Polisi Terus Gali Kasus Dugaan Korupsi Reklamasi Teluk Jakarta

Ilustrasi reklamasi Teluk Jakarta (Sumber: IST) ()

Oleh: Bayu Marhaenjati / FER | Kamis, 7 Desember 2017 | 17:50 WIB

Jakarta - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, terus menggali data dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi di proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Pemeriksaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sudah dipanggil, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah dipanggil. Kita masih dalami dengan semua aturan, pertimbangan kajian yang dibangun berkaitan dengan reklamasi. Jadi masih kita bangun. Ke depannya kita akan terus bergulir memanggil orang-orang yang ada kaitannya dengan reklamasi," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan, Kamis (7/12).

Adi mengatakan, setiap minggu ada pemanggilan dan pemeriksaan untuk mendapatkan data-data penyidikan. "Setiap minggu ada (pemeriksaan). Saya selalu pesankan ke teman-teman (penyidik) untuk uji, panggil, mintakan datanya," ungkapnya.

Menyoal ada dugaan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 3,1 juta itu rendah, Adi menyampaikan, penyidik masih mengujinya apakah NJOP itu rendah, sesuai standar atau tinggi.

"Kan begini, media menangkap bahwa nilai 3,1 itu rendah, kita ingin menguji apakah benar nilai 3,1 itu rendah. Berarti kita uji kebenarannya itu melalui mekanisme, apa kajian yang dibangun melalui tim KJPP. KJPP melihatnya dari mana sih, aturannya apa, hitung-hitungannya seperti apa? Kalau nanti hitung-hitungannya sudah ketemu dari hasil pendekatan yang diangkat itu apakah sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, hitungannyaa berdasarkan apa, nanti nilai 3,1 itu wajar atau tidak?" katanya.

Adi melanjutkan, ketika hasil kajian angka Rp 3,1 juta itu wajar, maka selanjutnya akan diuji lagi lewat aturan. "Kita tidak bisa menguji lewat asumsi berdasarkan penjelasan orang-orang yang berbicara, tidak pada landasan formil. Kita mainnya pada landasan formil. Jadi keterangan yang dia berikan apa landasan formilnya, dasarnya. Pastinya kan punya rumusnya, penghitungan-penghitungan. Nah ini teman-teman (penyidik) masih berjalan," tandasnya.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mulai menyelidiki proyek reklamasi sejak September 2017. Awalnya, penyidik mengumpulkan data, dokumen dan keterangan saksi dari sejumlah instansi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejurus kemudian, penyidik melihat ada dugaan pidana korupsi dalam proyek reklamasi. Penyidik menduga ada pelanggaran terkait penetapan NJOP lahan senilai Rp 3,1 juta per meter di proyek reklamasi Pulau C dan D. Lantas, penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan gelar perkara.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT