Polemik Senjata Brimob, Kapolri: Ada yang Ingin Adu Domba

Jenderal Pol Tito Karnavian. (Antara)

Oleh: Anselmus Bata / AB | Minggu, 1 Oktober 2017 | 10:35 WIB

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan polemik impor senjata untuk Korps Brimob sebenarnya tak perlu terjadi, karena pengadaan senjata selama sudah sering dilakukan dan pengawasannya pun ketat. Polemik ini muncul karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba institusi negara, seperti TNI, Polri, BIN, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal tersebut disampaikan Jenderal Tito Karnavian melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (1/10).

Menurutnya, impor senjata yang dilakukan Polri mencuat dengan isu regulasi dan peruntukannya. Isu ini muncul terkait datangnya Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm sebanyak 280 pucuk, Amunition Castior 40 mm, 40 x 46 mm round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation jump grenade sebanyak 5.932 butir (71 box) di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Jumat 29 September 2017 pukul 23.30 WIB. Amunisi yang diimpor PT Mustika Duta Mas akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri dengan menggunakan pesawat carter model Antonov AN-12 TB dari maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Permasalahan ini menjadi viral karena hingga saat ini rekomendasi kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI terkait izin masuk impor barang tersebut belum diterbitkan. Sementara, Polri telah mengajukan rekomendasi berdasarkan surat komandan Korps Brimob Polri kepada kepala Bais TNI Nomor B/2122/IX/2017 tanggal 19 September 2017.

"Pengadaan senjata yang sudah dirilis resmi pengadaannya di web Polri ini seharusnya tidak menjadi masalah, apalagi menjadi polemik di masyarakat umum. Pengadaan senjata selama ini sudah sering dilakukan dan tentu saja pengawasannya sangat ketat," kata Tito.

Polemik terkait senjata ini, lanjut kapolri, mudah dibaca oleh publik karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengadu domba institusi negara, seperti TNI, Polri, BIN, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal tersebut tidak sehat, karena jika terus terjadi akan membuka celah kerawanan bagi masuknya ancaman dari pihak lain. Selain itu, kegaduhan tersebut berdampak pada terbukanya rahasia-rahasia negara, termasuk senjata yang dimiliki Indonesia. Hal ini sangat merugikan Indonesia.

"Polemik seperti ini harus diakhiri. Tidak perlu lagi ada kegaduhan antarinstansi yang muncul di ruang publik. Perlu pemilahan mana yang bisa menjadi konsumsi publik atau mana yang cukup menjadi penanganan khusus pemerintah. Masyarakat harus yakin bahwa pemerintah tetap kompak. TNI, Polri, BIN, dan Kemhan tetap kompak di bawah Presiden. Hindari polemik yang tidak perlu dan kontra produktif," tegas Jenderal Tito.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT