Ilustrasi uji antinarkoba.

Jakarta - Pemerintah didesak transparan melaksanakan rencana pemberian rehabilitasi bagi narapidana (napi) narkoba demi menghindari 'perdagangan' izin rehabilitasi itu.

Menurut Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum Bambang Soesatyo, hal itu penting mengingat menjelang tahun politik 2014, perilaku sejumlah pejabat negara mulai aneh-aneh.

Dia mempertanyakan alasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) yang dipimpin menteri asal Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, melaksanakan kebijakan pemberian rehabilitasi itu, setelah hampir empat tahun berjalan di periode pemerintahan 2009-2014.

"Merehabilitasi pecandu narkoba itu manusiawi. Karena itu saya dukung, tetapi dengan catatan rehabilitasi hanya untuk narapidana pecandu yang menjadi korban kejahatan narkoba," tegas Bambang di Jakarta, Sabtu (27/4).

Sebaliknya, narapidana berlatarbelakang bandar atau anggota sindikat internasional tidak boleh mendapat pengampunan. "Kelompok yang terakhir ini harus tetap menjalani sanksi hukum maksimal," kata dia.

Karenanya, dalam proses pemberian rehabilitasi, Kemkumham harus transparan, khususnya mengenai identitas narapidana yang berhak mendapatkan rehabilitasi atau pengampunan.

"Kalau tidak transparan, saya khawatir kebijakan rehabilitasi akan diperdagangkan oleh oknum-oknum instansi yang berwenang memberi rehabilitasi," tukas Politisi Partai Golkar itu.

Dia mengharapkan pernyataannya bisa dimaklumi mengingat sekarang politisi sibuk mengumpulkan dana menyongsong Pemilu 2014. Sementara sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP) dijadikan tempat bagi bandar besar narkoba mendulang triliunan rupiah.

"Itulah alasannya mengapa saya harus bertanya; mengapa baru sekarang kebijakan ini diterbitkan?" Kata Bambang.

Sebelumnya diberitakan bahwa sekitar 60.000 narapidana atau sekitar 38 persen dari 157.000narapidana yang mendekam di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang menyandang sebagai pecandu atau penyalahguna narkotika akan menjalani rehabilitasi.

Demikian salah satu poin Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Pas Kemkumham) tentang Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik, dan Kilen Pemasyarakatan.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/WBP