Ilustrasi kemacetan
Setelah Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017, pada Senin (15/10) besok, maka dia akan dituntut untuk menyelesaikan seluruh masalah Kota Jakarta.

Ada dua tantangan terberat yang harus diselesaikan Jokowi dan harus dimasukkan dalam program 100 hari kerjanya bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai pemimpin pemerintahan DKI Jakarta.

Kedua tantangan tersebut adalah pembenahan birokrasi di jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta penanganan kemacetan lalu lintas ibu kota yang belum terpecahkan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah mengatakan, ada empat masalah penting yang harus menjadi prioritas utama bagi Jokowi dalam melakukan perubahan di Jakarta. S

alah satu masalah yang dihadapi kontinyu warga Jakarta itu adalah kemacetan lalu lintas. Permasalahan ini menurutnya sangat sulit ditangani, bukan karena rasio jalan yang kurang, tetapi armada transportasi angkutan umum yang sudah tua.

"Masalah kedua adalah, saat musim hujan, beberapa wilayah Jakarta masih banjir. Lalu masalah pengentasan kemiskinan, dan reformasi birokrasi agar dapat memiliki mental melayani daripada dilayani," kata Iberamsjah kepada Beritasatu.com, Minggu (14/10).

Dari keempat masalah tersebut, Iberamsjah menilai, masalah reformasi birokrasi dan kemacetan merupakan tantangan terberat bagi sosok Jokowi dalam membangun Jakarta. Untuk itu menurutnya, diperlukan program terencana dan terpadu terhadap kedua tantangan terberat itu, atau terhadap keempat masalah prioritas tersebut.

Untuk membenahi birokrasi di tubuh Pemprov DKI, menurut Iberamsjah, Jokowi harus meningkatkan disiplin pegawai dan menciptakan mental melayani, harus ramah melayani, selalu siap siaga di pos-pos pelayanan, dan yang paling penting harus bekerja tepat waktu. Kemudian untuk mengatasi banjir, Jokowi harus melakukan normalisasi saluran air di seluruh wilayah DKI, sehingga banjir dapat hilang di ibu kota.

Begitu juga dengan pengentasan kemiskinan, di mana Jokowi diharapkan dapat mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Contohnya antara lain adalah warga miskin di kolong jembatan, rel kereta, serta di kawasan pinggiran sungai.

"Semuanya ini harus terlihat perubahannya selama 100 hari ke depan. Warga tidak menuntut untuk diselesaikan, tetapi paling tidak, ada perubahan yang penting. Karena untuk menyelesaikan semua masalah tersebut membutuhkan waktu dua atau tiga tahun," ujarnya.

Mengenai Ahok, Iberamsjah menilai kompetensinya dalam mendampingi Jokowi belum teruji. Dengan kata lain, kekuatan Ahok belum kelihatan dalam memadukan kemampuannya bersama Jokowi.

Kendati demikian, Iberamsjah menegaskan dalam memimpin Kota Jakarta, diperlukan kepemimpinan Jokowi dalam mengatur Wakil Gubernurnya itu, di mana Ahok tetap harus melihat Jokowi sebagai komandannya.

"Warga Jakarta memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepemimpinan Jokowi. Warga menunggu Jokowi menepati janjinya, yaitu berkeliling wilayah Jakarta, tidak hanya di kantor saja. Ya, kita lihat saja penepatan janjinya," tuturnya.

Tidak sekadar kulo nuwun

Sementara, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengungkapkan hal senada, tantangan yang terberat harus dihadapi Jokowi seusai dilantik adalah membenahi birokrasi di jajaran Pemprov DKI.

Menurutnya pula, kinerja Jokowi harus ditopang oleh birokrasi yang solid. Kalau tidak solid, maka menurutnya, Jokowi tidak akan dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa saja menuju kehancuran.

"Dia kan belum dikenal dan belum pernah bersentuhan dengan seluruh birokrasi Pemprov DKI. Jadi, yang pertama kali harus dilakukan adalah menyapa dan merangkul pegawainya. Tidak hanya sekadar kulo nuwun saja. Sebab semua perubahan dan pelaksanaan program otaknya ada di birokrasi," kata Siti.

Siti menilai, yang harus dilakukan Jokowi adalah turun dari singgasananya untuk bertemu langsung dan meninjau langsung para jajaran dinas dan lembaga/badan Pemprov DKI di lapangan. Artinya, berinteraksi langsung dengan jajaran birokrasi dan tidak terlena dengan fasilitas yang dia terima sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dengan kata lain, sebelum melakukan program-program pembangunan yang menjadi fokus utamanya, Jokowi harus menguatkan pondasinya di birokrasi, sebab jika tidak dikhawatirkan akan timbul konflik.

Tantangan terberat kedua, menurut Siti pula, adalah mengurai kemacetan lalu lintas. Masalah ini menurutnya mengalahkan masalah pendidikan gratis dan banjir.

Siti pun mengakui, memang hal itu tak akan mungkin selesai dalam satu tahun, tetapi Jokowi diharapkan harus jelas menetapkan arah mengurai kemacetannya. Baik itu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitar, seperti Pemprov Jawa Barat dan Banten, maupun dengan pemerintah pusat.

"Karena untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov DKI tidak bisa sendirian," ujarnya.


Penulis: