Ilustrasi hukum dan pengadilan.

Jakarta - Proses pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHAP dan KUHP masih digodok di DPR. Namun beberapa pasal di dalamnya mengundang pertanyaan besar salah satunya adanya pasal tentang hukuman santet dalam RUU KUHP.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur mengatakan, wacana hukuman mengenai santet pernah menuai kontroversi dan kecaman apalagi dalam hukum pidana ilmu santet atau ilmu gaib alias mistik tidak dikenal.

"Sebelumnya belum pernah ada pasal seperti itu, Artinya ini baru bukan revisi. Pasal itu belum dikenal dalam tata perundang-undangan kita secara hukum pidana," kata Ridwan, di Jakarta, Senin (11/3)

MA, kata Ridwan, menyerahkan sepenuhnya kepada DPR, pemerintah serta para pakar dan akademisi untuk merampungkan RUU KUHAP-KUHP.

"Nanti kita lihat bagaimana para pakar kita, pembentuk UU juga para para ahli tentu akan memberi masukan, dan diberikan ruang untuk mengkiritisasi dan berpartisipasi dalam rancangan UU tersebut terhadap pasal-pasal yang nantinya akan disetujui sebagai UU," jelasnya.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/FMB

Sumber:Suara Pembaruan