Hal yang terpenting adalah modal utang tersebut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan,” jelasnya.

Meski demikian, Tony mengingatkan, dalam kondisi nilai tukar rupiah rentan terhadap dinamika global, misalnya, terkait kenaikan suku bunga The Fed, serta di tengah perang dagang AS-Tiongkok, dan sentimen negatif akibat pemburukan ekonomi di sejumlah negara, sikap terbaik yang perlu diambil pemerintah adalah konservatif.

“Proyek-proyek besar yang memerlukan devisa besar perlu direm. Saya setuju dengan penjadwalan kembali proyek-proyek infrastruktur secara selektif. Proyek listrik 35.000 MW juga perlu disisir lagi. Dulu kita membuat perencanaan 35.000 MW kan dasarnya pertumbuhan ekonomi 6-7%, namun sekarang pertumbuhan ekonomi 5%. Sehingga target 35.000 MW tersebut terlalu besar dan bisa diturunkan tanpa mengganggu pasokan di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Febrio Kacaribu menjelaskan, membangun infrastruktur tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apalagi, Indonesia tertinggal sangat jauh dalam penyediaan infrastruktur dasar. Pemerintah tak dapat mengandalkan APBN semata. Sebab itu, pemerintah perlu berutang agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat.

“Satu lagi indikator taraf hidup dari suatu negara yang sering digunakan adalah ketersediaan infrastruktur yang sepadan dengan pertumbuhan ekonominya. Dan Indonesia masih di bawah rata-rata. Jadi wajar jika pemerintah berutang untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Sedangkan, Yohanis Hans Kwee mengingatkan, jumlah nominal utang pemerintah memang meningkat, tetapi masih dalam taraf aman. Utang Indonesia masih lebih rendah dari Amerika Serikat yang lebih dari 100% terhadap PDB, dan juga Jepang yang lebih 200% terhadap PDB. “Di Eropa, angkanya juga lebih besar sekitar 80%-90% terhadap PDB. Bahkan, Yunani mencapai lebih dari 200%,” katanya.

Hans menilai, jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, langkah pemerintah menambah utang bukan suatu hal yang buruk. Asalkan masih di angka yang wajar.

Terkelola Baik
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran utang pemerintah yang disoroti banyak pihak akhir-akhir ini masih terkelola dengan baik. Selain itu, dari total utang Rp 4.253 triliun per Juli 2018, tambahan utang oleh pemerintahan saat ini sejak 2015 hanya Rp 1.645 triliun.

Dia mencontohkan, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, yang dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017, dari jumlah tersebut 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015.

“Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?” ujarnya.

Menkeu juga mengungkapkan, tambahan utang saat ini diimbangi dengan peningkatan anggaran untuk bidang kesehatan dan juga pembangunan daerah, seperti dana desa. Rasio pembayaran pokok utang terhadap anggaran kesehatan, disebutkan oleh Sri Mulyani, saat ini mengecil dibandingkan rezim sebelumnya.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun. Dengan demikian, rasionya 4,57 kali lipat. “Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam sembilan tahun sebesar 19,4%,” ujarnya.

Ditambahkan, anggaran kesehatan akan makin meningkat tahun depan, menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009. Terkait dana desa, Menkeu juga menyebutkan rasionya terhadap pembayaran pokok utang semakin menurun. Pembayaran pokok utang dibandingkan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat. Pada tahun 2018 rasio menurun menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

“Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang,” tandasnya.

Selain itu, tambahan utang juga diimbangi dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Pada 2014, anggaran infrastruktur hanya Rp 157 triliun. Dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp 410 triliun, atau naik lebih dua kali lipat.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati dan terukur. “Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3% per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga dari 2,59% dari PDB tahun 2015, menjadi 2,49% tahun 2016, dan 2,51% tahun 2017. Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12%, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84%,” ujarnya.

Hal tersebut, Menkeu menegaskan, menjadi bukti pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara kredibel.

“Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Catatan: Artikel ini sudah terbit di harian Suara Pembaruan edisi 12 September 2018 dengan judul yang sama.



Sumber: Suara Pembaruan