Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri.

Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendesak DPR dan Pemerintah menghapus Pasal 129 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas Undang-Undang (UU) 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan mengembalikan atau menyesuaikannya kepada Pasal 78 sampai dengan 80 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3). Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) juga perlu berkoordinasi untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan turunan UU P3.

Hal itu disampaikan Direktur Advokasi dan Monitoring PSHK, Ronald Rofiandri di Jakarta, Minggu (7/4).

"Selain dua desakan tadi, Presiden juga harus membuat peraturan yang mengatur pembagian kewenangan yang tegas antara Kemdagri dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam mengawasi rancangan perda bidang retribusi serta pajak untuk menghindari tumpang tindih," kata Ronald.

Dia menuturkan, pemberian kewenangan membuat peraturan daerah (perda) menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayah serta memajukan daerahnya. Namun, hingga kini masih muncul masalah akibat perda. "Kajian yang dilakukan Komnas HAM menemukan ada sekitar 3200 perda bermasalah," tuturnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban registrasi perda memperlihatkan birokratisasi melalui penambahan norma prosedural. Padahal, pada saat yang bersamaan, Pasal 78 sampai dengan 80 UU 12/2011 tidak membuka kesempatan bekerjanya mekanisme registrasi perda. "Pasal 79 ayat (2) jo Pasal 80 menyatakan bahwa rancangan perda provinsi, kabupaten/kota yang tidak ditandatangani oleh gubernur, wali kota/bupati dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangannya disetujui bersama, maka rancangan perda itu sah menjadi provinsi dan wajib diundangkan," ungkapnya.

Dia menambahkan, ketentuan pemberian nomor register sebagaimana dimaksud Pasal 129 RUU Pemda, tidak menegaskan batas waktu. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan melanggar kewajiban pengundangan perda maksimal 30 hari sejak ditetapkan oleh kepala daerah.

"PSHK menemukan salah satu ketentuan mengenai legislasi daerah dalam RUU Pemda, memuat norma yang berpotensi bertabrakan dengan UU 12/2011. Temuan dimaksud ada pada Pasal 129 RUU Pemda yang menghadirkan kewajiban penyampaian perda yang sudah ditetapkan kepada pejabat yang lebih tinggi untuk mendapatka nomor register," pungkasnya.

Berikut bunyi Pasal 129 RUU Pemda:

(1) Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi kepada Menteri paling lambat 7 hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan nomor register Perda.

(2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Perda kabupaten/ Kota kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkannya untuk mendapatkan nomor register Perda.

(3) Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/ Kota yang mendapatkan register kepada Menteri.

(4) Perda yang belum mendapatkan no register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.

(5) Ketentuan mengenai tata penomoran register Perda diatur dengan Peraturan Menteri.

Suara Pembaruan

Penulis: C-6/NAD

Sumber:Suara Pembaruan