Hybrid Multiplexer Bisa Jadi Kompromi TV Digital

Ilustrasi. (BSMH)

Oleh: / YUD | Rabu, 9 Agustus 2017 | 20:59 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Sujarwanto Rahmat Arifin mengatakan dari tiga opsi terkait operator multiplexer untuk TV Digital, sistem hybrid multiplexer lebih memungkinkan dibandingkan multi operator dan single multiplexer (single mux).

"Kalau dilihat dari tiga opsi, singel mux alot, kalau multi operator semua dapat juga tidak mungkin, karena TV Digital itu kan efisiensi, komprominya hybrid," katanya dalam acara mengkritisi konsep revisi UU penyiaran yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jakarta, Rabu (9/8).

Rahmat mengatakan hal itu menanggapi terkait migrasi TV Analog ke TV Digital yang kini tengah dimasukkan dalam rancangan perubahan Undang-Undang Penyiaran.

Ia mengatakan, dalam hybrid operator ada dua kemungkinan. Pertama, satu multiplexer diberikan kepada TVRI dan lainnya kepada konsorsium yang dibentuk oleh para pelaku industri sendiri.

Kedua, satu multiplexer diberikan kepada TVRI dan kemudian masing-masing group (kelompok) TV mendapatkan multiplexer sendiri. Multiplexer TVRI dapat digunakan oleh TV Digital yang baru maupun TV Komunitas.

Namun demikian, sistem hybrid memang akan menghadapi tuduhan terkait keadilan, dimana terdapat TV-TV Baru yang kemungkinan merasa dianaktirikan.

Namun hal itu lebih memungkinkan dibandingkan dengan single multiplexer. Single multiplexer dengan membuat satu operator multiplexer, menurut dia, memang ideal seperti di Malaysia. Namun demikian, hal ini akan ditentang keras oleh pemilik stasiun TV saat ini.

Salah satu diantaranya adalah stasiun TV yang ada telah mengalokasikan dananya untuk infrastruktur seperti menara, gedung dan lainnya.

"Apakah hal ini bisa diganti, sehingga mereka tidak merasa rugi telah membangun, kalau tidak ya sulit, karena mereka juga sudah berinvestasi di infrastrukturnya," katanya. Selain itu, menurut dia, single mux juga akan dituduh sebagai monopoli.

Ia menambahkan, migrasi TV analog ke digital merupakan keniscayaan yang harus segera dilakukan, mengingat hal ini juga dilakukan oleh negara-negara lain di seluruh dunia untuk memasuki era digitalisasi.

"Di wilayah Asia Tenggara yang belum hanya Myanmar, apa kita disamakan dengan Myanmar," katanya.

Untuk itu, ia berharap, revisi UU Penyiaran dapat segera disahkan sehingga proses migrasi TV Analog ke Digital juga dapat segera berlangsung.




Sumber: ANTARA
ARTIKEL TERKAIT