Ilustrasi menghitung uang rupiah

Jakarta - Organisasi Bantuan Hukum diberikan jatah Rp 40,8 miliar untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

Wicipto Setiadi, Kepala Badan Penyelenggara Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan HAM mengatakan setiap masyarakat bakal mendapatkan jatah alokasi penanganan perkara sebesar Rp 5 juta.

"Maksimal Rp 5 juta per perkara," kata Wicipto di kantor Kementeriian Hukum dan HAM, Senin (3/6).

Wicipto menjelaskan Organisasi Badan Hukum yang memberikan jasanya kepada masyarakat miskin akan mengajukan uang pengganti (reimburse) kepada pemerintah.

Uang tersebut akan diberikan pemerintah di akhir bantuan hukum.

"Dibagi dua dana Rp 5 juta itu. Pada saat pemerinsaan di Pengadilan nanti setelah menunggu putusan di reimburse. Kedua sesudah putusan ajukan lagi," kata Wicipto.

Prosedur reimburse, kata Wicipto, Organisasi Bantuan Hukum mengirimkan dokumen penyelesaiaan pekerjaannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Pihak Kementerian Hukum dan HAM selanjutnya akan mengecek syarat-syarat pergantian uang bantuan hukum

"Kalau sesuai syarat, akan kami bayar langsung ke rekening OBH," kata Wicipto.

Kementerian Hukum dan HAM mengimplementasikan Undang-Undang No.16/2011 tentang bantuan hukum dengan meresmikan 310 organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin mengatakan 310 organisasi bantuan hukum tersebut telah lolos verifikasi yang dilakukan pada 18 Maret hingga 18 Mei 2013 lalu.

"Sebarannya OBH yang lulus verifikasi tersebar di seluruh provinsi,termasuk di dalamnya LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) perguruan tinggi," kata Amir, Senin (3/6).

Di setiap provinsi, kata Amir terdapat paling tidak satu organisasi bantuan hukum. Sebanyak 152 di Jawa, 79 di Sumatera, 30 di Sulawesi, 20 di Bali dan Nusa Tenggara, 14 di Kalimantan dan 15 di Maluku dan Papua.

Meski jumlah organisasi bantuan hukum tidak merata dalam hal jumlah di setiap pulaunya, namun program ini diharapkan bisa menjamin akses keadilan untuk orang miskin di seluruh Indonesia.

310 organisasi bantuan hukum yang dinyatakan lolos verifikasi, selanjutnya akan dibuatkan kontrak penyaluran dana bantuan hukum kepada orang miskin. Untuk tahun 2013, Pemerintah menganggarkan Rp 40,8 miliar dana bantuan hukum.

"Pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum akan menjalani serangkaian capacity building menyangkut standar pemberian bantuan, baik litigasi maupun non litigasi, pertanggungjawaban keuangan, mekanisme pengawasan serta paralegal," kata Amir.

Menurut Amir, pemberian bantuan hukum kepada masyarkat miskin melalui organisasi bantuan hukum diharapkan bisa diimplementasikan mulai bulan ini.

Penulis: Rizky Amelia