Walikota Bandung, Dada Rosada saat tiba di gedung KPK, Jakarta.

Jakarta - Wali kota Bandung Dada Rosada memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, pada Senin (20/5).

Didampingi beberapa orang, Dada terlihat tiba di kantor KPK, Jakarta, pada jam 09:15 WIB. Namun, orang nomor satu di Bandung ini, enggan berkomentar seputar pemeriksaannya oleh KPK.

"Saya diperiksa sebagai saksi. Nanti saja setelah diperiksa," kata Dada ditemui di kantor KPK, Jakarta, Senin (20/5).

Ketika ditanya perihal informasi bahwa uang suap yang diberikan kepada Setiabudi Tejocahyono berasal dari urunan kepala dinas di Bandung, Dada tidak berkomentar.

Demikian juga ketika ditanya seputar penggeledahan yang dilakukan di kediamannya, Dada enggan berkomentar. Sebaliknya, ia meminta awak media menanyakan ke penyidik KPK karena mereka yang melakukan penggeledahan.

Seperti diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Dada pada Senin (20/5) untuk empat tersangka, Setyabudi Tejocahyono, Toto Hutagalung, Herry Nurhayat, dan Asep Triayana.

KPK diketahui telah menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Dada di Bandung. Sebanyak 20 penyidik dikerahkan untuk melakukan penggeledahan yang terkait dengan dugaan korupsi dana bantuan sosial pemerintah kota Bandung.

Sebelumnya, menurut informasi, sejumlah pejabat dalam lingkup Pemkot Bandung diminta urunan (bersama-sama) untuk memberi suap kepada Hakim Setya. Hal itu diketahui dari pernyataan Asisten II Sekda Kota Bandung Ubad Bachtiar usai jalani pemeriksaan di KPK, Rabu (8/5).

"Saya ditanyakan soal urunan itu. Namun, saya tegaskan jika saya tidak terlibat untuk itu," ujar Ubad yang hadir mengenakan kemeja biru itu.

Ubad mengakui sempat mendengar isu soal urunan itu, namun tidak mengetahui secara pasti karena tidak melakukan hal itu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono, Ketua Ormas Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung, anak buah Toto, Asep Triana. Status tersangka juga telah ditetapkan kepada Herry Nurhayat, PLT Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar OTT pada Jumat (22/3) lalu ketika KPK menangkap tangan Asep Triana dan Hakim Setyabudi di kantor Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Penangkapan berlangsung usai penyerahan uang suap yang berlangsung di ruangan Hakim Setyabudi. KPK menyita uang tunai Rp 150 juta yang ditengarai sebagai uang suap yang diterima Hakim Setyabudi. Termasuk barang bukti uang Rp 350 juta yang ditemukan di mobil milik Asep Triana.

Setelah itu, KPK juga menangkap Herry Nurhayat di kantor Pemkot Bandung. KPK juga sempat mengamankan Pupung, Bendahara Dinas DPKAD dan seorang petugas keamanan PN Bandung. Namun, Pupung kemudian dilepas karena dinilai tidak miliki keterkaitan dengan kasus ini.

Uang suap disebut-disebut diberikan agar vonis para terdakwa kasus korupsi Bansos Pemkot Bandung rendah. 

Suara Pembaruan

Penulis: N-8/ Rizky Amelia/NAD

Sumber:Suara Pembaruan