Jakarta - Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) harus memperkuat basis kewenangan gubernur, demikian pendapat Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantauan Pelaksaan Otonomi Daerah dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (14/4).

"Saat ini hadir kesempatan terbuka, yakni momentum Revisi Undang-Undang Pemda untuk menata kembali pengaturan kedudukan gubernur dan peran provinsi secara keseluruhan," kata Robert.

Robert mengatakan, naskah RUU Pemda sudah cukup mengakomodasi penguatan kewenangan Gubernur. Ditambahkan Robert, dalam pasal 28-29 dan 33 RUU Pemda diatur soal penambahan urusan kehutan dan kelautan.

Kemudian, gubernur juga mendapatkan sejumlah kewenangan, yaitu persetujuan pembentukan instansi vertikal, pembatalan Peraturan Daerah (Perda), meminta Bupati dan Walikota untuk menindaklanjuti sejumlah hal mendesak, serta memberi penghargaan dan sanksi kepada Bupati dan Walikota.

"Gubernur juga mempunyai kewenangan pembentukan perangkat gubernur berupa sekretariat dan deputi," kata Robert.

Namun, Robert menilai hal tersebut masih tidak cukup. Tetap saja Gubernur harus diberikan kewenangan manajerial yang dilapisi basis kewenangan kuat dan berotoritas final dalam memutuskan pembatalan peraturan daerah, sengketa wilayah, sanksi atas Bupati/Wali Kota yang tertuang dalam bentuk dasar hukum tertentu yang gugatan keberatan hanya mungkin dilakukan melalui jalur yudikatif.

Penulis: Rizky Amelia/NAD