Todung Mulya Lubis.

Jakarta - Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Todung Mulya Lubis menilai, organisasi wartawan yang memuat keberadaan Dewan Pers dapat dijadikan referensi dalam penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Advokat.

Dalam kondisi yang tidak kondusif saat ini, tidak tepat memaksakan ketentuan single bar (satu organisasi).

"Kalau dunia wartawan bisa bersatu meski ada banyak organisasi. Cukup dibentuk Dewan Advokat saja seperti Dewan pers karena tidak pernah bisa profesi ini disatukan. Kita mendukung RUU Advokat yang dibahas di DPR," kata Todung, di Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut dia, banyak model organisasi advokat di dunia yang dapat dijadikan contoh. Dia menyebut Jerman, Jepang, dan Filipina sebagai negara yang menganut sistem multi bar (banyak organisasi).

"Kita ingin penataan, masing-masing organisasi bisa berkompetisi. Jerman itu multi bar, kita punya banyak model mana yang cocok dan objektif di Indonesia," ujarnya.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution menambahkan cita-cita pembentukan sistem single bar dalam dunia advokat di Indonesia sudah didengungkan sejak lama. Namun, sistem tersebut belum tepat untuk diterapkan di Indonesia.

"Di belahan dunia tidak harus satu organisasi advokat. Diperlukan, satu Dewan Advokat saja yang tugasnya disepakati bersama seperti menerima pengaduan masyarakat dan menjaga kode etik profesionalisme dan nilai-nilai kejujuran kebersihan dan juga tanggung jawab keadilan masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Advokat di Badan Legislasi DPR berlangsung alot. Pertemuan dengan organisasi advokat yang diinisiasikan oleh Baleg DPR, 25 Maret 2013 berlangsung kisruh dan tidak menghasilkan kesimpulan.

Salah satu poin dalam RUU Advokat adalah adanya ketentuan multi bar sementara ketentuan tersebut ditentang oleh Peradi dan Ikadin versi Otto Hasibuan karena UU Advokat sekarang ini menganut sistem single bar.

Suara Pembaruan

Penulis: E-11/WBP

Sumber:Suara Pembaruan