Ilustrasi Jamkesmas.

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengawal pemberlakukan kepersertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru di tahun 2013 ini.

Kepersertaan tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 10 juta jiwa dari tahun 2012 sebanyak 76,4 juta jiwa menjadi 86,4 juta jiwa di 2013.

Anggota VI BPK Rizal Djalil mengatakan, mengacu pada pengalaman data kepesertaan sebelumnya, BPK merekomendasikan pemerintah agar data kepesertaan Jamkesmas yang baru ini tidak lagi bermasalah.

Salah satu hasil pemeriksaan BPK pada tahun lalu menemukan belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemutakhiran data masyarakat miskin tidak baik, dan adanya perbedaan dalam data masyarakat miskin setiap instansi.

Selain itu, masih terdapat risiko masyarakat miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan gratis dan tidak tercakup baik dalam program Jamkesmas maupun Jamkesda.

“Melihat dari program ini di tahun-tahun sebelumnya, di mana kepesertaan selalu bermasalah, maka kami angkat isu ini supaya ke depan tidak terulang lagi,” kata Rizal, di sela-sela rapat koordinasi tentang Pembahasan Temuan Pemeriksaan Jamkesmas, di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (19/3) siang.

Hadir pula pada kesempatan ini , Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Wakil Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno, Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes)Usman Sumantri, guru besar sekaligus pengamat kebijakan kesehatan Prof Ascobat Gani, serta sejumlah kepala daerah, kepala rumah sakit, kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan para auditor BPK.

Rizal mengatakan, melalui rapat koordinasi ini diharapkan mampu menjalin komunikasi dan dialog positif antara para stakeholder untuk bersama-sama mengindentifikasi permasalahan dan mencari solusi terbaik atas pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih efektif.

Selain itu juga meningkatkan sinergi efektif antara BPK dengan Kemkes serta pelaku Jamkesmas maupun Jamkesda di daerah.

BPK berencana mendorong adanya regulasi yang kompromitif dan tidak menyulitkan rumah sakit, terkait dengan penggunaan dana Jamkesmas maupun Jamkesda. Misalnya, agar rumah sakit tidak boleh menunda pelayanan kepada pasien, maka anggaran untuk mereka selalu harus tersedia.

Menurutnya, tidak bisa regulasi yang sifatnya umum diberlakukan kepada pelayanan yang sifatnya khusus. Karena itu, para auditor BPK juga diimbau untuk mengutamakan kehati-hatian dalam melihat kasus yang terkait dengan pengelolaan dana Jamkesmas maupun Jamkesda.

“Kami berharap dari diskusi-diskusi bisa terkuak lebih gamblang tentang pelaksanaan program Jamkesmas dan Jamkesda di lapangan. Dengan begitu bisa lebih mendorong para auditor agar hati-hati dalam melakukan pemeriksaan proses kemanfaatan dana jaminan kesehatan," katanya.

Ali Ghufron Mukti mengatakan, kepesertaan Jamkesmas yang baru merupakan pembaharuan dari data sebelumnya. Sejak diluncurkan pada tahun 2007, kepesertaan Jamkesmas menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006, dan tetap daerah yang menentukan kuota.

Namun untuk pemutakhiran data, Kemkes memutuskan menggunakan data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) BPS 2011, yang divalidasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data tersebut ada sebanyak 40% atau sekitar 96,7 juta jiwa penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Namun, Kemkes hanya mengambil sebanyak 86,4 juta jiwa untuk masuk dalam kepesertaan Jamkesmas 2013, dan kemungkinan juga dalam BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014, sedangkan sisanya masuk ke program Jamkesda. Namun dalam distribusinya kemudian timbul banyak masalah, karena sebagian besar masyarakat miskin tidak lagi sebagai peserta, dan sebaliknya beberapa orang mampu justru menjadi peserta.

“Kemkes hanya pengguna data, sedangkan pengeloa data persisnya dari BPS dan TNP2K. Dari data ini kami hanya mencetak kartu Jamkesmas untuk didistribusikan. Dalam distribusi inilah kemudian sebagian dapat, sebagian tidak,” kata Ghufron.

 

Penulis: D-13/YUD

Sumber:Suara Pembaruan