Ilustrasi aksi stop kekerasan terhadap perempuan.

Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setidaknya terdapat 282 kebijakan yang diskriminatif secara gender.

Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat adanya 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011. Sebanyak 95% dari jumlah tersebut terjadi di ranah domestik dan selebihnya terjadi di wilayah publik.

“Kami berharap semakin banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang bisa dicatat dan diselesaikan. Bila terjadi penurunan angka, kami curiga sebenarnya para korban dipaksa bungkam atau takut bercerita,” ujar Wakil Ketua Komnas Perempuan Desti Murdijana di Komunitas Salihara, Jakarta pada Kamis (7/3).

Saat ini, para perempuan aktivis menilai proteksi negara terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri sangatlah minim. Seharusnya, negara bisa melindungi para TKW dengan kebijakan yang kuat.

“Di Malaysia, para TKW kita tidak punya cukup ruang untuk menyuarakan ketidakadilan gender yang terjadi pada mereka,” ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari.

Koordinator Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Kodar Tri Wusananingsih berpendapat terkadang kesalahan tafsir pada ayat kitab suci menjadi penyebab kekerasan pada perempuan.

“Beberapa orang salah menafsirkan surat An-Nisa dalam Al-Quran. Mereka menafsirkannya bahwa perempuan boleh dipukul. Padahal itu sudah beda konteks,” terang Kodar.

“Selain itu, ada pula yang salah tafsir bahwa laki-laki harus selalu memimpin perempuan. Padahal, harus liat situasinya dulu. Apabila situasinya pria dalam keadaan tidak mampu memimpin, maka biarkanlah perempuan yang memimpin,” tambah Kodar.

Dalam mengatasi kekeliruan tersebut, Kodar menyarankan agar dilakukan diskusi yang mendidik kepada masyarakat.

“Nantinya perlu dihadirkan orang-orang yang bisa menggiring opini publik, seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pemimpin dalam wilayahnya,” imbuh Kodar.

Meski banyak dijumpai kekurangan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, dalam 5-10 tahun terakhir ini dinilai sudah mulai ada dialog antara pembuat kebijakan. Misalnya saja, dialog pembuatan kebijakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dan Arab.
Buruh migran pun dinilai mulai dapat mengakses keadilan dengan berani melaporkan ketidakadilan gender yang terjadi.

Penulis: Yohannie Linggasari/FMB