Keluarga mengangkat peti berisi jenazah Yohanes Juan Manbait, salah satu korban pembantaian di LP Cebongan, Yogyakarta, ketika tiba di Bandara El Tari, Kupang, NTT, Senin (25/3).

Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) akan beraudiensi dengan Pimpinan DPR pada Rabu (3/4). Pertemuan dilangsungkan di ruang Pimpinan DPR pukul 12.00 WIB. Agenda dalam pertemuan itu adalah untuk mendesak pembentukan Tim Investigasi Independen (TII) kasus penembakan empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

“Iya benar. Jam 12.00 siang ini kami akan bertemu Pimpinan DPR. Inti pertemuan menyangkut usulan pembentukan TII,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi kepada beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (3/4).

Dia mengungkapkan, kontestasi penyelidikan antara TNI, Polri, Komnas HAM menjadi petanda bahwa kasus penyerbuan LP Cebongan, Sleman sangat serius.

“Selain serius, kasus ini juga menyangkut kepentingan banyak pihak, karena itu masing-masing institusi berebut mengendalikan penyelidikan,” ungkapnya.

Menurutnya, kerja penyelidikan yang seharusnya menjadi pembuka tabir peristiwa justru akan berujung pada ketidakjelasan, sehingga kebenaran dan keadilan terabaikan.

“Tidak ada satupun kejahatan yang diduga melibatkan personel TNI bisa tuntas diselidiki dan dipertanggungjawabkan ke pengadilan. Kasus penghilangan orang secara paksa, kasus penculikan yang diduga dilakukan Tim Mawar dan lain-lain adalah bukti bahwa anggota TNI imun dari jerat hukum. Juga menjadi tanda bahwa elit TNI masih meletakkan bahwa TNI lebih supreme dari warga yang lain,” ujarnya.

Dia menambahkan, tanpa terobosan dengan membentuk TII, kejahatan di LP Cebongan berpotensi untuk dibonsai oleh pihak-pihak tertentu sebagai kejahatan biasa. Dikatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menyelamatkan kepercayaan publik terhadap TNI dan Polri.

“Salah satu caranya adalah dengan membentuk TII dan memerintahkan dua institusi ini terbuka terhadap rangkaian peristiwa. Publik tidak akan percaya pada kinerja Polri dan TNI karena mereka bagian dari masalah,” pungkasnya.

 

Suara Pembaruan

Penulis: C-6

Sumber:Suara Pembaruan