Judul Buku:  "Tahun 1511 - Limaratus Tahun Kemudian
Penulis: Laksdya TNI Didik Heru Purnomo dkk,
Editor: Putut Prabantoro
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Lima ratus tahun setelah kejatuhan Malaka, laut Indonesia belum pernah berjaya kembali.
 
Jika Indonesia ingin berjaya lagi di laut, Indonesia harus berbenah.  Melakukan reformasi birokrasi kelautan yang mengatasi tumpang tindih peraturan. Pemerintah diminta segera membentuk satu wadah tunggal yang bermulti fungsi (multi task single agency) agar keamanan, keselamatan dan serta hasil kekayaan perairan Indonesia dapat terjaga.

Dalam buku berjudul "TAHUN 1511 - Limaratus Tahun Kemudian" yang ditulis oleh Laksdya TNI Didik Heru Purnomo (Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut - Kalakhar Bakorkamla)) bersama 33 wartawan, mencoba membangun optimisme akan kembalinya kejayaan laut yang pernah diraih sebelum tahun 1511.

DI tahun itu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jarak diagonal antara Sabang ke Merauke adalah sama dengan jarak London ke Istambul. Sebelum tahun 1511, Indonesia yang dulu dinamakan Nusantara sangat dikenal dengan kekuatan lautnya dan sangat disegani oleh negara tetangga bahkan China.

Pada saat itu,  perairan selat Malaka dan laut wilayah Timur Asia dikuasai oleh Nusantara. Kehebatan pelaut Indonesia sudah ada sejak abad kedua, ketika pelaut Indonesia mengarungi laut lepas hingga Madagaskar, Afrika.

Namun sejak jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, praktis kekuasaan Nusantara atas lautnya hilang. Kejatuhan Malaka diawali dengan ditemukannya jalur rempah-rempah oleh Ludovico Di Varthema, petualang dari Bologna - Italia yang menjejakan kaki pertama kali di Ternate pada 1506 saat Sultan Bayanullah memerintah (1500 -1521).  Kekuasaan Nusantara atas lautnya semakin tak mungkin direbut kembali setelah tewasnya Dipati Unus dari Demak tewas dalam penyerangan ke Malaka pada 1521.
 
Limaratus tahun setelah kejatuhan Malaka, laut Indonesia belum mendapat perlakuan semestinya. Menurut Didik Heru Purnomo, meski sudah merdeka 66 tahun, bangsa Indonesia belum dapat mengelola, mengamankan dan menjaga lautnya.

Hal ini bisa dipahami karena tumpang tindihnya peraturan laut Indonesia. Didik menyebut, cara yang termudah untuk membangun kembali kejayaan bahari Indonesia adalah dengan mengubah cara berpikir bangsa Indonesia.
 
"Laut itu yang menyatukan bukan memisahkan. Jika dipandang bahwa laut memisahkan pulau-pulau yang ada di Indonsia, impian untuk membangun kejayaan bahari Indonesia tidak pernah akan terjadi. Namun, jika mindset kita melihat bahwa laut itu yang menyatukan, ini merupakan langkah awal yang baik melihat Idnoensia sebagai bangsa yang besar." ujar mantan Kasum TNI ini.
 
Hambatan utama kejayaan bahari Indonesia adalah tumpang tindihnya peraturan dan karena peraturan itu pula, masing-masing sektor mengedepankan egonya. Menurut Didik Heru Purnomo, ego sektoral itu wajar karena setiap instansi bekerja berdasarkan undang-undangnya masing-masing.

"Kita boleh mengedepankan ego kita masing-masing karena ada dasar hukumnya, ada peraturannya. Namun, perlu diingat kita itu tidak selamanya berada dalam instansi tersebut. Yang akan selamanya adalah kepentingan nasional. Oleh karena itu, terkait dengan laut kita harus berbicara dam melihat kepentingan nasional sekarang dan jauh ke depan. Satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, mau akan kita apakah laut Indonesia yang begitu luas ini" Jelasnya.
 
Kata pengantar buku ini adalah Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto (Menkopolhukam selaku Ketua Bakorkamla), Purnomo Yusgiantoro (Menhan) dan Laksamana TNI Agus Suhartono (Panglima TNI). Buku ini juga memuat komentar empat tokoh nasional yakni Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri (Mantan Wakasad), Franciscus Welirang (Pengusaha), R. Priyono (Kepala BPMIGAS) dan KH. Salahuddin Wahid (Ketua Gerakan Integritas Bangsa).

Judul Buku:  "Tahun 1511 - Limaratus Tahun Kemudian
Penulis: Laksdya TNI Didik Heru Purnomo dkk,
Editor: Putut Prabantoro
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Penulis: