Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo

Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai ada usaha pengarahan opini memojokkan dirinya dalam kaitan pemberitaan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM Kepolisian.

"Ini tidak lagi trial by the press, tapi sudah merupakan justice manipulation," tegas Bambang Soesatyo di Jakarta, Selasa (12/3).

Yang dia maksud adalah pemberitaan di Majalah Tempo di awal minggu ini yang mengangkat laporan soal terseretnya Bambang dan Politisi Golkar lainnya Aziz Syamsuddin, bersama Politisi PDI Perjuangan Herman Herry, dalam kasus simulator itu.

Bambang lalu meluruskan laporan di majalah itu yang dia anggap mengarahkan opini. Di laporan itu, Bambang menjelaskan bahwa dia coba dikait-kaitkan dengan penerimaan suap proyek itu dalam pertemuan di sebuah kafe di Plaza Senayan bernama De Luca.

Disebutkan bahwa Bambang bertemu dengan seseorang, dan bersama Aziz datang untuk serah terima uang suap miliaran rupiah.

"Saya tidak pernah ikut pertemuan dan ada di Cafe De Luca Plaza Senayan sebagaimana ditulis Tempo. Pembuktiannya sangat simpel. Bukankah di sana banyak terdapat kamera CCTV?," kata Bambang.

Bambang juga mengaku dirinya tak pernah mengunjungi kafe itu. Kalaupun bermain ke Plaza Senayan, dia mengaku selalu berkunjung ke Restorant Oyster yang merupakan langganannya, di lantai 5 Gedung plaza, tepat di depan Studio-21.

"Dan itu lagi-lagi bisa di cek di CCTV yang ada di Mall itu," ujarnya.

Bambang juga menegaskan dirinya tidak pernah kenal dan bertemu dengan orang yang disebut Tempo mengaku bertemu dirinya di Cafe De Luca.

Di dalam laporan Tempo, Bambang menjelaskan dirinya disebut datang ke lokasi itu dengan menaiki mobil bersama Aziz. Untuk hal itu, Bambang menekankan bahwa sepanjang berteman dengan Aziz Syamsuddin, dirinya tidak pernah ikut bersama mobilnya.

"Atau sebaliknya Aziz tidak pernah ikut bersama mobil saya. Menurut saya yang ditulis itu rekaan saja," tukas Bambang.

Soal penulisan Tempo tentang waktu pertemuan makan siang dengan Mantan Dirlantas Mabes Polri, Irjen DS, di Restoran Jepang Bassara, disebut terjadi pada November 2010. Menurut Bambang, itupun hanya terkaan Tempo saja.

Bambang mengaku, termasuk saksi yang tak dia kenal saat dikonfrontir dalam pemeriksaan bersama di hadapan penyidik KPK, pertemuan di Bassara itu kira-kira awal 2010.

Saat itu, Bambang mengaku masih ingat betul, sebagai anggota Tim 9 penggagas hak angket Century, dia lagi sibuk-sibuknya melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga terlibat kasus itu. Rapat dilakukan dari pagi hingga malam dan semua live di TV.

Karena kesibukan itulah pertemuan makan siang itu tak berlangsung lama, atau sekitar 1,5 jam saja. Dia dan Aziz harus kembali ke DPR mengikuti rapat pansus Century. Untuk hal ini, Bambang meminta agar dicek di karcis parkir kendaraan.

Yang dibicarakan dalam pertemuan makan siang itu intinya DS menyampaikan ada indikasi Kemenhub akan mengajukan kembali usulan perubahan UU Lalu Lintas yang saat itu belum lama diketuk DPR. DS mengeluhkan implementasi UU di lapangan sulit karena terjadi benturan dengan aparat DLLAJR.

"Lalu kemudian Azis menjelaskan bahwa terkait UU Lalu-lintas itu domainnya komisi V dan bukan domain komisi III. Jadi pembicaraan tak ada kaitan dengan proyek simulator," tegasnya.

Di dalam pertemuan itu, Bambang mengaku banyak diam karena sebagai anggota DPR yang baru dilantik pada 1 Oktober 2009, atau 3-4 bulan jadi anggota, belum banyak paham mekanisme pengajuan, pembuatan dan pembahasan sebuah UU.

"Jadi, laporan Tempo menurut saya kurang lengkap dan menyeluruh. DS menyampaikan soal persoalan implementasi UU Lalu Lintas dan informasi adanya upaya atau usulan baru perubahan yang menurut informasi yang didengarnya, digagas Kemenhub," jelasnya.

Untuk lebih menguatkan bukti bahwa dirinya berusaha diopinikan terseret masalah itu, Bambang meminta agar Tempo atau siapapun yang hendak menuliskan laporan soal kasus itu benar-benar mengecek UU No.20 tentang PNBP serta notulensi rapat pembahasannya di Komisi III DPR.

Bambang menekankan bahwa tidak ada sekalipun notulen rapat di Komisi III maupun Banggar DPR yang pernah mencatat adanya rapat soal Anggaran Simulator.

Prinsip kedua adalah UU No.20 tahun 1997 tentang PNBP dan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.73 tahun 1999, yang menyatakan sebagian dana dari PNBP yang telah dipungut dapat digunakan untuk kegiatan tertentu oleh instansi yang bersangkutan.

"Lalu simak lagi pasal 5 PP no.73 tahun 1999, yang menyatakan Instansi yang bersangkutan dapat menggunakan dana PNBP sebagaimana dimaksud pasal 4 setelah memperoleh persetujuan dari menteri keuangan," tandas Bambang.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FMB