Suasana rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Jakarta - Komisi Hukum DPR menyayangkan sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM yang baru menyerahkan draft final Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP dan KUHAP). Pemerintah baru menyerahkan draft RUU KUHP dan KUHAP pada 6 Maret lalu.

Hal itu dikatakan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra dalam diskusi di Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (2/4).

"Saya menyayangkan sedikit banyak kenapa baru sekarang diserahkan," kata Indra.

Menurut Indra, waktu penyerahan draft RUU KUHP dan KUHAP tidak tepat waktu karena menjelang masa akhir jabatan para anggota DPR. Anggota Komisi III yang bertugas membahas RUU KUHP dan KUHAP kata Indra diyakini tengah sibuk dengan urusan pemilu yang sudah di depan mata.

"Sehingga ada persoalan lain (yang harus ditangani anggota DPR), misalnya soal pemilu dan daerah pemilihan," kata Indra.

Meski hanya ada waktu sempit untuk membahas RUU KUHP dan KUHAP, Indra menjanjikan ini bakal selesai di akhir masa jabatan anggota DPR Komisi III periode 2009-2014.

Menurut Indra, apabila Komisi III bisa menyelesaikan pembahasan dan kemudian mengesahkan menjadi UU KUHP dan KUHAP, maka ini akan menjadi oleh-oleh untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Dengan dukungan dan effort bersama, mudah-mudahan semangat selesaikan ini segera tidak menafikan materinya," kata Indra.

Indra berharap, KUHP dan KUHAP ini nantinya bisa memberikan jawaban kebutuhan kekinian atas hukum yang selama ini belum terjangkau oleh KUHP dan KUHAP lama.

Penulis: Rizky Amelia/YUD