Gedung KPK Jakarta.

Jakarta - Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kewalahan menangani sidang kasus korupsi di Pengadilan Tipikor daerah. Apalagi, jika perkaranya banyak. Pengakuan itu disampaikan Jaksa Muhibudin yang pernah menangani kasus dugaan korupsi alokasi anggaran Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011 dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati.

"Saya sependapat, pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap provinsi semakin tidak efektif. Terutama, mengenai proses yang bolak-balik," kata Muhibudin dalam diskusi menyambut dua tahun terbentuknya Pengadilan Tipikor di Indonesia, di Hotel Harris, Jakarta, Rabu (13/3).

Menurut Muhibudin, keterbatasan personel menjadi alasan KPK kewalahan jika sidang perkara korupsi harus digelar di Pengadilan Tipikor daerah. Sebab, mayoritas Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menjalankan tugas sebagai jaksa peneliti. Sehingga, sangat merepotkan jika harus bolak-balik daerah dan Jakarta.

Karena itu, Muhibudin menyarankan supaya Pengadilan Tipikor berada di pusat dan juga dibentuk batasan di setiap pengadilan tipikor pusat. Sebagai contoh, pengadilan di pusat hanya menangani perkara korupsi yang memiliki nilai kerugian negara Rp 1 miliar.

Sehingga, lanjut Muhibudin, akan memudahkan jaksa KPK dengan jumlah personel terbatas untuk mengikuti jalannya persidangan.

Selain itu, Muhibudin juga menilai perlunya pelimpahan perkara korupsi dari KPK ke Kejaksaan Agung atau Kepolisian untuk meringankan tugas KPK. Dengan catatan, ada kriteria dan persyaratan tertentu serta, tetap dalam pantauan lembaga antikorupsi karena terikat fungsi koordinasi dan supervisi.

"Kami (KPK) pernah melimpahkan perkara korupsi di Menado dan Sumatera Utara ke Kejaksaan," ungkapnya.

Penulis: N-8/NAD