Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

Jakarta- Jakarta - Penyegelan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap lima mobil di Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya dilakukan karena KPK gagal melakukan penyitaan terhadap mobil-mobil tersebut.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di kantor KPK, Selasa (7/5), bercerita bahwa Senin (6/5) pukul 22.00 empat orang penyidik menyambangi kantor DPP PKS di Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk menyita mobil-mobil tersebut.

"Tim ke sana rencananya akan menyita," beber Johan.

Tetapi sayangnya upaya itu dihalangi oleh sejumlah orang di kantor DPP PKS. Beberapa dari mereka meminta penyidik KPK menunjukkan surat sita. Sempat terjadi adu mulut karena penyidik tidak bisa menunjukkan surat sita.

"Dalam melakukan penyitaan, KPK tidak membutuhkan surat dari pengadilan," jelas Johan.

Menilai situasi di kantor DPP PKS itu sudah tidak kondusif, KPK lantas membatalkan penyitaan mobil-mobil yang diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan bekas Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Tetapi KPK juga tidak lantas menyerah. Dua orang penyidik menyusul ke kantor DPP PKS. Mereka langsung menyegel lima mobil tersebut. Penyegelan itu dilakukan penyidik KPK untuk mengantisipasi pemindahan lima mobil tersebut dari kantor DPP PKS.

Kelima mobil yang disegel adalah Mistubishi Pajero Sport, Nisan Navara, VW Carravelle Bernomor polisi B 948 RFS, Mazda CX9 bernomor B 2 MDF, dan Toyota Fortuner B 544 RFS.

Mobil Mazda CX9 kepemilikan atas nama Luthfi. VW Carravelle atas nama Ali Imron, ajudan Luthfi. Sementara mobil Toyota Fortuner atas nama Ahmad Zaki, orang dekat Luthfi.

Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaqaq ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013.

Luthfi resmi berstatus tersangka tindak pidana pencucian uang sejak 25 Maret 2013. KPK menyangkakan Luthfi melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang No.8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidans pencucian uang jo pasal 55 ayat 1 kesatu.

Penulis: Rizky Amelia