Sukseskan Program 1 Juta Rumah, Pusat Ingatkan Daerah Percepat Penerbitan IMB

Ilustrasi rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (Antara)

Oleh: Novi Setuningsih / FMB | Senin, 20 Maret 2017 | 13:57 WIB

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui masih banyak daerah yang belum melaksanakan perintah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengenai pemangkasan waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana dikeluhkan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Hal ini dinilai menghambat realisasi program 1 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

"Soal IMB-nya. Lewat surat edaran itu kan diminta untuk dipangkas 3 hari. Nah pemerintah daerah harus merubah perdanya menjadi 3 hari," kata Basuki yang ditemui di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Selasa (20/3).

Perubahan izin mengenai pemangkasan penerbitan IMB, lanjutnya, menjadi sulit karena harus melibatkan DPRD terkait perubahan peraturan daerahnya (perda).

"(Perubahan perda IMB) Harus dengan DPRD segala kan, dan sekarang juga ada pilkada kan," ujarnya.

Namun, Basuki mengungkapkan Apersi belum memiliki data pasti mengenai daerah yang belum melaksanakan surat edaran Mendagri tersebut.

Sebelumnya, menghadap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Apersi melaporkan masih banyak kendala yang dihadapi oleh pengembang di sejumlah daerah.

Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi, Juniaidi Abdillah mengatakan sesuai dengan visi pemerintah pusat membangun rumah bersubsidi untuk MBR maka Apersi berusaha mewujudkannya. Tetapi, ternyata pada pelaksanaannya di daerah masih terkendala sulitnya perizinan.

"Tadi kita sampaikan beberapa kendala di antaranya kurang didukung oleh pemerintah daerah untuk perizinan dan mungkin juga infrastruktur," kata Junaidi sebelum meninggalkan kantor Wapres, Jakarta, Senin (20/3).

Padahal, ungkapnya, pemerintah pusat melalui program sejuta rumah telah mengeluarkan PP 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah guna mempermudah pembangunan rumah subsidi tersebut.

Ditambah lagi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah merespon dengan mengeluarkan surat edaran 668/1062/SJ Tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di daerah. Dengan penekanan, perizinan yang dihilangkan, penggabungan perizinan, dan percepatan perizinan.

Tetapi, Junaidi mengungkapkan masih banyak daerah yang tidak merespon kebijakan pusat tersebut. Terbukti, masih banyak pengembang di daerah yang sulit mengurus perizinan sebab banyak pemerintah daerah (pemda) belum menerapkan sistem perizinan satu atap atau sudah menerapkan tetapi masih banyak pintu yang harus dilalui.

"Banyak sih, di daerah Kalimantan Barat juga ada. Jadi pintunya itu banyak karena memang juga tidak ada keterbukaan. Perizinan panjang, masih ada yang 5 bulan ada, belum selesai. Ketidakterbukaan pemda untuk mencerdaskan masyarakat karena memang ada hal tertentu yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat ini berkesan tidak mengerti apa-apa," ungkapnya.

Selain itu, secara tidak langsung Junaidi mengungkapkan bahwa praktik suap juga masih ada guna memuluskan perizinan. Hal itu, lantaran masih dipersulitnya pengembang mendapatkan izin membangun.

Meskipun banyaknya kendala, Apersi tetap berkomitmen membangun 120.000 unit rumah sebagaimana ditargetkan tahun 2017. Dengan daerah prioritas, di antaranya Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Barat, dan Palembang.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT