Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (kanan).

Jakarta - Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Masyarakat Mahasiswa (BM) Indonesia, hari ini melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo, ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta.

Kedatangan rombongan BM Indonesia ini bersamaan dengan pemeriksaan model majalah pria dewasa, Vitalia Syesha, terkait kasus tindak pidana pencucian uang dalam kaitan dengan kasus impor daging sapi. Kepada media, pihak BM Indonesia mengaku melaporkan adanya dugaan korupsi dalam anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pada tahun 2011 lalu.

"Ada dugaan korupsi anggaran bantuan sosial (bansos) dan hibah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pemprov Jawa Tengah tahun 2011, tercatat ada sekitar Rp26,8 miliar lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Gubernur pada pos anggaran bansos dan hibah tersebut," kata Presiden BM Indonesia, Kholid, di Gedung KPK, Jumat (17/5).

"Ada 99 bansos fiktif yang diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah kepada lembaga yang tidak jelas alamat dan anggotanya," ujarnya lagi.

Sebelum masuk ke gedung KPK, puluhan orang rombongan pelapor tersebut sempat memotong ayam jantan, dalam rangka menolak Bibit Waluyo menjadi Gubernur Jateng karena diduga tersandung korupsi. Kholid mengatakan, sebagai bukti tidak amanahnya Gubernur Jateng saat ini, maka pihaknya sengaja menyembelih seekor ayam, sebagai gambaran telah hilangnya kepercayaan warga Jateng terhadap Bibit.

"Ini sebagai bukti, kami tidak percaya lagi sama Bibit Waluyo. Kami datang bawa ayam dan kami sembelih," katanya, sambil langsung menyembelih ayam tersebut.

Menurut Kholid, mekanisme penyaluran dana sebesar itu tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemprov Jateng. Karena menurutnya, berdasarkan data BPK RI, Pemprov Jateng memakai modus yang mudah terendus yakni pemberian bansos kepada ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (ormas) yang legalitasnya dipertanyakan.

"Itu penilaian BPK RI. Ternyata LSM/ormas penerima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana seharusnya subjek penerima bansos dan hibah," ujarnya.

Yang paling mengherankan lagi, kata Kholid, adalah ternyata LSM/ormas penerima bansos tersebut berstatus ilegal. Menurutnya, setelah ditelusuri BPK, ditemukan bukti kuat terjadinya penyalahgunaan pemberian bansos, karena antara lain alamat penerima bansos fiktif.

"Ada juga, alamat ditemukan namun tidak ada penghuni, alamat ditemukan namun merupakan rumah hunian, alamat ditemukan dan penerima ada namun jumlah bansos tidak sesuai, terdapatnya beberapa domisili/alamat yang sama namun bisa mendapat banyak alokasi," tuturnya.

Kholid menambahkan, hal itu menimbulkan penilaian kuat bahwa dugaan bansos tersebut digunakan untuk dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jateng yang dalam waktu dekat akan berlangsung. "Bansos tersebut modus Pemprov Jateng; skenario untuk mengumpulkan dana Pemilihan Gubernur Jateng," ungkapnya.

Seperti diketahui, Bibit Waluyo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDIP pada periode lalu. Sementara pada pilkada tahun ini, Bibit kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur Jateng melalui Partai Demokrat (PD) dan Golkar. PDIP sendiri kini mengusung Ganjar Pranowo dan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko.

Dihubungi terpisah, pengamat hukum dari Image Law Firm, Junaidi, mengatakan bahwa KPK harus secepatnya menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

 

Suara Pembaruan

Penulis: M-16

Sumber:Suara Pembaruan