Ilustrasi Chevron

Jakarta - Kontraktor pekerjaan teknis dalam proyek normalisasi lahan tercermar minyak atau bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang juga Direktur PT Sumigita Jaya, Herlan bin Ompo divonis enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider kurungan tiga bulan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menilai, Herlan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus proyek bioremediasi PT CPI di Duri, Riau tahun 2006-2011 yang diduga fiktif tersebut.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim, Sudharmawatiningsih saat membacakan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/5).

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan PT Sumigita Jaya membayar uang pengganti kerugian negara sebesar US$ 6,9 juta. Dengan ketentuan jika dalam waktu satu bulan setelah keputusan berkekuatan hukum tetap belum dibayar, maka hartanya akan disita untuk negara.

Menurut majelis hakim, PT Sumigita Jaya dalam menjalankan proses bioremediasi dianggap tak mengantongi izin dari instansi yang bertanggung jawab. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Dalam memproses limbah dengan cara bioremediasi, tahapan-tahapan yang dilakukan juga dianggap tak sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 tentang Tatacara Dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi Dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Oleh karena itu, proyek bioremediasi yang dikerjakan PT Sumigita Jaya berdasarkan kontrak dengan PT Chevron dinyatakan merugikan keuangan negara US$ 6,9 juta. Kerugian ini terjadi karena PT Chevron sebagai pemilik limbah hasil pengolahan minyak, memperhitungkan biaya proyek bioremediasi dengan mekanisme cost recovery.

Seperti dalam vonis kontraktor CPI sebelumnya yang menimpa Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematury, dalam putusan Herlan ini juga tidak tercapai kata mufakat dari majelis hakim. Hakim anggota IV yaitu Sofialdi berbeda pendapat atau mengajukan dissenting opinion atas keputusan bersalah Herlan.

Sofialdi berpendapat, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah baik sesuai dakwaan primer maupun dakwaan subsider. Pasalnya, menurut dia, pekerjaan bioremediasi telah dilakukan PT Sumigita Jaya dan telah selesai serahkan kepada Chevron.

Sebagai kontraktor pekerjaan teknis, berdasarkan peraturan pemerintah, PT Sumigita Jaya juga tak harus mengurus izin sendiri karena kewajiban mengurus izin ada pada Chevron sebagai pemilik limbah.

Sofialdi juga mengungkapkan, pengambilan sampel yang dilakukan ahli Edison Effendi dan uji sampel yang hanya dilakukan di laboratorium dadakan di Kejakgung, tak bisa digunakan sebagai bukti yang sah di persidangan.

Pasalnya, menurut dia, uji sampel bertentangan dengan peraturan menteri tentang laboratorium lingkungan hidup yang tak bersertifikat. Hasilnya menjadi tidak valid dan tidak ilmiah, apalagi digunakan untuk menyatakan kesalahan sebuah perkara.

Karena dakwaan primer dan subsider tak terbukti, maka, menurut Sofialdi, Herlan harus diputus bebas dari dakwaan primer dan subsider. "Karena unsur melawan hukum tidak terbukti," kata Sofialdi.

Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung (Kejakgung). Sebelumnya jaksa menuntut Herlan dengan hukukan pidana 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Menanggapi putusan tersebut, Herlan yang mendengarkan pembacaan vonis tanpa didampingi oleh tim penasihat hukumnya langsung menyatakan banding.

Investor Daily

Penulis: RIS

Sumber:Investor Daily