Logo Polri

Jakarta - Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri menemukan pelanggaran dalam proses hukum terhadap dua distributor Larutan Penyegar Cap Kaki Tiga di Polres Kota Pontianak dan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Kepastian adanya penyimpangan dalam proses hukum pengusaha Haryanto Sanusi di Pontianak dan Johan Sanusi di Palembang, tertuang dalam dokumen hasil pemeriksaan Tim Profesi dan Pengamanan Polri.

Tim ini diturun berdasarkan Surat Perintah Kadivpropam Polri Nomor: Sprin/160/III/2013, tertanggal 4 Maret 2013.

Setelah menurunkan tim pemeriksa di dua kota tersebut, Tim Profesi dan Pengamanan Polri menyatakan telah menemukan terjadi pelanggaran disiplin oleh penyidik.

Di Pontianak yang menangani perkara atas nama tersangka Haryanto Sanusi, tim pemeriksa menduga telah terjadi pelanggaran disiplin oleh Kapolres Kota Pontianak Komisaris Besar Muhamrom, Kasat Reserse dan Kriminal Komisaris Puji Prayitno dan penyidik Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Pontianak.

Dijelaskan dalam dokumen itu, tim pemeriksaan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 5-14 Maret 2013. Sebanyak sembilan saksi telah dimintai keterangan terkait laporan penyimpangan pengusutan perkara tersebut. Hasilnya ditemukan cukup bukti bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin,” seperti tertulis dalam dokumen itu.

Temuan serupa juga diperoleh tim pemeriksa Profesi dan Pengamanan Polri yang turun ke Polda Sumatera Selatan pada 2-3 April 2013. Turun berbekal Surat Perintah Kadivpropam Nomor:Sprin/202/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, yang berisi perintah melakukan pemeriksaan terhadap Komisaris Besar Raja Haryono, Direktur Reserse Kriminal Khusus dan penyidik Subdit I Indagsi Polda Sumsel.

Dalam pemeriksaan, Tim Profesi dan Keamanan telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang penyidik yang menangani perkara atas nama Johan Sanusi alias Sie Kim Tjuan.

Distributor Larutan Cap Kaki Tiga di wilayah Sumatera Selatan ini menjadi pesakitan setelah dilaporkan Sidik Kwa, kuasa dari Direktur Utama PT Sinde Budi Sentosa Tjioe Budi Yuwono.

Kelalaian

Dari hasil temuannya, tim pemeriksa mendapati penyidik Polda Sumatera Selatan melakukan kelalaian dengan mengabaikan surat Kepala Biro Wasidik Bareskrim Polri No. B/1773/WAS/V/2012, yang berisi perintah agar untuk sementara waktu Polda kewilayahan menghentikan sementara proses penyidikan para distributor Larutan Kaki Tiga sampai pokok perkara dapat dibuktikan Bareskrim Polri. Tujuannya, agar tidak terjadi dualisme penyidikan.

Disamping itu, tim pemeriksa juga menemukan terjadi kesalahan dalam penerapan pasal terhadap Johan Sanusi. Indikasi ini menjadi kuat karena telah terjadi tiga kali penolakan oleh Kejaksaan Tinggi Palembang dalam penyerahan tersangka dan barang bukti.

Tim Profesi dan Pengamanan juga menyimpulkan bahwa penyidik Subdit I Indgasi Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel telah cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin, karena tidak menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan.

Sebelumnya Mabes Polri mulai menyelidiki kasus dugaan adanya kriminalisasi terhadap Haryanto Sanusi, distributor larutan Cap Kaki Tiga di Pontianak dan Johan Sanusi di Palembang.

Kuasa hukum Haryanto dan Johan, Yosef B Badeoda, mengatakan proses hukum distributor larutan penyegar merek Kaki Tiga oleh Kepolisian Resor Kota Pontianak dan Polda Sumatera Selatan terhadap kliennya terkesan janggal.

“Mabes Polri menurunkan tim Propam untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya upaya kriminalisasi bisnis dalam perang merek larutan penyegar antara Wen Ken Drug Co Ltd Singapura dengan PT Sinde Budi Sentosa produsen larutan Kaki Tiga,” kata Yosef.

Kapolri Timur Pradopo mengatakan, apabila ada dugaan kriminalisasi terhadap distributor larutan cap kaki tiga, maka memang diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam dalam proses pencarian kebenaran.

“Proses penyelidikan akan dilakukan, dan apabila terdapat tindakan kriminal maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Sebagai penegak hukum, lanjut Timur, polisi akan sebaik-baiknya dalam melakukan penyelidikan terhadap apapun kasusnya. “Kita akan menuntaskan semua kejahatan yang terjadi dalam masyarakat termasuk kriminalisasi sektor bisnis,” tegas dia.

Suara Pembaruan

Penulis: E-8

Sumber:Suara Pembaruan