Ilustrasi ibu memberi ASI kepada bayinya.

Jakarta - Rendahnya prevalensi (tingkat pemberian) ASI ekslusif di Indonesia secara nasional tak hanya terjadi di kalangan pekerja non formal, tetapi juga terjadi di antara perempuan pekerja sektor formal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Program Magister Kedokteran Kerja Departemen Kedokteran Komunitas FKUI, persentase pekerja sektor formal di Jakarta yang memberi ASI eksklusifnya adalah 32%. Menyedihkan lagi, penelitian ini menunjukan hampir 80% pekerja pabrik di Jakarta tidak memberikan ASI eksklusif.

Menurut Dr Ray Basrowi, peserta Program Studi Magister Kedokteran Kerja yang melakukan penelitian ini, ada beberapa faktor yang berperan terhadap rendahnya angka pemberian ASI ekslusif pada pekerja sektor formal, di antaranya perasaan cemas dari para ibu karena harus segera kembali bekerja setelah tiga bulan cuti serta khawatir harus sering meninggalkan pekerjaan.

Padahal, lanjut dokter Ray, kekhawatiran ini tidak perlu karena pemerintah telah menjamin pemberian ASI eksklusif di tempat kerja melalui Surat Kesepakatan Bersama Tiga Menteri (Menkes, Menaker, dan Meneg PP) mengenai peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja yang telah efektif sejak 2009. ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada anak tanpa tambahan lainnya selama enam bulan pertama hidup bayi.

"Namun, penelitian ini menunjukan bahwa SKB tersebut belum menciptakan efek dorongan moril yang maksimal bagi pekerja perempuan. Terbukti dari penelitian ini para pekerja sektor formal memilih untuk mulai memberi makanan pengganti ASI sejak usia bayi 3 bulan, yaitu saat mereka sudah harus menyelesaikan cuti melahirkan," ungkap Dr Ray di Jakarta, Selasa (14/5).

Dr Roy menjelaskan, penelitian ini juga mengungkapkan sebanyak 50% atau satu dari dua pekerja perempuan sektor formal di Jakarta memompa ASI di toilet atau kamar mandi karena kurang memadainya fasilitas ruang laktasi dan tidak adanya program pembinaan laktasi yang maksimal di tempat kerja. Padahal, lanjut dia, hal tersebut sudah diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Bahkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di sektor pabrik swasta tetapi juga di beberapa instansi pemerintah dan BUMN yang menjadi lokasi penelitian ini.

"Belum lagi fakta yang menunjukkan hampir separuh responden mengaku tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan tempat kerja menyediakan fasilitas menyusui (ruang laktasi) dan perlengkapannya," papar Dr Ray.

Ray mengungkapkan, penelitian dilakukan kepada 192 pekerja wanita yang memiliki anak usia 6 bulan hingga 2 tahun. Dengan rincian, lanjut dia, 77 pegawai kantor atau instansi pemerintah dan 115 pekerja pabrik. Ia menjelaskan penelitian tersebut dilakukan pada akhir Oktober 2012 sampai Januari 2013.

Investor Daily

Penulis: IIN/NAD

Sumber:Investor Daily