Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Inspektur Jenderal Djoko Susilo  menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/4)

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menilai harta kekayaan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Djoko Susilo janggal.

Harta milik Djoko diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi lantaran jumlahnya tidak sebanding dengan penghasilannya sebagai perwira Polri.

"Uang yang dipergunakan terdakwa patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang berasal dari jabatannya," ujar jaksa Rusdi Amin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut jaksa, total nilai pendapatan resmi Irjen Djoko Susilo dalam tiga tahun terakhir tercatat sebesar Rp 1,2 miliar. Tetapi, nilai aset mantan Kepala Korlantas Mabes Polri itu bisa mencapai Rp 42 miliar.

Rinciannya, lanjut dia, gaji resmi yang diterima Irjen Djoko Susilo dalam tiga tahun terakhir seharusnya hanya sebesar Rp 234 juta.

Lalu ditambah penghasilan dari bisnis properti, perhiasan dan fee sebagai pembicara sekitar Rp 960 juta. "Sehingga nilai total pendapatannya mencapai Rp 1,2 miliar," kata dia.

Namun saat dilakukan aset tracing ditemukan, harta Djoko sepanjang tahun 2010-2012, melebihi nilai yang ada. "Dari 22 Oktober 2010 sampai 2012 total harta yang diperoleh terdakwa senilai Rp 42 miliar," kata Jaksa Rusdi.

Dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Djoko yang dilaporkan pada 20 Juli 2010 hartanya juga hanya tercatat sebesar Rp 5,62 miliar.

Atas perbuatanya, Djoko pun dijerat dengan Pasal 3 dan atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 Tentang TPPU.

Berdasarkan ketentuan pasal yang disangkakan kepada Djoko, dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan kewajiban membayar denda maksimal Rp 15 miliar.

Terkait kasus ini, KPK juga telah melakukan penyitaan 41 aset milik terdakwa.

Aset yang diketahui tidak hanya berstatus sebagai milik Djoko itu terdiri dari dari 28 tanah dan tanah bangunan, 3 Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), 4 buah mobil dan 6 buah bus pariwisata.

Investor Daily

Penulis: RIS/WBP

Sumber:Investor Daily