Menkum dan HAM Amir Syamsuddin (Jakarta Globe/Afriadi Hikmal)

Jakarta - Komisi III DPR akhirnya menyetujui draf revisi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).


Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan KUHAP yang diajukan kepada Komisi III merupakan penyempurnaan.


"RUU itu nantinya harus menjadi pedoman utama hukum acara pidana khusus. Terdapat beberapa substansi pokok, mempertegas asas legalitas, acara pidana dijalankan hanya dalam keseimbangan, penyidik dengan penuntut umum," kata Amir dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/03).


Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Paskalis Kossay berpendapat, perubahan terhadap KUHAP dan KUHP merupakan hal yang vital untuk membuat Indonesia sebagai negara hukum.


"Golkar berpendapat KUHP dan KUHAP memang perlu direvisi. KUHAP dan KUHP disesuaikan dengan konvensi internasional, kesesuaian antara satu pasal dengan pasal lain pengaturan yang jelas tanpa banyak interpretasi. Sehingga mudah ditafsirkan," ucapnya.


Amir menyatakan, Kemkumham bertekad untuk menyelesaikan pembahasan KUHP dan KUHAP dengan secepatnya. "Kita sudah punya tekad bersama untuk selesaikannya," tegas Amir.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/NAD

Sumber:Suara Pembaruan