Menhan RI Purnomo Yusgiantoro

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menilai mayoritas masyarakat tak keberatan dengan rencana pemerintah membentuk Komponen Cadangan Pertahanan Nasional (KCPN), atau semacam program wajib militer.

Diketahui proposal pembentukan itu sedang disusun dalam bentuk dasar hukum RUU KCPN yang sedang diajukan ke DPR.

Menurut Menhan Purnomo Yusgiantoro, Kemhan sudah melakukan jajak pendapat di surat kabar berskala nasional pada tanggal 14-15 November 2007 soal komponen cadangan itu.

Ditemukan, 77,4 persen PNS/BUMN setuju terhadap KCPN itu, 69,8 Karyawan swasta setuju, 69,8 persen disetujui Pengusaha, 85,7 persen TNI/Polri setuju, dan disetujui 66,4 persen pelajar/mahasiswa.

63,8 persen pensiunan juga setuju KCPN, termasuk 70,4 persen ibu rumah tangga. Mereka yang tak bekerja, 64,4 persennya juga menyetujui.

"Selain itu jajak pendapat pelatihan dan pendidikan bela negara Pusat Kajian Stratejik dan Pertahanan Program Pascasarjana UI, pada 22 Juli 2009-21 Agustus 2009, menemukan 81 persen masyarakat, tidak setuju 11 persen dan ragu-ragu 8 persen," jelas Menhan Purnomo di hadapan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).

Dari sisi aturan, lanjut Purnomo, pembentukan KCPN dilindungi oleh alinea 4 Mukadimah, pasal 24 dan Pasal 30 dari UUD 1945, soal Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam pembelaan negara dan pertahanan keamanan negara.

UU 39/1999 tentang HAM juga menyatakan kewajiban bela negara adalah hak dan kewajiban warga negara, dan tidak melanggar HAM.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/NAD