Anggota Komite Etik (kanan kiri) Bambang Widjojanto, Anies Baswedan, Tumpak Hatorangan Panggabean, Abdullah Hehamahua, memberi keterangan pers usai sidang terbuka di Auditorium KPK, Jakarta.

Jakarta - Anggota Komite Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan bahwa penetapan status tersangka kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sesuai prosedur, tanpa adanya intervensi dari luar. Kepastian itu didapat berdasarkan penelusuran yang dilakukan Komite Etik.

"Penetapan AU (Anas Urbaningrum) sebagai tersangka telah melalui prosedur internal bukan karena intervensi," kata Tumpak usai memaparkan putusan komite etik di kantor KPK, Jakarta, Rabu (3/4).

Tumpak menjelaskan bahwa penanganan kasus Anas dilakukan dengan melalui proses penyelidikan sejak Juli 2012. Bahkan, pada penanganan kasus tersebut, KPK juga telah berulang kali melakukan gelar perkara. Yakni, pada 31 Oktober 2012, 23 November 2012 di hadapan seluruh Pimpinan KPK. Sedangkan, gelar perkara pada 7 Februari 2013 dilakukan di hadapan tim kecil penindakan.

Atas proses tersebut, ujar Tumpak, seluruh Pimpinan KPK akhirnya menyepakati penetapan status tersangka Anas pada 31 Oktober 2012. Saat itu, sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas sebagai tersangka.

Meski begitu, lanjut Tumpak, KPK tidak lantas meresmikan status hukum Anas, karena masih mencari bukti tambahan untuk memperkuat penersangkaan eks Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu.

Seperti diketahui, draft sprindik Anas yang bocor dikabarkan turut diterima oleh pihak Istana. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa pihak Istana-lah yang membocorkan draft tersebut.

Istana pun "panas". Melalui Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Istana menyatakan akan melakukan penyelidikan internal untuk menelusuri kasus tersebut.

Berikut keterangan Istana menanggapi bocornya sprindik Anas:

1. Bapak Presiden telah mendengar pemberitaan di media, utamanya Harian Seputar Indonesia "Sindo", dengan judul yang bombastis, yang menuduh seorang staf di Istana membocorkan "yang disebut sprindik" a.n saudara Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, Presiden merasa tidak nyaman dan perlu memberikan atensi yang serius.

2. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, serta demi terjaganya nama baik lembaga kepresidenan dan nama baik KPK, Bapak Presiden sungguh berharap KPK melakukan pengusutan secara transparan dan serius atas ebocoran dokumen tersebut. Kalau perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian.

3. Siapapun yang bersalah mesti diberikan tindakan sesuai ketentuan Perundang-undangan. Bapak Presiden menilai akhir-akhir ini mulai ada pihak-pihak yang tanpa beban dan dengan maksud yang tidak baik melakukan pembocoran rahasia negara yang dilarang oleh Undang-Undang. Negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum mesti ditegakkan. Sementara kebebasan dan keterbukaan informasi publik pun ada aturannya.

4. Sebaliknya, apabila dari hasil investigasi yang dituduh melakukan pembocoran dokumen KPK tersebut tidak terbukti dan tentunya yang bersangkutan tidak bersalah, maka nama naik yang bersangkutan harus dipulihkan.

5. Berita seperti ini juga bertendensi mengadu domba antara Bapak Presiden (dalam kapasitas Bapak Presiden sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Ketua Wanbin PD) dengan Saudara Anas Urbaningrum, Ketua Umum PD, yang kini tengah melakukan upaya bersama untuk melakukan penyelamatan PD dari krisis saat ini.

Suara Pembaruan

Penulis: N-8

Sumber:Suara Pembaruan