Seorang simpatisan yang tergabung dalam Paguyuban Dukuh Bantul (Pandu) mencukur gundul rambutnya sebagai wujud syukur atas disahkannya RUUK DIY di Sekretariat Pandu, Dusun Pacar, Timbulharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, Kamis (30/8). RUUK DIY akhirnya disahkan menjadi UU setelah melalui proses panjang sejak diusulkan pada tahun 2002 silam. FOTO ANTARA/Noveradika/ed/nz/12
Pada Kamis (30/8), UU Keistimewaan DIY sah diberlakukan sebagai undang-undang ditandai palu yang diketok Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, selaku pimpinan rapat.

Pengesahan ini disaksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

RUU yang telah dibahas selama satu dekade itu disahkan tanpa ada interupsi yang bernuansa negatif dari fraksi-fraksi di DPR.

Polemik UU Keistimewaan DIY berakar cukup panjang. Sistem pemerintahan NKRI yang beralaskan UUD 1945 memang mengakui otonomi daerah atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus maupun keistimewaan suatu daerah

Suatu pemerintahan daerah dengan kekhususan dan keistimewaan dibolehkan dalam ruang lingkup NKRI, kecuali untuk urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal, moneter, agama, dan yustisi.

Akan tetapi, memang persoalan RUU Keistimewaan DIY yang paling menonjol memang soal mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Apakah dipilih atau diangkat?

Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Maklumat tanggal 5 September 1945 menyatakan antara lain Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah Kepala Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan Sri Paduka Paku Alam VIII adalah Kepala Negeri  Kadipaten Paku Alaman yang bersifat kerajaan dan merupakan Daerah Istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maklumat ini ditegaskan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom setingkat provinsi yang bersifat Istimewa.

Namun, belakangan kebutuhan soal undang-undang yang mengatur lebih tegas makin kuat. Karena urusan pemerintahan di DIY juga terkait dengan pemerintahan pusat, perekonomian, dan budaya setempat.

Karena itu, draf RUU Keistimewaan DIY mulai dibahas pada DPR periode 2004-2009. Namun sempat tertunda, sementara, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dijabat Sri Sultan HB X dan Paku Alam IX sudah habis. Sampai akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang jabatan kepala daerah DIY itu.

Tapi masalah makin runyam saat Presiden Yudhoyono menegaskan semua kepala daerah tetap dipilih rakyat, bukan dengan cara penunjukan. Sinyalemen SBY ini dinilai selaras dengan isi draf RUU Keistimewaan DIY yang sedang digodok di Kemendagri waktu itu.

Pernyataan Kepala Negara waktu itu adalah respons dari hasil sidang rakyat Yogyakarta di halaman DPRD DIY yang dihadiri puluhan ribu warga DIY yang berasal dari Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.

Dalam sidang tersebut, masyarakat Yogya menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Sikap pemerintah pusat memicu aksi protes dari seluruh lapisan masyarakat DI Yogyakarta melalui aksi massa, dialog politik hingga pada penuntutan referendum.

Gesekan juga muncul di Koalisi Partai Pendukung Pemerintah, antara Partai Demokrat dan partai lainnya yang mendukung penetapan gubernur/wakil gubernur. Apalagi Ketua DPD Partai Demokrat DIY yang dijabat adik kandung Sultan HB X kemudian menyatakan mundur karena kecewa dengan sikap Presiden dan pemerintah pusat terkait kepemimpinan DIY ini.

Konflik kepentingan antarpartai politik menyikapi kepemimpinan Sultan HB X di DIY akhir mampu dituntaskan oleh DPR dan pemerintah, dengan membuahkan klausul pasal di UUK DIY, calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan ke DPRD DIY bukan anggota parpol.

Patut diingat substansi dari UUK DIY tidak hanya soal pemilihan kepala daerah tapi bagaimana mengatur kepentingan nasional, daerah serta menjaga kultur setempat dalam bingkai NKRI.

Adapun isi UUK DIY meliputi, ketentuan umum, kewenangan DIY, bentuk dan susunan pemerintahan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kebudayaan, pertanahan, tata ruang, peraturan seperti perda, perdais, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, kemudian pendanaan yang dilengkapi ketentuan lain-lain dan ketentuan peralihan.

Sejumlah elemen masyarakat di DIY menyambut baik pengesahaan UUK tersebut dan berharap keberadaanya dapat memberikan perbaikan kesejahteraan pada masyarakat.

Apalagi, sebagai konsekuensi disahkannya UUK DIY itu terdapat dana keistimewaan yang besarannya diajukan setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY ke Kementerian Keuangan.

"Masyarakat menyambut baik disahkannya UUK DIY. Apalagi, UUK DIY itu sesuai dengan keinginan masyarakat, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Puro Pakualaman," kata Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan DIY Widihasto Wasana Putra.

Menurut dia semua pasal yang tercantum dalam UUK DIY itu sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak ada pasal yang krusial karena masalah penetapan kepala daerah dan pertanahan yang diperjuangkan juga sudah disetujui pemerintah.

Butir-butir krusial seperti penetapan jabatan gubernur, hak tanah kasultanan dan pakualaman sudah diselesaikan sehingga tidak ada masalah. Semua sudah seperti yang diperjuangkan selama ini.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, pemerintah, dan masyarakat DIY yang selama ini ikut berjuang menyukseskan UUK DIY," katanya.

Ketua Paguyuban Lurah se-DIY Bibit Rustanto mengatakan para pamong desa berharap disahkannya UUK DIY juga berarti ada dana keistimewaan bagi desa.

Selama ini gaji pamong desa tidak berasal dari pemerintah tetapi hanya berupa tanah bengkok dari tanah kas desa yang merupakan Sultan Ground dan Paku Alam Ground.

"Saya berharap dana keistimewaan juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pamong desa," kata Lurah Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul itu.


Satu hal, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas menilai Undang-Undang  Keistimewaan (UUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah tepat mensyaratkan gubernur dan wakil gubernur bukan anggota partai.
 
"Sekarang tinggal Sultan sendiri dan Paku Alam menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk gubernur dan wakil gubernur mendatang," ujar Taufiq.

Apalagi, masa jabatan Gubernur DIY saat ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur Paku Alam IX, akan habis pada 9 Oktober 2012.

Penulis: