Logo BRI

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tetap berpegang kepada keputusan Mahkamah Agung (MA) dalam hal tuntutan dari pensiunan untuk mendapatkan kompensasi.

Dalam kasus tersebut, para pensiunan BRI menuntut untuk mendapatkan pesangon dan pensiun setelah diputuskan hubungan kerja (PHK) dalam rangka pensiun normal.

Corporate Secretary BRI, Muhamad Ali mengungkapkan, pada 2007, para pensiunan melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut BRI untuk membayarkan hak-hak mereka.

Namun, proses hukum terus berlanjut, hingga pada pertengahan 2009 diputus secara inkracht oleh MA bahwa BRI telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pensiunan kemudian tetap melakukan unjuk rasa menolak keputusan tersebut.

“Pak Direktur Utama (Sofyan Basir) sudah mengatakan bahwa kami akan membayar, seandainya kami dinilai masih punya kewajiban yang harus dibayar, kami akan bayar sepenuhnya. Tapi, tunjukkan kepada manajemen aturan yang memang memungkinkan kami membayarnya,” kata Ali kepada wartawan di Gedung BRI, Jakarta, Senin (13/5).

Ia mengatakan, amanat dalam UU tersebut telah diturunkan melalui kebijakan internal BRI yaitu Surat Keputusan (SK) Nomor 883, yang telah mendapatkan legal opinion dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bahwa telah sesuai dengan UU 13/2003.

Dalam menyusun SK tersebut, Ali menegaskan, pihaknya tidak melakukannya secara sembarangan, karena telah meminta pendapat dari Kemenakertrans, akademisi, dan asosiasi dana pensiun. Dia mengakui, terdapat gap informasi dan kesepahaman antara BRI dan pensiunan.

“Kami sudah jembatani dan sudah melakukan roadshow kepada para pensiunan di daerah. Kami sudah membedah satu-satu, siapa mendapatkan apa dan jumlahnya berapa, namun tampaknya mereka tetap ingin berdemonstrasi,” jelasnya.

Namun, Ali menegaskan, berdasarkan UU 13/2003, pensiunan memang tidak bisa mendapat pesangon sekaligus pensiun. Sebab, dalam UU tersebut, pensiunan hanya bisa mendapat pesangon atau pensiun. Para pensiunan, lanjut dia, masih mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 167 Ayat (1) dan (3) terkait besaran pesangon.

“Jadi ada tiga alternatif, kalau perusahaan tidak selenggarakan program pensiun, maka pesangonnya langsung dibayarkan oleh si pengusaha, misalnya sekian kali dalam 10 tahun. Alternatif kedua, pengusaha membayarkan seluruhnya. Ketiga, dibayarkan secara bersama-sama, yaitu sebagian dari perusahaan dan sebagian dari pekerja,” tutur Ali.

Dari total pensiunan yang menuntut sebanyak 7.555 orang, yang telah diselesaikan tuntutannya yaitu 6.888 orang, kemudian yang mendapat kompensasi 953 orang, dan yang tidak mendapat kompensasi sebanyak 5.935 orang. Jumlah yang tengah diproses sebanyak 667 orang.

Perseroan mengeluarkan total kompensasi pensiun dan pajak sebesar Rp 27,5 miliar. Ali mengemukakan, perseroan berharap pada semester I-2013 sudah terdapat kesepakatan dengan para pensiunan.

Sekadar informasi, saat ini total karyawan BRI mencapai 100 ribu orang, dengan 20 ribu di antaranya merupakan karyawan alih daya (outsourcing), yaitu petugas keamanan dan pengemudi (supir). Dari 80 ribu karyawan non-outsourcing, sebanyak 50 ribu merupakan peserta Dana Pensiun BRI, sehingga 30 ribu-nya belum menjadi peserta.

Dari total peserta Dapen BRI sebanyak 50 ribu tersebut, sebanyak 20 ribu di antaranya telah pensiun dan sisanya belum pensiun. Setiap tahunnya, Dapen BRI membayar pensiunan sekitar Rp 550 miliar. Sedangkan setiap tahun, total pensiunan bertambah sekitar 1.200 orang, dari total karyawan BRI saat ini sekitar 100 ribu orang.

Investor Daily

Penulis: GRC

Sumber:Investor Daily