Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menjawab pertanyaan wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyampaikan secara resmi keberatannya atas substansi draf rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu keberatan yang sudah muncul saat ini adalah terkait wewenang penyadapan. Dalam RUU KUHAP mengatur agar setiap penyadapan harus seizin hakim pemeriksa pendahuluan. Sementara KPK lebih mendukung kondisi saat ini, yaknitak perlu izin.

"Jadi KPK keberatannya dimana saja, silahkan KPK memberikan masukannya, keberatan ada di materi mana saja. Jadi tidak perlu draf RUU KUHAP ditarik kembali oleh pemerintah. Kita bisa bahas di sini. Sampaikan keberatan beserta argumennya," jelas Saan di Jakarta, Jumat (22/3).

Saan menegaskan, harus dipahami juga bahwa semangat membangun aturan hukum DPR adalah kesetaraan. Sebagai contoh, KPK diakui sebagai lembaga superbodi, namun juga harus diawasi secaraa etik maupun internal.

"Perlu diawasi, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan," kata Saan.

Dia memahami keberatan KPK soal pasal penyadapan di RUU KUHAP yang diwajibkan melapor dulu ke hakim pemeriksa pendahuluan. Karena dengan pasal itu, ada potensi kebocoran kerja KPK.

"Kalau harus izin dulu untuk menyadap, nanti orang yang disadapnya keburu ganti nomor," imbuh Saan Mustopa.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP