Sejumlah anggota Detasemen Gegana Satbrimobda Jatim, mengamankan seorang teroris pada simulasi melumpuhkan terorisme di Mapolda Jatim, Surabaya.

Jakarta— Mabes Polri mengonfirmasi kecurigaan Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) jika video berdurasi lebih dari lima menit yang dibawa Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo yang berisi adegan penyiksaan oleh anggota Polri terhadap terduga teroris terjadi di Poso, Sulteng pada 2007.

"Sudah dilakukan penelusuran dari tayangan itu  satu persatu. Dari hasil sementara, dari tayangan itu, ada tampilan dari seorang tersangka (teroris) yang ditangkap Januari 2007 di Poso. Tersangka itu Wiwin (alias Rahman Kalahe)," kata Karo Penmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri Senin (4/3).

Boy melanjutkan yang terjadi saat itu adalah penegakan hukum dimana dalam rangkaiannya ada beberapa tersangka yang ditangkap.

"Wiwin kini menjalanani hukuman di Palu, Sulteng dan masih akan kita dalami lebih lanjut. Kita perlu luruskan jika yang terlibat di video itu belum bisa dipatikan personel Densus. Kita juga akan cari keterangan dari tersangka yang ada di dalam gambar itu," tambah Boy.

Polisi masih memerlukan waktu untuk melengkapi hasil pemeriksaan mereka karena peristiwa ini sudah enam tahun lalu sehingga bisa saja para personel itu sudah tidak bergabung dengan kesatuannya yang lama.

Wiwin tebukti bersalah dalam aksi sadis pemenggalan kepala terhadap tiga siswi SMA Kristen Poso pada 2005 silam bersama sejumlah pelaku lain. Dia kemudian diganjar hukuman 19 tahun penjara oleh hakim di PN Jakarta Selatan.

Wiwin juga terlibat penembakan dua siswi SMA Kristen Poso bernama Ivon Natalla dan Siti pada 8 November 2005. Motifnya adalah balas dendam.


Tolak Pembubaran Densus
Boy juga menanggapi wacana pembubaran Densus oleh sejumlah pihak dan menambahkan jika Polri tetap membutuhkan Densus untuk menangani kasus terorisme.

"Kalau Densus dibubarin lalu siapa yang hadapi teroris? Misi Densus itu cukup berat yakni membebaskan Indonesia dari terorisme yang belum selesai hingga kini. Densus dalam setahun  terakhir berhasil mengagalkan puluhan bom yang siap diledakkan. Ini tidak mudah," tegasnya.

Bayangkan saja, imbuh Boy, jika bom-bom itu, yang berbentuk bom tupperware dan bom rantang, sempat meledak dan menimbulkan korban tak berdosa. Sehingga kalau Densus dibubarkan lalu siapa lagi yang harus menangkap pelaku terorisme.

"Apa mau dibubarkan lalu jika ada hal-hal yang tidak dinginkan bagaimana? Perlu dipikirkan masak-masak rencana pembubaran itu. Pandangan kami, Densus itu diperlukan karena itu  amanat UU 15/2003 tentang Penanggulangan Terorisme," beber Boy.


Sidang 18 Anggota Polri Minggu Depan
Sedangkan untuk dugaan kekerasan yang melibatkan 18 anggota Polri dalam kejadian di Poso Desember 2012 lalu, Boy melanjutkan, jika mereka hendak diajukan ke depan sidang disiplin Minggu depan.

Mereka diduga terlibat penyiksaan dan penganiyayaan yang terjadi pada Desember 2012 saat 14 orang warga asal Desa Kalora, Poso ditangkap aparat Brimob dan Polres Poso.

Ke-14 orang itu  awalnya diperiksa setelah diduga terlibat penembakan empat anggota Brimob di Tamanjeka, Gunung Biru, Poso. Belakangan ke-14 orang itu dibebaskan dengan luka lebam dan babak belur.

Seperti diberitakan, wacana pembubaran detasemen berlambang burung hantu yang kini digawangi Brigjen M. Syafii itu kembali mencuat.

Ini setelah muncul video beraroma kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum Densus dan Brimob.

Dalam video itu, yang kini telah di upload di Youtube, terlihat ada lebih dari empat orang terduga teror. Juga ada satu regu Brimob yang berpakaian seragam. Selain itu, terdapat bangunan namun belum bisa dipastikan apakah itu pos atau kantor polisi.

Dalam video terebut terjadi interogasi oleh polisi kepada para terduga teror yang sengaja ditelanjangi. Mereka direbahkan di tanah dengan tangan terikat ke belakang. Juga terlibat ada beberapa terduga teror yang tampak berdarah karena luka tembak.

Tak terlibat upaya untuk mengobati pendarahan akibat luka tembak itu sehingga darah terus mengucur membahayakan korban para terduga pelaku teror itu.

Ketua MUI Amidhan mengecam tindakan aparat yang terekam dalam video itu. Menurutnya tindakan yang luar biasa itu bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat.

Penulis: Farouk Arnaz